KARAWANG, KOMPAS.com — Temuan sawah mengering di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, selama tiga bulan terakhir, membongkar kelalaian tata kelola irigasi di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

Merespons kondisi krisis air yang membebani petani, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw untuk mencopot Kepala BBWS Citarum Abdul Ghoni Majdi beserta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Satuan Kerja (Satker) terkait.

Baca juga: Marah Besar Sawah di Bekasi Kering, Menteri PU Semprot Dirjen SDA

Sikap keras tersebut disampaikan Menteri PU saat meninjau langsung kondisi jaringan irigasi dan lahan pertanian yang mengalami kekeringan di wilayah Kabupaten Karawang, Sabtu (26/9/2026).

Sawah kering, petani beli pompa sendiri

Dalam inspeksi lapangan, Menteri PU mendapati saluran hidrasi dan jaringan irigasi yang tertutup tanah akibat ketiadaan pemeliharaan dan operasi rutin oleh pihak balai.

Akibatnya, pasokan air ke areal pesawahan terhenti total hingga menyebabkan kekeringan meluas.

Di beberapa titik yang masih memiliki pasokan air terbatas, para petani terpaksa merogoh kocek pribadi untuk membeli mesin pompa dan selang agar air sampai ke sawah mereka.

Baca juga: Kekeringan Meluas, Pompa Air hingga Saluran Darurat Dikerahkan

"Petani yang sawahnya masih on itu keadaannya harus beli pompa dan selang sendiri. Kita tidak boleh begitu. Sebagai negara, kita wajib ada di depan petani," tegas Dody saat memberikan pengarahan kepada Dirjen SDA melalui sambungan telepon seluler di lokasi peninjauan.

Ia juga menyoroti nihilnya kepedulian serta upaya dari jajaran pengelola irigasi setempat dalam menangani sumbatan air.

"Tidak ada effort sama sekali. Mau jadi apa kalau dibiarkan? Ini bukan cuma soal sawah kering, tapi soal kehadiran negara untuk petani," cetusnya.

Pejabat inkompeten segera diganti

Dody menilai jajaran di BBWS Citarum tidak memiliki kepekaan (sense of crisis) terhadap target strategis nasional, khususnya pencapaian swasembada pangan tahun 2026.

Ia secara eksplisit menuntut evaluasi total dan perombakan personel dari tingkat PPK, Kasatker, hingga Kepala Balai.

"Ini sudah pasti incompetent, tidak punya sense bahwa kita sedang mengejar swasembada pangan. Kalau tidak sayang lagi sama pejabatnya, ganti semua sampai ke jurunya," ujar Menteri PU.

Baca juga: Desa Slangit Cirebon Kekeringan, Pemerintah Bangun Sumur Bor

Ia mengingatkan agar bawahannya berhenti menyajikan laporan formalitas yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Menurut Dody, pembiaran masalah irigasi hanya akan memicu krisis yang lebih luas dan merugikan publik.

"Jangan kasih saya laporan yang bersifat Pemberi Harapan Hampa (PHP). Kita ini pembantu umum, tidak biasa PHP-PHP. Sekarang zaman medsos, masalah di lapangan langsung terlihat terang-benderang," tambahnya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Kementerian PU segera menerjunkan tim teknis untuk membersihkan pendangkalan serta memperbaiki fungsi saluran irigasi yang tersumbat di area persawahan Kabupaten Karawang.

Langkah ini diambil untuk memastikan aliran air kembali sampai ke sawah-sawah warga secepat mungkin, sekaligus mengevaluasi struktur kepemimpinan dan manajerial di lingkungan BBWS Citarum.

Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.

Lewat Kopi hingga Mie Ayam, Pak Bhabin Rangkul Warga dan Beri Edukasi