Anindya Bakrie di KTT BRICS: Indonesia Tak Mau Cuma Jadi Pasar - Viva

New Delhi, VIVA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie membawa visi Presiden Prabowo Subianto mengenai hilirisasi, penguatan sumber daya manusia (SDM), dan kemandirian ekonomi ke panggung BRICS Business Forum di New Delhi, India.

Di hadapan Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, serta sejumlah pemimpin dunia lainnya, Anindya menegaskan Indonesia ingin ikut menentukan arah kerja sama ekonomi BRICS.

Anindya yang akrab disapa Anin menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya pada Jumat, 11 September 2026, dalam sesi yang membahas pengembangan perdagangan dan jasa intra-BRICS.

“Kami sangat senang dan merasa terhormat bahwa Indonesia telah bergabung dengan keluarga BRICS berkat Presiden Prabowo. Indonesia sekarang memiliki chapter yang sangat aktif dalam BRICS Business Council,” ujar Anin, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 12 September 2026.

Menurut Anin, masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS membuka ruang lebih besar bagi dunia usaha nasional untuk memperluas perdagangan, investasi, industri, teknologi, dan jasa. Indonesia juga telah memiliki chapter aktif dalam BRICS Business Council yang dapat digunakan untuk mendorong kepentingan tersebut.

Namun, Anin menekankan, besarnya potensi BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat. BRICS kini merepresentasikan hampir separuh populasi dunia dan sekitar 40 persen perekonomian global.

“Ketika kita berbicara tentang BRICS, kita berbicara tentang hampir separuh umat manusia dan sekitar 40 persen perekonomian dunia. Kita memiliki kekuatan ekonomi untuk membentuk masa depan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang dapat mengambil bagian di dalamnya,” kata Anin.

Anin menilai integrasi ekonomi BRICS tidak cukup berhenti pada kesepakatan politik maupun target perdagangan. Ukuran keberhasilannya justru terletak pada kemudahan yang dirasakan perusahaan ketika melakukan aktivitas lintas negara.

Pertanyaan mendasarnya, kata dia, adalah apakah perusahaan Indonesia dapat dengan mudah menemukan mitra di negara BRICS lainnya, memasuki pasar, memperoleh layanan yang dibutuhkan, dan menerima pembayaran secara cepat serta aman.

Karena itu, Anin melihat sektor industri dan jasa sebagai dua sektor yang saling menguatkan.

Sebuah pabrik tidak hanya membutuhkan bahan baku dan mesin, tetapi juga teknologi, pembiayaan, perangkat lunak, logistik, serta tenaga kerja terampil. Sebaliknya, ekspansi industri akan menciptakan permintaan baru terhadap berbagai jenis jasa.

Bagi Indonesia, keterhubungan tersebut sejalan dengan agenda pemerintahan Prabowo untuk mempercepat hilirisasi sekaligus meningkatkan kualitas SDM.

Kerja sama jasa, menurut Anin, juga memiliki dimensi sosial karena dapat membuka akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik.

Untuk membuat integrasi tersebut berjalan konkret, Anin menawarkan tiga prioritas utama.

Pertama, BRICS perlu memangkas hambatan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional antarnegara.

BRICS Business Council didorong untuk mengidentifikasi hambatan yang benar-benar dihadapi dunia usaha, kemudian menyusun solusi konkret yang dapat disampaikan kepada pemerintah masing-masing negara.

Pengakuan bersama terhadap kualifikasi profesi tertentu serta kemudahan perjalanan bisnis dinilai dapat mempercepat transaksi dan investasi. Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah BRICS Business Travel Card untuk mendukung mobilitas pelaku usaha.

Prioritas kedua adalah membangun sistem pembayaran antarnegara yang lebih terhubung, terutama pembayaran digital.

Anin menilai India, Brasil, dan China telah menunjukkan besarnya potensi sistem pembayaran real-time. Tantangan berikutnya adalah menghubungkan sistem tersebut agar transaksi lintas batas dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.

BRICS juga didorong memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan yang sesuai, sembari memastikan keamanan data dan stabilitas sistem keuangan.

“Kedaulatan finansial tidak harus berarti isolasi finansial,” tegas Anin.

Gagasan tersebut sejalan dengan agenda BRICS Business Forum mengenai konektivitas sistem pembayaran, peningkatan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta pembangunan mekanisme pembayaran lintas batas yang cepat, murah, dan aman.

Jika terwujud, integrasi pembayaran dapat mengurangi hambatan transaksi sekaligus memperluas ruang bagi pelaku usaha kecil untuk masuk ke pasar negara-negara BRICS.

Prioritas ketiga menyasar faktor yang menjadi fondasi daya saing jangka panjang: manusia dan infrastruktur.

Anin mendorong negara-negara BRICS meningkatkan investasi terhadap tenaga kerja, termasuk melalui pelatihan, kolaborasi dunia usaha dengan perguruan tinggi, serta pemanfaatan kecerdasan buatan bagi perusahaan, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ia mengusulkan setiap chapter BRICS Business Council memiliki target terukur mengenai jumlah tenaga kerja yang dilatih setiap tahun.

tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar