DPR RESTUI KAI IMPOR KRL BEKAS JEPANG: JADI SOLUSI TRANSISI ATASI KEKURANGAN ARMADA Jabodetabek - Avis News
Kupang, Avis News — Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi memberikan persetujuan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk melakukan pengadaan impor rangkaian kereta rel listrik (KRL) bukan baru atau bekas asal Jepang. Langkah ini diambil guna mengatasi kekurangan armada sekaligus memenuhi lonjakan jumlah penumpang KRL Jabodetabek yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
KONDISI ARMADA DAN PROYEKSI KEBUTUHAN PENUMPANG
Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2026), mengungkapkan bahwa saat ini KAI mengoperasikan 92 trainset dengan usia rata-rata mencapai sekitar 41 tahun. Seiring bertambahnya usia pakai hingga di atas 45 tahun, KAI menghadapi tantangan berat berupa kesulitan suku cadang serta kelelahan material (fatigue) pada logam kereta.
Hingga tahun 2031, KAI tercatat harus melakukan penggantian terhadap 87 trainset lama. Di sisi lain, volume penumpang harian KRL Jabodetabek terus menunjukkan tren kenaikan signifikan dan diproyeksikan mencapai hingga 3 juta orang pada tahun 2040. Sementara itu, kapasitas produksi industri dalam negeri melalui PT Industri Kereta Api (INKA) saat ini baru mampu memproduksi sekitar tiga trainset per tahun, sehingga belum mampu mencukupi defisit armada yang mencapai 22 trainset pada tahun 2026 ini akibat keterlambatan produksi serta keharusan memensiunkan rangkaian tua.
IMPOR SEBAGAI SOLUSI JEMBATAN (BRIDGING SOLUTION)
Mempertimbangkan mendesaknya kebutuhan operasional, Komisi VI DPR RI menyetujui opsi impor kereta bekas dari Jepang sebagai solusi transisi atau bridging solution yang akan diutilisasi untuk jangka waktu maksimal 10 tahun ke depan. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan bahwa persetujuan ini diberikan dengan catatan agar KAI tetap berkomitmen memperkuat kapasitas industri perkeretaapian nasional melalui sinergi berkelanjutan dengan PT INKA.
Alasan dipilihnya Jepang sebagai sumber impor karena kesesuaian teknis sistem perkeretaapian yang dinilai identik dengan infrastruktur di Indonesia, mulai dari lebar jalur rel, spesifikasi jaringan listrik aliran atas (LAA), hingga sistem operasionalnya. Terkait rencana tersebut, KAI dilaporkan telah melakukan koordinasi dan audiensi lintas kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan, guna memproses aturan dispensasi impor barang bukan baru.
Sumber : Detik Infrastruktur, Kompas, CNN Indonesia, Antara Jogja, Liputan 6.