Baru Seminggu Dilantik, Suahasil Batalkan Keputusan Purbaya Rombak DJP dan DJBC - Inilah

Menteri Keuangan Suahasil Nazara (tengah) menyapa pegawai usai dilantik menjadi Menteri Keuangan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (14/9/2026). Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Antara Foto/Sulthony Hasanuddin/tom).

Tepat seminggu setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara melantik 14 pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kabarnya, beberapa nama yang dilantik Suahasil itu, sempat diturunkan pangkatnya oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sebelum kena reshuffle.

Ke-14 pejabat yang dilantik Suahasil itu, sebanyak 8 nama di antaranya adalah pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu.

Selain itu, Suahasil juga melantik 2 pejabat untuk mengisi posisi sekretaris dan wakil sekretaris di Sekretariat Pengadilan Pajak. "Sebagai pejabat yang baru dilantik, saudara-saudara berada di posisi yang sangat strategis," kata Suahasil di Kemenkeu, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Selanjutnya, Suahasil menyampaikan pesan khusus untuk seluruh pegawai DJP Kemenkeu. Dia meminta otoritas pajak tidak hanya mampu membaca perekonomian Indonesia, melainkan juga memahami perilaku wajib pajak dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat.

"Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan," katanya.

Sementara untuk jajaran DJBC, Suahasil meminta pengawasan dilakukan semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, dan bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi.

"Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan yang tidak perlu," katanya.

Ke-14 pejabat yang dilantik adalah: 
1. Herman Saheruddin - Pejabat Ex-Officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan 
2. Ayu Sukorini - Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya 
3. Teddy Suhartadi Permadi - Sekretaris Pengadilan Pajak 
4. Bismar Fahlerie - Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak 
5. Panca Putra Jaya - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat 
6. Evy Mulyani - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah 
7. Agus Amiwijaya - Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai 
8. Estty Purwadiani Hidayatie - Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi 
9. Adhang Noegroho Adhi - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku 
10. Galih Elham Setiawan - Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok 
11. Agung Krisdiyanto - Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan 12. Sekti Widihartanto - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta 
13. Ihsan Priyawibawa - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara 
14. Ani Natalia - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku

Aksi Bersih-bersih Purbaya

Sebelum dicopot, tepatnya pada Kamis (10/9), Purbaya melakukan perombakan besar-besaran di internal Kemenkeu. Sebanyak 50 pegawai level Eselon II dan 350 pegawai level Eselon III yang disasar.

Perombakan dilakukan di lingkungan DJP, DJBC, jajaran fungsional di Badan Layanan Umum (BLU), hingga jajaran direksi Special Mission Vehicle (SMV) yang berada di bawah Kemenkeu. Alasannya jelas, Purbaya geregetan karena masih banyak oknum di DJP maupun DJBC yang bermental korup. Bahkan dia pernah menyampaikan adanya budaya jelek di kedua institusi itu. Bahwa 'nyuri' boleh asal target yang ditetapkan pemerintah sudah terpenuhi. 

Kali ini, upaya bersih-bersih Purbaya mendapat perlawanan dari dirjen Pajak Bimo Wijoyanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama. Bahkan, Bimo menyebut banyak nama 'ajaib' yang muncul dari kebijakan Purbaya itu. Disebut 'ajaib' karena tidak melalui proses asesmen talent management.

Atas dasar tersebut, Bimo bersama Djaka sepakat untuk meminta agar perombakan ditunda atau dibatalkan. "Itu yang membuat saya dan Pak Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan. Karena sinyalnya enggak bagus," tegas Bimo.

Topik