Prabowo Ingatkan Perusahaan Tambang Batu Bara Penerima IUPK Wajib Jalankan Hilirisasi - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memperingatkan perusahaan nasional yang memperoleh perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melaksanakan hilirisasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, hilirisasi itu memang menjadi kewajiban bagi perusahaan-perusahaan yang sudah mengantongi IUPK.

"Saya melaporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan program hilirisasi beberapa perusahaan-perusahaan nasional yang mendapatkan perpanjangan dari PKP2B menjadi IUPK yang salah satu kewajibannya itu adalah harus melakukan hilirisasi," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Baca juga: Mentan Dorong Hilirisasi Sawit Jadi Senjata Tingkatkan Nilai Ekspor RI

Bahlil menyatakan, arahan tersebut harus serius dijalankan oleh perusahaan pertambangan.

Jika tidak, pemerintah akan melakukan berbagai langkah terukur sesuai aturan yang berlaku.

"Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan," ucap Bahlil.

"Dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan pasal 33 UU 1945," imbuh dia.

Setidaknya terdapat tujuh perusahaan yang telah beralih kontrak menjadi IUPK, yakni Adaro Indonesia, Arutmin Indonesia, Berau Coal, Kideco Jaya Agung, Kaltim Prima Coal, Indominco Mandiri, Tanito Harum, Kendilo Coal Indonesia, dan Multi Harapan Utama.

Baca juga: Saatnya Manfaat Hilirisasi Nikel di Morowali Dibagi Lebih Adil bagi Daerah

Selain masalah hilirisasi, Bahlil juga melaporkan berbagai persoalan kepada Prabowo.

Persoalan pertama ialah pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang diminta oleh Prabowo untuk segera diselesaikan.

Persoalan kedua adalah harga BBM, di mana Prabowo juga meminta Bahlil tidak menaikkan harga BBM bersubsidi meski harga minyak dunia bergejolak.

Baca juga: Bakom: Ratusan Miliar Miliar Kembali ke Kas Negara dari 414 SPPG

Prabowo juga meminta Bahlil segera menyesuaikan harga BBM nonsubsidi ketika harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) turun.

"Kalau memang harga ICP dunia turun, kita yang non-subsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun, ya turun, jangan dinaikkan," kata Bahlil.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Batas akses KARIN

Tidak akurat Tidak relevan Menyinggung Terlalu lama Isu privasi Lainnya

Khusus Member

Prabowo Perlihatkan Peta Kerja Kopdes Merah Putih, Klaim Bisa Hemat Uang Triliunan Rupiah