Pemerintah menyiapkan dua langkah untuk memperkuat pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni memasukkan keberhasilan program tersebut sebagai indikator tambahan insentif pemerintah daerah dan menerapkan pengawasan dapur berbasis kecerdasan buatan. Kebijakan ini disiapkan Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan mulai 2027.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, Kemendagri menyediakan anggaran insentif sebesar Rp1 triliun untuk mengapresiasi pencapaian pembangunan daerah. MBG akan menjadi salah satu komponen penilaian, bukan satu-satunya dasar pembagian anggaran tersebut.

Dalam agenda Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala BGN di Jakarta Selatan, Kamis (29/10), Sudaryono menjelaskan bahwa dana tersebut mencakup berbagai indikator yang telah digunakan pemerintah.

"Jadi Rp1 triliun itu adalah insentif yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, bukan kemudian khusus untuk yang MBG saja. Rp1 triliun insentif yang disediakan oleh Kemendagri itu untuk keberhasilan program atau indikator Pemda yang selama ini sudah jalan," ujar Sudaryono, Kepala BGN.

Salah satu indikator yang selama ini digunakan adalah pengendalian inflasi. Pemerintah juga menilai pencapaian daerah dalam menekan pengangguran dan kemiskinan.

Sudaryono memberikan contoh mekanisme penghargaan bagi daerah dengan kinerja pengendalian inflasi terbaik di setiap wilayah.

"Misalnya daerah dengan tingkat inflasi yang terbaik di satu region, itu nanti juaranya dikasih insentif Rp2-3 miliar gitu. Jadi Rp1 triliun itu jumlah semua, MBG tahun depan itu menjadi salah satu parameternya," ujar Sudaryono.

BGN kini menyusun indikator khusus untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan MBG bersama Kemendagri. Penilaian tersebut masih dalam tahap perumusan dan dapat mencakup aspek kesehatan maupun kualitas pelayanan.

"Nah, ada satu lagi indikator yaitu bagaimana ini yang sedang kita susun dengan BGN, indikatornya apa? Indikatornya apakah misalnya penurunan angka stunting misalnya, atau misalnya indikatornya adalah apa? Keberhasilan dari pelayanan MBG misalnya, atau apa, ini yang sedang kita siapkan," paparnya.

Sudaryono kembali menegaskan bahwa penambahan kriteria MBG tidak mengubah tujuan utama skema insentif Kemendagri yang selama ini mencakup berbagai capaian pembangunan daerah.

"Jadi Rp1 triliun itu bukan hanya khusus untuk MBG, melainkan menambah kriteria baru, menambahkan yang selama ini sudah jalan," imbuhnya.

Selain skema penghargaan, BGN juga menyiapkan pengawasan operasional dapur MBG menggunakan kamera pengawas atau CCTV yang terhubung dengan sistem pusat dan dilengkapi kecerdasan buatan. Teknologi tersebut dirancang untuk mendeteksi pelanggaran standar operasional prosedur sebelum makanan didistribusikan.

Dalam acara Transformasi MBG 2.0 pada Jumat (30/10/2026), Sudaryono menjelaskan bahwa sistem tersebut dapat mengenali sejumlah praktik yang tidak sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan.

"Maka yang kami lakukan adalah kami ingin CCTV yang gambarnya dinikmati oleh si pemilik dapur itu kemudian bisa kami nikmati dengan cara dikoneksikan ke pusat, kemudian dikasih kecerdasan buatan. Sehingga dia menaruh bahannya di lantai, dia tidak pakai sarung tangan, dia mencacah kol di lantai dan lain sebagainya, itu muncul di layar, kemudian kita bisa cegah sebelum bahan makanan yang diolah itu jadi makanan," ujar Sudaryono.

BGN mewajibkan seluruh dapur MBG menghubungkan perangkat CCTV dengan sistem pemantauan lembaga tersebut di Jakarta. Koneksi terpusat memungkinkan pengawasan dilakukan terhadap aktivitas dapur secara langsung.

"Ini menjadi kewajiban bahwa semua dapur wajib, CCTV-nya harus terhubung kepada sistem BGN sehingga bisa diawasi," tegas Sudaryono.

Menurut data yang disampaikan BGN, teknologi pengawasan tersebut telah diuji coba di sekitar 70 dapur. Pemerintah berencana memperluas penerapannya ke sekitar 300 dapur tambahan.

BGN menargetkan sebanyak 5.000 hingga 10.000 dapur MBG terhubung dengan sistem pengawasan terpusat hingga akhir 2026.

Sudaryono juga menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari besarnya program maupun jumlah penerima manfaat. Kualitas makanan dan pencapaian tujuan peningkatan gizi menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.

"Sehingga anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik karena MBG ini bukan program yang diberikan makanan hari ini-besok, langsung kemudian kelihatan indikatornya. Ini adalah pembangunan jangka panjang," ucap Sudaryono.