Prabowo Soroti Kemenhut Soal Polisi Hutan: Tambah 70 Ribu Personel, Dididik Tentara-Polisi - Tribunnews

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto menyoroti minimnya usulan jumlah personel Polisi Hutan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut). 
• Ia menginstruksikan penambahan hingga 70 ribu personel untuk menjaga hutan di seluruh Indonesia. 
• Arahan tersebut disampaikan Prabowo kepada jajarannya dalam rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disiarkan Sekretariat Presiden, Selasa (13/10/2026).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti minimnya usulan jumlah personel Polisi Hutan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut). 

Ia menginstruksikan penambahan hingga 70 ribu personel untuk menjaga hutan di seluruh Indonesia. 

Arahan tersebut disampaikan Prabowo kepada jajarannya dalam rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disiarkan Sekretariat Presiden, Selasa (13/10/2026).

Prabowo meminta agar instruksi penguatan aparatur penjaga hutan tersebut segera diteruskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini. 

Baca juga: Karhutla Kepung Tanjung Puting Kalteng, 247 Turis Asing Terancam, Pasukan Diadang Buaya hingga Ular

Langkah ini dinilai mendesak untuk mengimbangi beratnya tantangan pengawasan bentang alam dan menekan potensi bencana karhutla secara berkelanjutan.

Instruksi penambahan personel tersebut disampaikan Prabowo setelah merekonfirmasi laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengenai penurunan titik karhutla nasional. 

Kendati area terbakar telah menyusut drastis, Prabowo menegaskan penjagaan hutan tidak boleh mengendur.

"Tadinya saya mengira masih ratusan ribu, masih puluhan ribu, ternyata sudah, sudah jauh ya. Karena itu, tolong sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu Polisi Hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya," tegas Prabowo.

Prabowo kemudian menyentil pihak Kemenhut yang sebelumnya hanya mengajukan kebutuhan sekitar 20 ribu personel. 

Menurutnya, jumlah tersebut tidak sebanding dengan beban tugas pengamanan hutan di lapangan yang sangat luas dan berisiko tinggi.

Untuk memastikan kesiapan fisik serta kompetensi personel di medan berat, Prabowo meminta agar Polisi Hutan mendapatkan pelatihan langsung dari aparat pertahanan dan keamanan. 

Ia pun secara langsung meminta keterlibatan Kapolri untuk ikut mendidik para personel baru tersebut.

"Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu. Ya kalau nggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja Polisi Hutan. Ya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya didik Polisi Hutan ya. Iya. Alam kita berat."

"Tapi dari ratusan ribu beberapa minggu lalu, kita sekarang di bawah seribu. Saya kira ini kalau nggak kita turun tangan secara besar-besaran, nggak, nggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya," ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo mengingatkan pentingnya perumusan mitigasi jangka panjang berbasis sains. 

Strategi tersebut, menurutnya, telah dibahas bersama para pakar dan akademisi dari berbagai universitas di Indonesia dengan menitikberatkan pada pencegahan di tingkat paling bawah.

"Masalah asap nanti kita minta masukan para profesor kita bagaimana, tapi ujung-ujungnya ya hanya, hanya hujan air ya. Tapi kita dengan strategi yang kita telah bahas waktu saya kumpulkan para pakar dari semua kampus, ya para profesor-profesor itu dan mereka ahli-ahli dari daerah-daerah sendiri, bahwa langkah nanti yang paling utama adalah pencegahan presisi, mitigasi di tingkat paling bawah, di tingkat desa," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa penanganan karhutla merupakan prioritas utama pemerintah yang menuntut respons terpadu antarlembaga. 

Ia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak bekerja secara reaktif, melainkan mengedepankan langkah pencegahan yang menyeluruh.

"Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini, dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh, dan bersifat pencegahan. Saya kira itu dari saya, terima kasih," tutur Prabowo.

6 Provinsi 639,23 Hektar Karhutla Ditangani

Sebagai informasi, Kepala BNPB Suharyanto sebelumnya melaporkan bahwa luas karhutla yang masih ditangani di enam provinsi prioritas per Senin (12/10/2026) tersisa 639,23 hektar. 

Wilayah prioritas gambut tersebut mencakup:

• Kalimantan Tengah
• Sumatera Selatan
• Kalimantan Selatan
• Jambi
• Kalimantan Barat
• Riau

Meskipun luasan karhutla secara akumulatif telah berada di bawah seribu hektar, titik kritis baru seluas 513,89 hektar di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, masih menjadi fokus pemadaman darat dan udara intensif oleh satgas gabungan.