Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kualitas udara di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat setelah melihat data pemantauan saat mengunjungi kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Majalengka.

Dalam pemantauan tersebut, sejumlah wilayah ditampilkan memiliki kualitas udara tidak sehat. Bahkan, Kabupaten Bandung Barat terindikasi masuk kategori sangat tidak sehat pada titik pemantauan yang diperlihatkan.

Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, meminta penjelasan mengenai kondisi udara di sejumlah daerah, termasuk kawasan Bandung Raya yang memiliki aktivitas transportasi, permukiman, dan industri cukup tinggi.

“Bandung Kota, bagaimana kualitas udaranya?” tanya KDM saat melihat tampilan pemantauan kualitas udara.

Dalam pemaparan tersebut, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung disebut memiliki kualitas udara tidak sehat. Sementara itu, Kabupaten Bandung Barat terindikasi mengalami kondisi udara sangat tidak sehat pada titik yang ditampilkan.

KDM juga menyoroti kondisi udara di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

“Ini Cipatat, yang kemarin saya tutup,” ujar KDM saat menunjuk lokasi pada layar.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika KDM melihat titik pemantauan di Cipatat. Namun, hubungan antara kategori kualitas udara pada layar dan tindakan penutupan yang dimaksud masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

Sejumlah Daerah di Jabar Terindikasi Tidak Sehat

Selain Bandung Raya, KDM meminta penjelasan mengenai kualitas udara di sejumlah daerah lain di Jawa Barat.

Berdasarkan tampilan yang diperlihatkan dalam pertemuan tersebut, beberapa titik di Subang, Karawang, dan Kota Bogor juga ditunjukkan dalam kategori tidak sehat. Adapun Purwakarta ditampilkan dalam kategori sehat.

Meski demikian, data tersebut perlu dibaca dengan mempertimbangkan cakupan dan lokasi sensor pemantauan. Kondisi pada satu titik tidak selalu menggambarkan kualitas udara di seluruh wilayah kabupaten atau kota.

Sebaliknya, daerah yang tidak menampilkan data pada sistem tersebut tidak serta-merta dapat dinyatakan memiliki kualitas udara sehat.

Kelengkapan titik pemantauan menjadi penting agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih representatif, terutama di kawasan dengan aktivitas industri, pertambangan, dan transportasi yang tinggi.

Cakupan Pemantauan Kualitas Udara Perlu Diperluas

Dalam pembahasan bersama BMKG, KDM juga menyoroti perlunya memperluas cakupan pemantauan kualitas udara agar kondisi lingkungan di lebih banyak wilayah dapat diketahui.

Data yang lebih merata dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kawasan yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan sekaligus menentukan langkah penanganan yang sesuai.

Di kawasan industri dan pertambangan, indikasi kualitas udara yang buruk perlu ditindaklanjuti dengan pengukuran lapangan. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui konsentrasi polutan sekaligus menelusuri sumber pencemaran.

Kategori kualitas udara pada sistem pemantauan dapat menjadi indikasi awal kondisi lingkungan. Namun, penentuan jenis polutan dan sumber pencemaran tetap membutuhkan data serta pemeriksaan teknis lebih lanjut.

Melalui penguatan pemantauan dan keterbukaan informasi, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan kualitas udara secara lebih terukur dan menentukan langkah pengendalian pencemaran berdasarkan data.