Wacana Sekolah Gratis Meluas, Kuliah Gratis di PTN Bakal Menyusul? - Kompas
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengutarakan pernyataannya bahwa pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan gratis di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas negeri.
Pernyataan itu disampaikan ketika Prabowo berpidato dalam HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di JCC, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Prabowo mengaku akan segera mengadakan rapat terbatas untuk memastikan pendidikan negeri hingga perguruan tinggi dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara gratis.
"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya Pendidikan negeri harus gratis! Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis!" kata Prabowo dengan menggebu-gebu saat berpidato.
Prabowo Perintahkan Pendidikan Negeri Gratis Dimulai dari TK
Baca juga: Prabowo Mau SD hingga Kuliah Negeri Gratis, Teddy: Setiap Anak Berhak Dapat Pendidikan Layak
Menurutnya, dana pendidikan gratis dari sekolah dasar hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) itu bisa diperoleh dari uang yang selama ini dikorupsi.
"Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? uangnya dari yang dikorupsi, yang dicolong, yang dikorupsi," ujar dia.
Sudah Gratis
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, semua sekolah negeri, baik dari TK, SD, SMP, SMA, ataupun SMK, sudah tidak berbahar alias gratis.
"Kalau TK, SD, SMP, SMA, SMK Negeri semua sudah gratis," ujar Mu'ti kepada Kompas.com, Minggu (20/9/2026).
Namun, ketika ditanya perihal apakah itu artinya sudah tidak ada SPP lagi di sekolah negeri, Mu'ti tidak menjawab tegas.
Baca juga: Prabowo Ingin PTN Gratis, Kemendikti Hitung Kebutuhan dan Anggarannya
Dia hanya mengungkit bahwa setiap sekolah sudah mendapatkan dana BOS dari pemerintah.
"Semua sekolah mendapatkan dana BOS, dan siswa tidak mampu mendapatkan PIP," imbuhnya.
Sementara untuk perguruan tinggi, Mendikdasmen meminta wacana tersebut ditanyakan kepada Mendikti Saintek Brian Yuliarto.
"Kalau perguruan tinggi sebaiknya ditanyakan kepada Mendikti Saintek," sambungnya.
Kaji Kebutuhan Anggaran
Terkait PTN gratis, Brian mengungkapkan bahwa Prabowo telah memerintahkannya untuk mengkaji dengan menghitung kebutuhan standar yang diperlukan mahasiswa di seluruh kampus negeri.
"Kami sudah mulai menghitung juga bagaimana kebutuhan yang standar begitu ya per mahasiswa untuk seluruh PTN. Kita sudah kalkulasi," kata Brian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Brian melanjutkan, kajian yang sedang dilakukan mencakup semua aspek, termasuk anggaran dari setiap kampus negeri.
"Kita masih hitung ya semuanya. Nanti seperti apa kan kita lagi data semua nih kebutuhan dari setiap kampus, jumlah mahasiswanya bagaimana," ujar dia.
Baca juga: Prabowo Ingin Pendidikan Negeri Gratis, Anggota DPR Ingatkan Nasib Kampus Swasta
Setelah kajian internal rampung, Kemendikti Saintek akan melaporkan hitung-hitungan tersebut ke Prabowo untuk menjadi pertimbangan dalam menggratiskan PTN.
"Jika memang dapat langsung, baik, tapi jika belum memadai atau belum memungkinkan, kami juga akan membuat tahapan-tahapannya tahun 2027 bagaimana, 2028, dan 2029. Mungkin itu yang sedang kami lakukan saat ini," kata dia.
Kondisi Fiskal
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin menanggapi, perluasan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi tetap perlu mempertimbangkan kondisi fiskal negara.
PTN di bawah naungan Kemenag juga dikenal sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Salah satunya adalah UIN.
Sementara setingkat SDN ada MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri), kemudian SMPN di MTsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri), dan SMAN di MAN (Madrasah Aliyah Negeri), serta setingkat SMKN yakni MAKN (Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri).
"Jadi, tentu kita sebagai penyelenggara pendidikan sangat mengapresiasi, tentu sangat berharap mudah-mudahan kondisi fiskal kita memungkinkan," ujar Kamaruddin, saat ditemui di Kantor Thamrin Jakarta Pusat, Senin (21/9/2026).
Baca juga: Prabowo Ingin Pendidikan Gratis, Kemenag: Semoga Tak Lama Lagi Terwujud
Kamaruddin menuturkan bahwa setiap sekolah sebenarnya telah mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah.
"Saya kira sekarang ini kan sebenarnya pendidikan dasar menengah sudah hampir gratis ya sebenarnya, karena negara sudah hadir dengan program BOS di seluruh lembaga pendidikan," ujar dia.
"Ya mudah-mudahan nanti di perguruan tinggi juga," sambung dia.
Menurutnya, apabila kebijakan tersebut dapat direalisasikan, maka cakupan pendidikan gratis Indonesia akan menjadi sangat luas hingga ke perguruan tinggi.
Nasib Swasta?
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hardian Irfani mewanti-wanti pemerintah agar jangan sampai kebijakan tersebut mematikan perguruan tinggi swasta (PTS).
"Yang perlu dipikirkan adalah skemanya seperti apa. Jangan sampai pendidikan tinggi digratiskan untuk PTN, kemudian PTS menjadi terbengkalai. Nah, jadi harus ada skema," kata Lalu di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Lalu menyebutkan, Komisi X DPR menyarankan sejumlah formula untuk skema tersebut, salah satunya pengalihan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah agar seluruhnya untuk PTS.
"Contoh, misalnya, KIP Kuliah yang hari ini diberikan untuk PTN dan PTS, ketika PTN digratiskan, maka KIP Kuliah tidak boleh lagi diberikan kepada PTN. Jadi KIP Kuliah diberikan kepada PTS saja," kata dia.
Baca juga: Soal Wacana Sekolah Gratis hingga PTN, Kemenag: Semoga Kondisi Fiskal Memungkinkan
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu juga meminta pemerintah memikirkan biaya operasional PTS.
"Walaupun di Undang-Undang 20 Tahun 2003 tidak ada disebutkan bahwa PTS mendapatkan biaya operasional. Nah, tetapi dengan adanya regulasi yang akan diputuskan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan pendidikan gratis buat PTN, maka tentu kami mengusulkan agar PTS juga mendapat biaya operasional," ujar Lalu.
Ia menegaskan, pemerintah harus memikirkan semua aspek itu untuk dirumuskan menjadi suatu kebijakan.
"Jangan sampai nanti saya khawatir nanti kalau misalnya PTN digratiskan, kemudian PTS berbayar, ya tentu orang tidak mau berkuliah di PTS. Nah, akhirnya harus ada skema juga nih di PTS itu seperti apa," imbuh dia.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.