APBN 2027 Disahkan, Ini 8 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar -

Penulis: Fadhlan RobbaniReporter: Fadhlan Robbani

JAKARTA, AFU.ID — DPR RI mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dalam Rapat Paripurna pada Selasa (29/9/2026). Pengesahan tersebut menetapkan alokasi anggaran bagi kementerian dan lembaga untuk menjalankan berbagai program pemerintah sepanjang 2027. Sejumlah kementerian dan lembaga mendapat anggaran lebih dari Rp100 triliun.

Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi lembaga dengan alokasi anggaran terbesar, yakni Rp240,2 triliun. Anggaran tersebut terutama digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain BGN, anggaran besar juga dialokasikan kepada Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Agama. Berikut delapan kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar berdasarkan data yang tersedia:

1. Badan Gizi Nasional: Rp240,2 Triliun

Badan Gizi Nasional mendapat alokasi anggaran Rp240,2 triliun untuk 2027. Dari jumlah tersebut, Rp232,5 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut ditargetkan menjangkau 72,46 juta penerima pada 2027. Anggaran BGN tersebut telah melalui proses efisiensi dari pagu indikatif awal sebesar Rp270,2 triliun.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan sebagian besar anggaran BGN akan digunakan untuk kebutuhan program MBG, sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan pengelolaan program. "Jadi dari total anggaran BGN ini, 97 persen kira-kira hampir itu dikonversi menjadi makanan, sementara 3 persennya adalah dukungan manajemen," kata Sudaryono, Kamis (17/9/2026).

Dengan alokasi tersebut, BGN akan menjadi salah satu lembaga yang mengelola anggaran terbesar dalam APBN 2027. Porsi terbesar anggaran BGN digunakan untuk pelaksanaan MBG dengan target penerima yang telah ditetapkan.

2. Kementerian Pertahanan: Rp189 Triliun

Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran Rp189 triliun untuk 2027. Jumlah tersebut bertambah sekitar Rp50 triliun dibandingkan pagu indikatif awal yang sebesar Rp139 triliun. Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan penambahan tersebut membuat total anggaran Kemhan untuk 2027 mencapai Rp189 triliun. "Intinya APBN untuk 2027 Kemhan anggarannya Rp189 triliun. Jadi ada tambahan sekitar Rp50 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp139 triliun," ujar Utut. Dengan tambahan tersebut, anggaran Kemhan menjadi salah satu yang terbesar di antara kementerian dan lembaga yang memperoleh alokasi APBN 2027.

3. Polri: Rp139,19 Triliun

Polri mendapat alokasi anggaran Rp139,19 triliun pada 2027. Anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sekitar Rp61,11 triliun, belanja barang Rp30,93 triliun, dan belanja modal Rp47,14 triliun. Jika dibandingkan dengan anggaran 2026 sebesar Rp146,05 triliun, alokasi Polri pada 2027 turun sekitar Rp6,8 triliun.

Sebelumnya, Polri mengusulkan tambahan anggaran sehingga total kebutuhan anggarannya mendekati Rp184 triliun. Alokasi yang disetujui dalam APBN 2027 kemudian ditetapkan sebesar Rp139,19 triliun. Anggaran tersebut mencakup kebutuhan pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta belanja modal.

4. Kementerian Pekerjaan Umum: Rp114,59 Triliun

Kementerian Pekerjaan Umum mendapat anggaran Rp114,59 triliun untuk 2027. Anggaran tersebut mencakup sejumlah program pembangunan, antara lain prasarana strategis sebesar Rp32,57 triliun, sumber daya air Rp30,66 triliun, dan Cipta Karya Rp12,15 triliun. Selain itu, Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat mendapat alokasi Rp7,06 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan program infrastruktur di 17.412 lokasi. Alokasi tersebut menjadi bagian dari anggaran Kementerian PU dalam menjalankan berbagai program pembangunan pada 2027.

5. Kementerian Sosial: Rp107,20 Triliun

Kementerian Sosial memperoleh anggaran Rp107,20 triliun. Jumlah tersebut bertambah Rp22,49 triliun dari pagu indikatif awal sebesar Rp84,71 triliun. Tambahan anggaran tersebut antara lain digunakan untuk program Sekolah Rakyat, bantuan bagi 1,46 juta lansia miskin dan penyandang disabilitas tunggal, serta program graduasi 1,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mandiri setiap tahun. Anggaran tersebut akan mendukung pelaksanaan berbagai program Kementerian Sosial sepanjang 2027, termasuk program yang menyasar kelompok masyarakat penerima bantuan serta keluarga penerima manfaat.

6. Kementerian Kesehatan: Rp102,12 Triliun

Kementerian Kesehatan mendapat alokasi anggaran Rp102,12 triliun. Sebagian anggaran tersebut dialokasikan untuk pelayanan kesehatan lanjutan sebesar Rp29,11 triliun, sistem ketahanan kesehatan Rp7,44 triliun, serta pelayanan kesehatan primer Rp3,98 triliun. Komisi IX DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp28 triliun untuk Kementerian Kesehatan. Alokasi tersebut mencakup kebutuhan sejumlah program kesehatan, mulai dari pelayanan kesehatan hingga penguatan sistem kesehatan. Anggaran Kemenkes menjadi salah satu alokasi terbesar dalam APBN 2027.

7. Kemendikdasmen: Rp89,1 Triliun

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperoleh anggaran Rp89,1 triliun untuk 2027. Anggaran tersebut bertambah Rp28 triliun. Dari tambahan itu, Rp23 triliun dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru, termasuk pengalihan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Sementara Rp5 triliun lainnya dialokasikan untuk revitalisasi satuan pendidikan.

Anggaran utama Kemendikdasmen juga mencakup program peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran serta pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun. Dengan tambahan tersebut, alokasi Kemendikdasmen mencakup kebutuhan pendanaan bagi tenaga pendidik sekaligus program peningkatan dan perbaikan satuan pendidikan pada 2027.

8. Kementerian Agama: Rp87,66 Triliun

Kementerian Agama mendapat pagu indikatif awal Rp87,66 triliun. Kemenag juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp41,8 triliun. Sebagian anggaran tersebut diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan guru serta revitalisasi 4.750 madrasah. Alokasi tersebut menjadi bagian dari anggaran Kemenag untuk menjalankan program di bidang pendidikan keagamaan dan kebutuhan lainnya sepanjang 2027. (FAD)