LKPP: Pengadaan Rp911,7 Triliun Harus Beri Dampak Nyata bagi Ekonomi - SindoNews

A A A

JAKARTA - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa mengungkapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada 2026 yang diperkirakan mencapai Rp911,7 triliun harus mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian, industri, dan pembangunan nasional. Hal itu disampaikan saat pembukaan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum Expo (IPFE) 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, baru-baru ini.

"Setiap keputusan pengadaan bukan hanya keputusan administratif, tetapi juga keputusan ekonomi, keputusan industri, dan keputusan pembangunan. Maka dari itu, pengadaan tidak cukup hanya transparan dan cepat, tetapi juga harus cerdas, prediktif, adaptif, dan mampu menjadi dasar pengambilan keputusan publik yang lebih tepat," kata Sarah Sadiqa, seperti dikutip pada Senin (3/8/2026).

Baca Juga: LKPP 2025 Raih Opini WTP dengan Defisit Terkendali, Purbaya Selesaikan Temuan BPK

Sarah mengatakan, berdasarkan data Inaproc, nilai belanja pengadaan pemerintah pada Tahun Anggaran 2026 diperkirakan mencapai Rp911,7 triliun. Besarnya nilai tersebut dinilai memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga setiap kebijakan pengadaan perlu diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang optimal bagi pembangunan nasional.

ICEF-IPFE 2026 merupakan kolaborasi antara LKPP, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI). Forum yang mengusung tema "Dari Digitalisasi Menuju Pengadaan Modern: Transformasi Berbasis Data untuk Indonesia Emas" itu menghadirkan berbagai agenda, seperti temu bisnis, seminar, diskusi, bimbingan teknis, hingga sertifikasi profesi untuk meningkatkan kompetensi pelaku pengadaan sekaligus membuka peluang usaha baru.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Juan Permata Adoe mengatakan forum yang diikuti sekitar 135 penyedia barang dan jasa tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Menurut dia, kegiatan tersebut juga membuka akses pasar yang lebih luas serta mendorong semakin banyak UMKM dan koperasi bergabung dalam Katalog Elektronik.

Salah satu peserta, Mbizmarket sebagai lokapasar mitra LKPP, kembali berpartisipasi dalam ajang tersebut. CEO & Co-Founder Mbizmarket Ryn Hermawan mengatakan keikutsertaan perusahaan selama tiga tahun berturut-turut merupakan bentuk komitmen mendukung transformasi digital pengadaan pemerintah yang lebih efisien, transparan, akuntabel, serta meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri.

Baca Juga: OJK Percepat Digitalisasi Pengadaan lewat Lokapasar Mitra LKPP

Ryn menambahkan, digitalisasi pengadaan perlu diikuti percepatan sistem pembayaran, termasuk melalui pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI), agar transaksi pemerintah semakin terintegrasi, efisien, dan menghasilkan data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan serta memperkuat tata kelola pengadaan berbasis data.

ICEF-IPFE 2026 menargetkan sekitar 15.000 pengunjung dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, hingga pelaku usaha. Pameran tersebut menghadirkan 50 stan yang diisi 39 peserta, terdiri atas 29 perusahaan dan 10 lembaga, untuk menampilkan berbagai inovasi, produk, layanan, dan solusi teknologi guna mempercepat transformasi pengadaan nasional sekaligus memperluas penggunaan produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi.

(nng)

Lihat Juga :

• Defisit APBN Mei 2026 Tembus Rp180,4 Triliun, Purbaya: Sangat Aman
• Prabowo: Tunjukin kepada Saya Negara Mana yang Berhasil kalau Elitenya Ribut Terus