Pemerintah Didorong Bangun Sistem Pendidikan Adaptif dalam Menghadapi Bencana - Kompas
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR yang juga anggota Komisi X DPR Lestari Moerdijat mendorong pemerintah membangun sistem pendidikan yang adaptif dalam menghadapi ancaman bencana.
Ia menjelaskan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana, berkaca dari gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi.
"Indonesia adalah kawasan rawan bencana. Pembangunan sistem pendidikan yang responsif terhadap ancaman bencana harus diwujudkan, bukan sekadar reaksi sesaat," ujar Lestari lewat keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (26/8/2026).
Baca juga: Pangdam Udayana Lapor ke Prabowo: 5 Yon TP Dikerahkan Bantu Korban Gempa NTT
Ia melihat bahwa gempa di NTT dan karhutla di sejumlah provinsi kembali menguji ketahanan sektor pendidikan nasional.
Karhutla Kalimantan Picu Asap beracun, Ini Strategi BMKG
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sendiri telah menerbitkan protokol pembelajaran darurat di wilayah yang terdampak bencana.
Lestari menjelaskan, teknis pelaksanaan pembelajaran darurat menjadi tantangan dalam penerapan protokol tersebut.
Di samping itu, protokol tersebut tetap harus mengedepankan keselamatan tenaga pendidik dan siswa, hak belajar, serta pemulihan pascabencana yang terencana.
"Kesiapan SDM, penguatan kurikulum adaptif, dan peningkatan literasi kebencanaan bagi pengajar harus segera direalisasikan. Ini bukan hanya tentang bagaimana belajar saat bencana, tapi bagaimana kita memastikan masa depan anak bangsa tidak terhenti oleh bencana," ujar Lestari.
Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Ragu Tetapkan Karhutla Jadi Bencana Nasional, jika...
Sekolah Terdampak Gempa NTT dan Karhutla
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat ada 253 sekolah yang terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026 lalu.
Berdasarkan data per 16 Agustus 2026, sebanyak 253 sekolah itu terdiri dari 199 sekolah jenjang PAUD/TK, SD, SMP, dan SKB yang menjadi kewenangan kabupaten.
Kemudian ada juga 54 sekolah jenjang SMA/SMK/SLB yang merupakan kewenangan provinsi. Jumlah tersebut termasuk Ruang Kelas Baru hasil Revitalisasi 2026 seperti SDN Wae Wulan dan SDI Lengko Randang.
Sedangkan Kabupaten Manggarai merupakan wilayah dengan kerusakan terparah, yakni 104 sekolah dari berbagai jenjang, diikuti Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 52 sekolah.
Baca juga: Prabowo Tiba di NTT, Pimpin Rapat Penanganan Bencana dalam Tenda
Di Nagekeo 44 sekolah, Ende 39 Sekolah, Ngada 35 sekolah, Sikka 27 sekolah dan Manggarai Barat 23.
Sementara itu, pemerintah daerah yang terdampak karhutla telah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk sekolah-sekolah di wilayahnya.
Imbauan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang mengatakan kebijakan meliburkan sekolah akibat dampak karhutla bersifat situasional dan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah.
Baca juga: 2 Kantor Kemenhaj di NTT Terdampak Gempa, Keselamatan Petugas dan Jemaah Jadi Prioritas
Ia menyebut Istana telah melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno terkait langkah penanganan dampak karhutla, termasuk penyesuaian kegiatan sekolah apabila kondisi di lapangan dinilai membahayakan.
"Bilamana dirasa di lapangan untuk disesuaikan, ya kita tidak ada masalah. Jadi disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing," ujar Prasetyo, dilansir dari Antara pada Rabu (12/8/2026).
Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kita mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT
Prabowo Sebut Bahasa Asing Mutlak Perlu, Benarkah Akan Diwajibkan Sejak SD?