KPK Warning Risiko Jika Tambahan Anggaran Rp774 Miliar Ditolak - Inilah

Ketua KPK Setyo Budiyanto saat rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).(Foto: inilah.com/ Reyhaanah Asya)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan sejumlah risiko jika usulan tambahan anggaran sebesar Rp774,31 miliar untuk tahun anggaran 2027 tidak terpenuhi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan keterbatasan anggaran dapat memengaruhi daya jangkau KPK dalam menjalankan fungsi pendidikan, pencegahan, penindakan, serta koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi.

“Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami hormati, kami perlu menyampaikan beberapa dampak risiko apabila kebutuhan tambahan anggaran tidak terpenuhi,” kata Setyo saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Menurut Setyo, salah satu risiko yang muncul ialah menurunnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi akibat terbatasnya alokasi anggaran untuk program teknis.

Kondisi tersebut dinilai dapat melemahkan jangkauan KPK dalam menjalankan berbagai fungsi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Tentu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi akan semakin menurun, karena adanya keterbatasan alokasi pada program teknis akan melemahkan daya jangkau KPK dalam menjalankan fungsi pendidikan, pencegahan, penindakan, dan koordinasi-supervisi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” ucap Setyo.

Selain itu, Setyo menilai luasnya wilayah pengawasan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar mandat strategis negara dalam pemberantasan korupsi dapat dijalankan secara optimal.

“Sehingga berisiko menghambat pencapaian target-target nasional, khususnya dalam penguatan reformasi hukum dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, alokasi anggaran ini sangat menentukan seberapa jauh KPK hadir dan berdampak di tengah masyarakat,” jelasnya.

Setyo juga menyebut keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi optimalisasi pelaksanaan mandat KPK dalam mendukung agenda prioritas nasional.

“Keterbatasan anggaran ini berpotensi memengaruhi optimalisasi pelaksanaan mandat KPK dalam mendukung agenda prioritas nasional maupun dalam menjaga efektivitas upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif,” ujar Setyo.

Atas pertimbangan tersebut, KPK meminta dukungan Komisi III DPR RI agar kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp774,31 miliar dapat diperjuangkan dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2027.

“Dukungan tersebut sangat penting agar KPK dapat tetap melaksanakan tugas-tugas pemberantasan tindak pidana korupsi secara lebih efektif,” pungkasnya.

Topik