Warga Pati Pastikan Demo 27 Agustus di DPR Akan Berlangsung Damai, Hanya Sampaikan Aspirasi - Kompas
JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memastikan pelaksanaan demonstrasi yang akan digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8/2026) mendatang akan berlangsung secara damai.
Hal itu disampaikan menyusul adanya isu yang menyebut aksi tersebut berpotensi berujung ricuh. AMPB memastikan akan menjaga ketertiban selama pelaksanaan demonstrasi.
"Kami tetap konsisten, kami melakukan aksi damai," tegas Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan singkat, Selasa (25/8/2026).
Baca juga: Jalan Raya di Tengah Riuh Algoritma
Vander mengatakan, kedatangan massa AMPB dari Pati, Jawa Tengah, ke Jakarta bertujuan untuk menyampaikan aspirasi, bukan menciptakan kericuhan.
Prabowo Soroti 1.000 Tambang Ilegal: Masa Pejabat TNI-Polri Enggak Tahu!
Ia menjelaskan, komitmen untuk menggelar aksi secara damai telah disiapkan melalui berbagai persiapan yang dilakukan seluruh elemen massa.
Selain itu, AMPB juga meniadakan kegiatan berkumpul di area depan Gedung DPR RI pada hari ini sehubungan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Baca juga: Ini Alasan BEM UI Pilih Gelar Demo di Bundaran HI Hari Ini
"Hari ini kami tidak ada kegiatan karena menghargai peringatan Maulid Nabi," kata Vander.
"Teman-teman juga sedang fokus persiapan aksi tanggal 27 nanti," sambungnya.
Terkait tuntutan dalam aksi tersebut, Vander menegaskan bahwa AMPB akan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Baca juga: Kabel Semrawut di Jalan WR Supratman dan Merpati Raya Tangsel Kini Dipindah ke Bawah Tanah
"Untuk skema aksi, kita berharap untuk disahkannya RUU Perampasan Aset, sesuai dengan tuntutan kita atau DPR RI memberikan pernyataan sikap tertulis akan segera mengesahkan RUU (Perampasan Aset) segera mungkin," jelas Vander.
Selain itu, massa AMPB juga mendesak agar penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati segera dituntaskan.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Pati Sudewo terkait dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Baca juga: Polda Metro Jaya Kerahkan 9.242 Personel Amankan 31 Demo di Jakarta Hari Ini
Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total mencapai Rp 2,6 miliar, serta terdapat potensi kerugian negara senilai Rp 42 miliar.
Sementara itu, Vander juga menanggapi isu mengenai pemblokiran rekening yang disebut berkaitan dengan penundaan transaksi dana donasi operasional AMPB.
Ia mengatakan, Tim Advokasi AMPB telah menyiapkan langkah antisipasi apabila rekening donasi tersebut masih diblokir hingga melewati pelaksanaan aksi pada 27 Agustus 2026.
Baca juga: Usai Taksi Tertabrak Kereta di Stasiun Karet, KAI Gelar Kampanye Keselamatan
Batas akses KARIN
Kamu sudah mencapai batas akses KARIN.
Gabung membership Kompas.com+ MAX untuk bertanya lebih banyak dan memahami berita dengan lebih leluasa.
Khusus Member
Akses Tanya Langsung Tersedia untuk Member
Gabung membership Kompas.com+ MAX untuk bertanya lebih banyak dan memahami berita dengan lebih leluasa.
BEM UI Pertanyakan TNI Ikut Pengamanan Demo