Pakar Farmasi UGM Soroti Risiko Penjualan Obat Bebas Terbatas di Kopdes Merah Putih - Kompas
KOMPAS.com – Pemerintah telah menyelesaikan kendala regulasi agar gerai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dapat menjual obat bebas dan obat bebas terbatas.
"Semua kebutuhan terkait gerai tersebut bisa diselesaikan, karena memang ada skema tadi yang sudah diputuskan. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena memang harapan dari KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) adalah bagaimana nilai kemanfaatan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya bagi tempat-tempat yang memang membutuhkan gerai obat karena tidak ada apotek, atau klinik, jadi alternatif yang bisa dibeli masyarakat," ujar Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dilansir dari Kompas.com, Jumat (16/10/2026).
Sigit mengatakan, penyelesaian kendala tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kopdes Merah Putih segera beroperasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia mendorong Agrinas dan pengelola koperasi segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut, termasuk memastikan ketersediaan obat yang dibutuhkan masyarakat.
Rencana penyediaan obat yang semula mencakup 107 koperasi juga dikembangkan menjadi 8.000 hingga 10.000 gerai.
Sigit berharap, keberadaan gerai obat di Kopdes Merah Putih dapat menjadi alternatif bagi masyarakat, terutama di wilayah yang belum memiliki apotek atau klinik.
Langkah awal yang positif
Dosen Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Zullies Ikawati, mengatakan pada prinsipnya, ia melihat kebijakan penjualan obat di Kopdes Merah Putih sebagai langkah positif untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap obat.
Hal ini terutama di wilayah pedesaan yang jauh dari apotek atau fasilitas pelayanan kesehatan.
"Dengan adanya obat-obatan yang tersedia lebih dekat, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh obat untuk mengatasi keluhan ringan, seperti demam, sakit kepala, atau gejala flu," jelas Zullies ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (23/10/2026).
Namun, menurutnya perlu dipahami bahwa obat bebas terbatas bukan berarti obat yang sepenuhnya bebas risiko.
Obat golongan tersebut memang dapat diperoleh tanpa resep dokter, tetapi penggunaannya tetap memerlukan perhatian terhadap dosis, aturan pakai, kontraindikasi, dan efek samping.
Zullies menerangkan bahwa obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran biru dengan garis tepi hitam dan disertai peringatan khusus pada kemasannya.
"Sebagai contoh, beberapa obat flu mengandung zat yang dapat meningkatkan tekanan darah atau menyebabkan jantung berdebar, sehingga tidak cocok digunakan sembarangan oleh penderita hipertensi yg tidak terkontrol atau penyakit jantung," kata Zullies.
Demikian pula, beberapa obat alergi dapat menyebabkan kantuk yang membahayakan jika digunakan sebelum mengemudi.
"Karena itu, menurut saya, perluasan akses obat harus diimbangi dengan jaminan keamanan penggunaannya. Jangan sampai masyarakat lebih mudah mendapatkan obat, tetapi justru menghadapi risiko akibat penggunaan yang tidak tepat," tegas Zullies.
5 hal yang harus diperhatikan penjualan obat di Kopdes
Zullies mengatakan hal terpenting adalah memastikan Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi tempat menjual obat, tetapi juga mampu memberikan informasi dasar mengenai penggunaan obat yang benar.
Ia mengungkapkan, setidaknya ada lima hal yang perlu diperhatikan.
1. Legalitas dan pengawasan
"Penjualan obat harus mengikuti ketentuan perizinan yang berlaku, termasuk jenis obat yang boleh dijual," jelas Zullies.
Ia menegaskan obat harus diperoleh dari jalur distribusi resmi dan terjamin mutu serta keasliannya.
2. Pelatihan petugas
Zullies mengingatkan agar petugas yang melayani penjualan obat perlu mendapat pelatihan mengenai aturan pakai, dosis, peringatan penggunaan, efek samping, dan kondisi yang memerlukan rujukan ke tenaga kesehatan.
"Pelatihan ini sebaiknya melibatkan apoteker," tambahnya.
3. Informasi yang jelas kepada pembeli
Masyarakat perlu diingatkan untuk membaca label dan aturan pakai.
"Petugas juga harus mengetahui batas kewenangannya, sehingga tidak memberikan diagnosis atau merekomendasikan obat di luar kompetensinya," kata Zullies.
4. Penyimpanan dan pengawasan obat
Zullies menegaskan agar obat harus disimpan sesuai persyaratan, diperiksa tanggal kedaluwarsanya, dan diawasi agar tidak terjadi penjualan obat rusak, kedaluwarsa, atau tidak terdaftar.
5. Kerja sama dengan apoteker dan fasilitas kesehatan
Dia juga menyarankan agar Kopdes Merah Putih sebaiknya memiliki mekanisme pembinaan dan rujukan yang jelas, misalnya bekerja sama dengan apotek atau puskesmas terdekat.
"Pemerintah juga perlu memastikan adanya pengawasan dan evaluasi berkala, terutama jika penjualan obat bebas terbatas dilakukan oleh petugas yang bukan tenaga kefarmasian," jelas Zullies.
Ia menegaskan, kemudahan akses tidak boleh mengorbankan keselamatan pasien. Hal itu sebab obat bukan barang dagangan biasa, karena penggunaannya yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan.
"Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 menyebutkan bahwa pengelolaan obat di apotek atau klinik desa atau kelurahan di bawah Kopdes mengikuti petunjuk teknis Kementerian Kesehatan," jelas Zullies.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap gerai Kopdes yang menjual obat memiliki sistem pengawasan dan pendampingan tenaga kefarmasian yang jelas.
"Pelatihan petugas saja tidak cukup jika tidak disertai mekanisme konsultasi, rujukan, dan pengawasan berkelanjutan," pungkas Zullies.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.
