JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap telah terjadi efisiensi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) senilai puluhan triliun rupiah. 

Efisiensi anggaran tersebut terjadi seiring perbaikan tata kelola BGN dalam merealisasikan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Terkait dengan efisiensi BGN, mungkin bisa kami sampaikan bahwa pada awal tahun, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pagu anggaran dari BGN itu adalah Rp268 triliun," jelas Dirjen Anggaran Kemenkeu Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTA, di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

"Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Artinya sudah sekitar Rp38 triliun sudah terjadi efisiensi." 

Ia menyatakan Kemenkeu mendukung langkah perbaikan agar terus dilakukan oleh BGN.

Sudarto menegaskan fokus pemerintah tidak sekadar efisiensi saja, tetapi menjalankan program MBG agar dapat mencapai target dan keluaran yang diharapkan. 

Baca Juga: BGN Tegur Pekerja SPPG di Bantul yang Olok-Olok Korban Keracunan MBG: Kami Prihatin

Apresiasi Program MBG

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara juga menyampaikan mengapresiasi perbaikan program MBG yang dijalankan oleh BGN. 

Perbaikan itu dilakukan dengan adanya kewajiban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sampai penutupan SPPG tanpa SLHS. 

"Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib," katanya. 

Ia menilai langkah perbaikan itu membuat penerima manfaat MBG lebih tepat sasaran dan distribusi optimal. 

Baca Juga: Menkeu Suahasil Beber MBG Makin Tepat Sasaran: Reformasi BGN Gencar Diumumkan

Suahasil menilai BGN terus mencari upaya perbaikan tata kelola MBG. Perbaikan itu pun menurutnya akan berdampak terhadap anggaran program prioritas tersebut. 

"Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan. Saat ini telah direalisasikan Rp153,19 triliun sampai dengan 30 September," ujarnya. 

Adapun program MBG tercatat telah menjangkau 57 juta penerima manfaat dari 27 ribu lebih SPPG di seluruh Indonesia.