Jakarta -

Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027. APBN 2027 dirancang untuk menghadapi ketidakpastian global sekaligus mempercepat berbagai agenda pembangunan nasional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027, Selasa (29/9/2026).

"Arsitektur RAPBN 2027 didesain untuk menjawab dua kebutuhan sekaligus, merespons ketidakpastian global dan mempercepat pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. Pondasi yang kuat tersebut harus kita jaga dan terus diperkuat," ujar Suahasil.

Suahasil memaparkan bahwa kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit sebesar 2,4% terhadap PDB. Pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp 3.435,1 triliun.

Sedangkan belanja negara diperkirakan sebesar Rp 4.106,3 triliun dan ditopang oleh pembiayaan yang inovatif dan terukur sebesar Rp 671,2 triliun.

"Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan, sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia," terangnya.

Suahasil menambahkan, negara akan hadir dalam kehidupan masyarakat Indonesia melalui berbagai program.

Ia mengatakan dalam APBN 2027, porsi alokasi anggaran pendidikan mencapai Rp 824 triliun. Di mana anggaran akan digunakan untuk Program Indonesia Pintar, Program KIP Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, serta dukungan beasiswa dan pengembangan talenta melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP.

"Ini bukan hanya sekadar memenuhi amanat konstitusi, tetapi kita pahami adalah investasi langsung untuk masa depan generasi Indonesia," katanya.

Kemudian, untuk anggaran Perlindungan Sosial, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 539,7 triliun yang ditujukan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat miskin, dan rentan, sekaligus mengakselerasi pengentasan kemiskinan.

Ia mengatakan anggaran tersebut akan disalurkan melalui berbagai bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, Kartu Sembako, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemerintah juga menyiapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 195,3 triliun untuk memperkuat swasembada pangan, sekaligus mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera.

Selanjutnya, pemerintah meningkatkan Transfer ke Daerah sebesar Rp 735 triliun dibandingkan transfer pada tahun ini. Ia mengatakan peningkatan ini dilakukan guna memastikan agenda pembangunan dan penguatan pelayanan publik dapat dirasakan merata di seluruh pelosok negeri.

"APBN dan APBD adalah satu kesatuan, bekerja dalam satu tarikan napas bersama agar setiap Rupiah anggaran memberikan manfaat yang makin nyata dan merata bagi masyarakat," ujarnya.

Adapun dalam kerangka APBN 2027 difokuskan untuk mendukung 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan 1 program pendukung enabler yang keseluruhannya meliputi 60 program kerja.

Kedelapan klaster PKPN tersebut adalah kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Sementara itu, program pendukung atau enabler adalah penguatan di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

"Berbagai agenda pembangunan tersebut dapat dijalankan secara efektif apabila ditopang APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pembiayaan yang inovatif dan terukur," jelasnya.

Tonton juga video "Kabar Gembira! Arahan Prabowo Pangkas Antrean Haji dari 49 Jadi 14 Tahun"

(hrp/fdl)