Sosial Media
0
Mensinkronisasi logo dan berita terbaru...
    Home APBN Berita Featured Hashim Djojohadikusumo Keuangan Spesial

    Hashim Sebut APBN Bisa Surplus Rp900 Triliun - Lensa Hukum

    7 min read

     


    Vania Hastuti, S.Sos.

    Author

    Hashim Sebut APBN Bisa Surplus Rp900 Triliun
    Ilustrasi surplus APBN (Bloomberg Technoz/Asfahan)

    Smallest Font

    Largest Font

    LensaHukum.co.id, Potensi penerimaan negara yang belum tergarap dinilai dapat mengubah posisi fiskal Indonesia secara signifikan. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut APBN berpeluang mencatat surplus hingga Rp900 triliun apabila Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengoptimalkan pemungutan penerimaan negara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapimnas Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

    Menurut Hashim, Indonesia masih memiliki potensi penerimaan negara sekitar Rp1.500 triliun yang belum berhasil dihimpun oleh kedua institusi tersebut. Ia menilai rendahnya rasio penerimaan perpajakan menjadi salah satu persoalan utama pengelolaan fiskal nasional.

    Hashim membandingkan potensi tersebut dengan kondisi defisit APBN yang saat ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp500 triliun.

    "Saya dengar defisit APBN sekitar Rp500 triliun lebih. Kalau aparat kita, Pajak dan Bea Cukai bekerja seperti seharusnya, kita bisa surplus tahun ini Rp900 triliun," ujar Hashim dalam Rapimnas Kadin 2026.

    Hashim juga menjelaskan bahwa total penerimaan negara yang berasal dari pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru mencapai sekitar 12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Angka tersebut dinilai tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain. Menurut perbandingan yang disampaikan Hashim, rasio penerimaan Kamboja mencapai 18%, India sebesar 20%, sedangkan negara-negara Afrika berada di kisaran 16%.

    Selisih enam poin persentase antara rasio penerimaan Indonesia dan Kamboja disebut mencerminkan besarnya potensi penerimaan yang belum dimanfaatkan.

    Hashim, yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin), menilai persoalan fiskal Indonesia bukan disebabkan keterbatasan kemampuan ekonomi nasional, melainkan belum optimalnya kinerja aparat dalam mengumpulkan penerimaan.

    "Terus terang saja aparat kita selama ini agak lemah, penerimaan negara baik dari yang tercatat maupun tidak tercatat tidak dipungut," tegas Hashim.

    Untuk meningkatkan penerimaan, pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden dan menyiapkan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan transaksi ekonomi. Hashim menyebut sistem elektronik, teknologi informasi (IT), serta kecerdasan buatan (AI) akan digunakan untuk memastikan pemungutan pajak berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Salah satu kebijakan terkait adalah Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

    Pemerintah mulai menerapkan sistem tersebut pada 25 September 2026 untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang dilakukan konsumen di Indonesia.

    Pada tahap awal, enam penerbit instrumen pembayaran ditunjuk sebagai pemungut PPN. Mereka terdiri atas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Negara Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Syariah Indonesia, dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).

    Editors Team

    Daisy Floren

    Daisy Floren

    • Like

      0

      Like

    • Dislike

      0

      Dislike

    • Funny

      0

      Funny

    • Angry

      0

      Angry

    • Sad

      0

      Sad

    • Wow

      0

      Wow

    Komentar
    Additional JS