86 Rumah Sakit Kerja Sama dengan Pemprov Jabar, Ini Daftarnya - RMOL Jabar

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerja sama dengan 86 rumah sakit untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Kerja sama ini mencakup rumah sakit milik Pemprov Jabar, rumah sakit rujukan pusat, serta sejumlah rumah sakit swasta.

Berdasarkan keterangan Humas Jabar, dari total 86 rumah sakit tersebut, sebanyak tujuh merupakan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan 79 lainnya telah sepakat menjalin kerja sama.

Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan memiliki akses yang lebih luas terhadap pelayanan kesehatan, termasuk ketika membutuhkan perawatan di luar wilayah administrasi tempat tinggalnya.

Pasien yang biaya pengobatannya tidak ditanggung BPJS Kesehatan maupun asuransi atau jaminan kesehatan lainnya tetap dapat memperoleh pelayanan dengan pembiayaan setingkat kelas III.

“Negara harus hadir ketika rakyat mengalami kesusahan. Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita dalam keadaan susah, sedangkan kita seolah-olah tidak tahu,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dikutip dari keterangan Humas Jabar.

Daftar Rumah Sakit Kerja Sama Pemprov Jabar

Berikut daftar rumah sakit yang tercantum dalam informasi Humas Jabar.

A. Rumah Sakit Pusat Rujukan dan Swasta

1. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo

2. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto

3. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

4. Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita

5. Rumah Sakit Kanker Dharmais

6. Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso

7. Rumah Sakit Mata Cicendo

8. Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi

9. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung

10. RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo

11. RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu

12. RS Santosa Hospital Bandung Central

13. Santosa Hospital Bandung Kopo

14. Rumah Sakit Khusus Ginjal Ny. R.A. Habibie

B. Rumah Sakit Umum Daerah

1. RSUD Welas Asih Provinsi Jabar

2. RSUD Pameungpeuk Provinsi Jabar

3. RSUD Jampang Kulon Provinsi Jabar

4. RS Jiwa Provinsi Jabar

5. RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jabar

6. RS Daerah Sidawangi Provinsi Jabar

7. RSUD M. A. Sentot Patrol Provinsi Jabar

8. RSUD Oto Iskandar Di Nata

9. RSUD Cicalengka

10. RSUD Majalaya

11. RSUD Bedas Kertasari

12. RSUD Bedas Tegalluar

13. RSUD Bedas Arjasari

14. RSUD Bedas Pacira

15. RSUD Cililin

16. RSUD Lembang

17. RSUD Cikalongwetan

18. RSUD Bedas Cimaung

19. RSUD Kabupaten Bekasi

20. RSUD Cabangbungin

21. RSUD R. Moh. Noh Nur

22. RSUD RH. Satibi

23. RSUD Kabupaten Ciamis

24. RSUD Kawali

25. RSUD Sayang

26. RSUD Cimacan

27. RSUD Pagelaran

28. RSUD Sindangbarang

29. RSUD Waled

30. RSUD Arjawinangun

31. RSUD dr. Slamet Garut

32. RSUD Bakti Pajajaran

33. RSUD Malangbong

34. RSUD Indramayu

35. RSUD Mursid Ibnu Syafiuddin

36. RSUD Karawang

37. RSUD Jatisari Kabupaten Karawang

38. RSUD Rengasdengklok

39. RSUD Bandung Kiwari

40. RSUD Kota Bandung

41. RS Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung

42. RSUD Banjar

43. RSUD Asih Husada Langensari

44. RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid

45. RSUD Jatisampurna

46. RSUD Pondokgede

47. RSUD Bantar Gebang

48. RSUD Teluk Pucung

49. RSUD Kota Bogor

50. RSUD Cibabat

51. RS Daerah Gunung Jati

52. RSUD Khidmat Sehat Afiat Depok

53. RSUD Anugerah Sehat Afiat

54. RSUD R. Syamsudin, SH

55. RSUD Al-Mulk

56. RSUD dr. Soekardjo

57. RSUD Dewi Sartika

58. RSUD 45 Kuningan

59. RSUD Linggajati Kuningan

60. RSUD Majalengka

61. RSUD Cideres

62. RSUD Talaga

63. RSUD Pandega Pangandaran

64. RSUD Bayu Asih

65. RSUD Subang

66. RSUD Sekarwangi

67. RSUD Palabuhanratu

68. RSUD Idham Chalid

69. RSUD Sagaranten

70. RSUD Umar Wirahadikusumah

71. RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya

72. RSUD Tani dan Nelayan Tasikmalaya

KDM Minta Pemda Respons Persoalan Warga Sejak Dini

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola penanganan persoalan masyarakat.

Menurut dia, berbagai persoalan warga selama ini kerap baru mendapatkan respons setelah disampaikan langsung kepada gubernur. Pola tersebut dinilai tidak mungkin diterapkan untuk menangani seluruh persoalan masyarakat di Jawa Barat.

Karena itu, KDM meminta pemerintah kabupaten dan kota membangun sistem pemantauan yang mampu mendeteksi persoalan warga sejak dini.

Pemerintah daerah juga diminta memanfaatkan informasi dari masyarakat dan media sosial agar persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.

Dengan sistem tersebut, penanganan masalah kesehatan diharapkan tidak harus menunggu warga mencari perhatian langsung kepada gubernur.