Pasar Karbon RI Menggiurkan, Modal Rp 200 Juta Bisa Jadi Rp 1,5 Miliar - detik
Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Jumhur Hidayat, menyebut Indonesia memiliki potensi besar dari 'perdagangan gaib' alias pasar karbon. Menurutnya, pengelolaan karbon tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga menjadi ceruk bisnis yang menjanjikan.
Melalui pengelolaan karbon yang tepat, Jumhur mengatakan emisi gas rumah kaca dapat dikonversi menjadi kredit karbon yang bisa diperjualbelikan. "Itu bisa jadi bisnis, di mana dijualnya, ya di pasar karbon," kata Jumhur dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (26/7/2026).
Jumhur menjelaskan, pemerintah telah menyediakan sejumlah program pemulihan lingkungan yang memiliki manfaat ekonomi seperti rehabilitasi kawasan mangrove. Menurutnya, penanaman dan pemeliharaan mangrove seluas satu hektare selama tiga tahun membutuhkan dana sekitar Rp 200 juta dengan imbal hasil mencapai Rp 1,5 miliar.
"Kawasan mangrove dengan luas area 1 ha bisa menyerap 3.000 ton Co2 equivalen. Saat ini harga karbon berkisar 7-10 dolar AS per ton karbon Co2, bahkan bisa sampai 90 dolar AS. Lalu katakannya hitungan di tengah-tengah saja harganya misalnya 30 dolar AS. Jadi bila dihitung 30 dolar AS dikalikan 3.000 ton maka hasilnya mencapai 90.000 dolar AS atau setara Rp 1,5 miliar. Padahal modalnya hanya Rp 200 juta dan dalam 3 tahun bisa dapat Rp 1,5 miliar," jelasnya.
Jumhur mengatakan, sejumlah investor asing telah menyatakan minat terhadap perdagangan karbon Indonesia. Namun begitu, ia menegaskan potensi ini harus lebih dulu dimanfaatkan Indonesia.
"Saya sebutnya ini perdagangan gaib, sebab barangnya tidak jelas tapi harganya bisa ribuan triliun rupiah. Saat ini semua orang (negara) matanya ke kita semua. Nah maksud saya dalam perdagangan gaib ini kita (Indonesia) ikut serta gitu lho. Saya selaku Menteri LH lebih konsen mengutamakan kita bangsa Indonesia untuk melakukan perdagangan karbon ini," tegasnya.
Jumhur menambahkan, ekonomi karbon menjadi salah satu sektor yang penting mengingat besarnya kebutuhan pendanaan iklim nasional. Berdasarkan dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC), RI ditargetkan untuk menurunkan emisi pada tahun 2030 yang diperkirakan menelan biaya hingga lebih dari Rp 50.000 triliun.
"Itu tidak mungkin dilakukan pemerintah. Akhirnya ada skema-skema, bisa complient atau voluntary, mandatory dan lain sebagainya. Semua dilakukan dalam rangka menekan emisi atau menyerap emisi karbon tadi," pungkasnya. (acd/acd)