Orang Tua Penerima MBG Bakal Dapat Bantuan Bedah Rumah hingga KPR Rumah Subsidi, Kapan? - Jawa pos
RADARSOLO.COM - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana menyalurkan berbagai program bantuan hunian layak yang ditujukan khusus bagi para orang tua atau wali murid penerima MBG.
Inisiatif ini lahir usai Pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan pada Rabu (19/8/2026).
Kedua lembaga sepakat untuk menyinergikan dua program prioritas nasional tersebut demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat prasejahtera secara berkelanjutan.
Tiga Program Perumahan Bagi Orang Tua Murid MBG
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan, pihaknya tengah menyiapkan kuota dan sistem integrasi data agar orang tua penerima MBG bisa terakomodasi dengan maksimal.
Terdapat tiga skema perumahan unggulan yang akan difasilitasi bagi orang tua siswa penerima MBG, yakni:
Program Bedah Rumah: Bantuan perbaikan kualitas hunian agar rumah orang tua murid menjadi lebih sehat, aman, dan layak huni.
KPR Rumah Subsidi (FLPP): Skema pembiayaan rumah murah bersubsidi lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan bagi keluarga yang belum memiliki hunian pribadi.
KUR Perumahan: Kredit Usaha Rakyat khusus perumahan yang digagas untuk membantu UMKM serta keluarga ekonomi lemah, dengan plafon hingga Rp100 juta tanpa agunan dan suku bunga rendah 6,5 persen.
Berawal dari Keluhan Wali Murid di Daerah
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan, wacana kolaborasi antar kementerian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya aduan masuk dari para orang tua murid.
Selain urusan pemenuhan gizi anak, banyak wali murid, terutama yang bermukim di kawasan pelosok atau jauh dari perkotaan, mengeluhkan kondisi tempat tinggal mereka yang kurang memadai.
"Banyak anak-anak penerima MBG ini datang dari latar belakang keluarga yang memang butuh perhatian lebih. Ada yang tempat tinggalnya kurang layak, bahkan ada yang belum punya rumah," jelas Sudaryono.
Tak hanya untuk wali murid, BGN juga mengusulkan adanya kuota khusus program hunian bagi para kepala dapur pelayanan MBG di daerah yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
Target Eksekusi Berjalan Mulai Awal 2027
Kementerian PKP menargetkan proses pemadanan dan sinkronisasi data penerima manfaat bersama Kementerian Sosial serta BGN dapat rampung pada akhir tahun 2026.
Dengan demikian, pelaksanaan fisik program perumahan ini diproyeksikan mulai beroperasi efektif pada Februari 2027.
Di samping itu, penyaluran bantuan perumahan ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah yang tengah melipatgandakan target renovasi rumah prasejahtera.
Dari yang sebelumnya hanya berkisar seribu unit menjadi 10 ribu unit rumah di berbagai pelosok Tanah Air.