Pemerintah Bantu Bisnis Korban Gempa, Dana Rp564 Miliar Dikucurkan untuk Ringankan Beban Utang - Viva

• 

• Berita

• International

Jumat, 9 Oktober 2026 - 17:05 WIB

Jakarta, VIVA – Pemerintah Jepang menyiapkan dana hingga lima miliar yen atau sekitar Rp564 miliar untuk membantu memulihkan bisnis yang terdampak gempa bumi di Prefektur Kumamoto. Program ini dirancang untuk membantu pelaku usaha menghadapi beban keuangan setelah bencana, terutama mereka yang harus membayar utang lama sekaligus membiayai pembangunan kembali tempat usaha.

Gempa bermagnitudo 7,1 yang mengguncang wilayah tersebut pada Juli lalu menimbulkan kerusakan besar. Bencana itu menewaskan 38 orang dan merusak lebih dari 75.000 rumah. 

Selain dampak terhadap permukiman, aktivitas ekonomi masyarakat setempat juga membutuhkan dukungan agar dapat kembali berjalan. Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama mengumumkan rencana pembentukan dana kemitraan publik-swasta tersebut pada Jumat (9/10/2026). 

Skema tersebut secara khusus ditujukan untuk mengatasi persoalan yang dikenal sebagai pinjaman ganda, yakni kondisi ketika pelaku usaha masih harus melunasi pinjaman sebelum bencana, sementara pada saat bersamaan membutuhkan pembiayaan baru untuk rekonstruksi.

"Kami akan melakukan segala upaya yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan meringankan beban utang pelaku usaha," kata Katayama, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Layanan Keuangan (FSA) Jepang, dalam sebuah konferensi pers.

Dana pemulihan itu direncanakan berasal dari Regional Economy Vitalization Corporation of Japan, lembaga investasi publik-swasta, bersama sejumlah lembaga keuangan lokal di Prefektur Kumamoto yang berada di wilayah barat daya Jepang.

Melalui skema tersebut, pemerintah akan menyediakan pembiayaan ekuitas serta mengambil alih sebagian utang bisnis yang terdampak gempa. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tekanan keuangan yang dihadapi pengusaha sehingga mereka memiliki ruang lebih besar untuk membangun kembali usahanya.

Pembiayaan ekuitas dapat memberikan tambahan modal bagi perusahaan, sedangkan pengambilalihan sebagian utang ditujukan untuk meringankan kewajiban yang membebani pelaku usaha setelah bencana. Dengan demikian, dukungan yang disiapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan kondisi keuangan bisnis.

Pembentukan dana tersebut menjadi salah satu upaya Jepang untuk menjaga keberlangsungan usaha di wilayah terdampak. Bagi pelaku usaha yang kehilangan tempat beroperasi atau mengalami kerusakan aset, akses pembiayaan menjadi faktor penting untuk memulai kembali kegiatan ekonomi.

Meski nilai dana yang disiapkan mencapai lima miliar yen, pelaksanaan skema tersebut akan bergantung pada mekanisme pendanaan dan dukungan lembaga yang terlibat. Pemerintah Jepang menargetkan langkah ini dapat membantu meringankan beban utang sekaligus mempercepat proses pemulihan usaha di Kumamoto. (Ant)