Defisit APBN Tembus Rp319 Triliun per September 2026, Menkeu Suahasil Sebut Masih On Track - Viva

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih sesuai dengan perencanaan.

Hingga 30 September 2026, defisit tercatat Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

APBN 2026 sebelumnya dirancang mengalami defisit sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen dari PDB.

“Jadi ini on track. Kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal sejak ditetapkan, didesain untuk defisit,” kata Meneku Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

"Kalau ingat data bulan lalu, defisit bulan lalu itu 0,9 persen, hari ini per akhir September 1,24 persen, nanti kita akan menuju defisit di akhir tahun 2,8 persen," imbuhnya.

Dari sisi pendapatan, negara telah menghimpun Rp2.341,5 triliun hingga akhir September 2026.

Angka INI setara 74,2 persen dari target APBN dan tumbuh 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan perpajakan menyumbang Rp1.847,7 triliun atau 68,6 persen dari target APBN. Realisasi tersebut meningkat 21,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Penerimaan perpajakan terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.607,6 triliun. Nilai itu mencapai 68,2 persen dari target APBN dan tumbuh 24,1 persen secara tahunan.

Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp240,1 triliun atau 71,5 persen dari target. Angka tersebut tumbuh 8,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan realisasi positif. Hingga 30 September 2026, penerimaannya mencapai Rp492,3 triliun atau 107,2 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan 41,7 persen secara tahunan.

Belanja Negara Tembus Rp2.660,5 Triliun

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun. Jumlah tersebut setara 69,2 persen dari pagu APBN 2026 dan meningkat 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) menyerap Rp2.061,3 triliun atau 65,4 persen dari pagu APBN. Realisasi belanja pada komponen ini tumbuh 29,6 persen secara tahunan.

Secara terperinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp1.069,4 triliun atau 70,8 persen dari pagu, dengan pertumbuhan 33,5 persen secara tahunan.

Adapun belanja non-kementerian/lembaga (non-K/L) tercatat Rp991,9 triliun. Realisasi tersebut setara 60,5 persen dari pagu APBN dan tumbuh 25,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp599,2 triliun atau 86,5 persen dari pagu APBN. Namun, realisasinya mengalami kontraksi 7,1 persen secara tahunan.

Di tengah defisit anggaran tersebut, keseimbangan primer APBN mencatatkan surplus Rp125,5 triliun. Capaian ini berbanding terbalik dengan desain awal APBN 2026 yang memperkirakan keseimbangan primer mengalami defisit Rp89,7 triliun.

Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Indikator ini digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah membiayai belanja tanpa memperhitungkan pembayaran bunga utang.