PRIORITAS, 24/7/26 (Jakarta): Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengimbau semua pihak untuk menjaga independensi Nahdlatul Ulama (NU) dari upaya kooptasi maupun campur tangan politik praktis menjelang Muktamar NU 2026.

Hasto menyampaikan hal itu saat menjadi pemantik diskusi Room Diskusi Serial 7 bertajuk “NU Masa Depan & Masa Depan NU: Sinergitas Pemikiran Nasionalis dan Agama” yang diselenggarakan Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta Selatan, Jumat (24/7/26).

“NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Jangan pernah coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan. NU itu milik Indonesia dan dunia,” ucap Hasto.

Hasto menilai NU memiliki kontribusi besar dalam sejarah perjalanan bangsa. Bersama PNI, Muhammadiyah, dan berbagai elemen bangsa lainnya, NU berperan membangun fondasi Indonesia melalui nilai-nilai Islam rahmatan lil’alamin serta semangat kebangsaan.

Hasto turut mengapresiasi gagasan para pendiri Nahdlatul Ulama (NU) yang tercermin dalam lambang organisasi. Ia juga menekankan besarnya kontribusi NU melalui Resolusi Jihad dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Lebih lanjut, Hasto berpandangan, hubungan antara nilai-nilai kebangsaan dan agama harus diperkuat melalui pemahaman yang utuh terhadap sejarah berdirinya NU dan PNI. Menurutnya, pemahaman atas sejarah tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkokoh kehidupan berbangsa di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.

Ia juga mengajak seluruh pihak meneladani konsistensi Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri yang menempatkan Pancasila sebagai landasan dalam mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil.

Selain itu, Hasto menilai perkembangan politik modern berisiko mengikis ideologi partai politik maupun organisasi keagamaan akibat berbagai bentuk intervensi kekuasaan yang diarahkan untuk kepentingan elektoral.

“Kembali ke Khittah 1926 adalah benteng ideologis dan moral agar elite NU tidak ikut dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla menyatakan bahwa organisasi yang konsisten menjaga ideologi, seperti PDI Perjuangan dan NU, memiliki posisi penting di tengah menguatnya sikap pragmatis di masyarakat.

“Di Indonesia saat ini, dua kekuatan sosial utama yang secara konsisten masih peduli, memegang teguh, dan merawat pentingnya ideologi adalah kaum nasionalis di PDI Perjuangan dan kaum agama di NU,” ucap Ulil.

Ulil mengatakan ideologi atau akidah berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa agar masyarakat tetap memiliki arah. Meski demikian, menurut dia, ideologi harus bersifat terbuka dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

Sementara itu, Staf Khusus Wakil Presiden periode 2019–2024 Robikin Emhas menyatakan bahwa Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan buah kesepakatan nasional yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa.

“Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila, di mana nilai-nilai agama menjadi sumber moralitas tata kelola bernegara,” imbuh Robikin.

Ketua Pembina Yayasan Talibuana Nusantara Endin AJ Soefihara mengatakan dialog tersebut diselenggarakan untuk mempertemukan gagasan kelompok nasionalis dan keagamaan guna memperkuat persatuan bangsa.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam kegiatan itu, Muktamar NU 2026 direncanakan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, demikian informasi dari Antara. (P-Zamir)