Prabowo Sebut PT DSI Perkuat Devisa Nasional, Kini Kelola Rp 188 Triliun - Republika
Kita bangun sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor.
BPMI Presiden RI Prabowo Subianto memberikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto memuji gerak cepatPT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) yang bertugas mengawasi ekspor barang strategis. Sejak diumumkan dibentuk pada 20 Mei 2026 dan beroperasi penuh mulai 1 Juli 2026, PT DSI terbukti bisa menambah cadangan devisa nasional.
Menurut dia, PT DSI menjadi instrumen negara dalam memperkuat tata kelola sekaligus konsolidasi ekspor komoditas strategis milik bangsa Indonesia. Prabowo menyebut, pemerintah berkomitmen memperkuat perekonomian nasional melalui reformasi tata kelola sumber daya alam, percepatan investasi strategis, serta penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor.
"Kita bangun sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. Itu tujuannya," kata Prabowo saat memberikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).
RI 1 menyatakan, terbukti implementasi awal kebijakan tersebut telah menunjukkan hasil yang positif. Dalam waktu satu bulan lebih sejak beroperasi, PT DSI telah mengelola devisa dalam jumlah signifikan mencapai 10,5 dolar AS atau sekitar Rp 188 triliun. Hal itu sekaligus mulai memperkecil kesenjangan harga ekspor komoditas Indonesia dengan harga di pasar internasional.
"Baru satu bulan, dua minggu bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar. Dan ternyata dari angka yang masuk, sebelum ada PT DSI, gap perbedaan antara harga dijual di Indonesia dan harga dijual internasional, itu kurang lebih beda minimal 30 persen, mendekati 40-45 persen," jelas Prabowo.
Menurut Prabowo, pemerintah memutuskan membangun sistem ekspor satu pintu sebagai langkah untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis. Melalui kebijakan tersebut, sambung dia, pemerintah dapat memastikan seluruh proses ekspor berlangsung secara transparan sekaligus mengoptimalkan penerimaan devisa negara dari kekayaan alam Indonesia.
"Saya ingatkan, semua komoditas adalah milik bangsa Indonesia. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya, itu milik bangsa Indonesia. Nikel, karet, semuanya, kelapa sawit, batu bara, emas. Sehingga, kita terapkan ekspor satu pintu, dan kita dirikan PT DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia," ucap Prabowo.
Selain itu, Prabowo menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik-praktik yang merugikan negara maupun pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan hukum. Pemerintah, kata dia, akan mengambil langkah tegas untuk memastikan tata kelola sumber daya alam berjalan sesuai kepentingan nasional.
"Karena kita tegas, meneruskan praktik ini, ini praktik penipuan, meneruskan, semua izin kita cabut. Saya tidak pandang bulu, kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Prabowo menegaskan.
Dia juga menyampaikan, langkah reformasi yang ditempuh pemerintah mulai memperoleh pengakuan dari dunia internasional. Dengan ketahanan pangan yang semakin kuat, dukungan sektor energi, serta potensi sumber daya alam yang melimpah, Prabowo optimistis, Indonesia mampu mewujudkan cita-cita sebagai lumbung pangan dunia.
"Saudara-saudara, kita sudah mulai dipandang dan kita akan buktikan. Saya yakin dan percaya kita akan jadi lumbung pangan dunia. Saya percaya itu," tutur Prabowo.
Halaman 2 / 2
Cegah kebocoran ekonomi
Presiden Prabowo juga menegaskan, komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola perekonomian nasional dengan menutup berbagai praktik yang menyebabkan kebocoran kekayaan negara. Dia menyebut, pemerintah tidak akan membiarkan praktik-praktik yang merugikan kepentingan nasional terus berlangsung karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
"Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktik-praktik underinvoicing, pemalsuan laporan, underinvoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan," ucapnya.
"Praktik-praktik transfer pricing, praktik-praktik penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita," ujar Prabowo di hadapan Kabinet Merah Putih.
Dia mengatakan, temuan tersebut bukan semata-mata berasal dari data pemerintah, melainkan juga didukung oleh berbagai lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Prabowo, kondisi tersebut telah lama dipahami oleh para pelaku ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri.
"Ini bukan data dari kita, ini data internasional, ini data dari lembaga-lembaga internasional, ini data dari PBB di antaranya. Tapi seluruh bangsa sudah merasakan, semua pelaku ekonomi sudah mengerti hal ini, di dalam negeri dan di luar negeri semua tahu. Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng, sesuatu yang tidak masuk di akal," kata Prabowo.
Menghadapi tantangan tersebut, kata Prabowo, pemerintah memperoleh mandat dari rakyat untuk menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang selama ini menghambat kemajuan bangsa. Karena itu, Prabowo menyebut, berbagai langkah pembenahan terus dilakukan secara konsisten di berbagai sektor.
"Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital, kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan, selama 18 bulan masa pemerintahannya, berbagai persoalan strategis yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan mulai menunjukkan kemajuan. Dia mengungkapkan, pemerintah telah berhasil menyelesaikan lebih dari 100 persoalan penting dalam kurun waktu tersebut.
"Saya ingatkan kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah, dan seharusnya kita bangga bahwa ternyata dalam kurun waktu ini telah banyak masalah dan kesulitan yang telah kita selesaikan. Mungkin hitungan kita terakhir lebih dari 108 masalah, 110 masalah yang kita selesaikan dalam satu tahun lebih, 18 bulan pemerintahan kita," kata Prabowo.
Berita Terkait
Sudaryono: Indonesia Cerah, Tak Perlu Rapat Gelap Dalam Program Makan Bergizi Gratis
Nasional News - 3 jam yang lalu
Peringatkan Perwira TNI-Polri, Prabowo: Jangan Tergoda Korupsi
Nasional News - 13 jam yang lalu
Kemenhan Teken Kontrak 12 Pesawat M-346 F Block 20 untuk TNI AU
Nasional News - 16 jam yang lalu
Daftar 4 Peraih Adhi Makayasa 2026 yang Bakal Dilantik Presiden
Nasional News - 16 jam yang lalu
Perintah Presiden, Panglima TNI Siap Bantu Penanganan Sampah
Nasional News - 17 jam yang lalu