Sosial Media
0
Mensinkronisasi logo dan berita terbaru...
    Home Berita Featured Kasus Madiun Pabrik Sepatu Spesial

    Proyek Pabrik Sepatu di Madiun Diprotes Warga, DPMPTSP Benarkan Belum Berizin - Radar Madiun

    6 min read

     

    BLOKADE PROYEK: Puluhan warga Desa Bagi, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, menutup akses menuju proyek pembangunan pabrik sepatu, Minggu (25/10).

    Jawa Pos Radar Madiun – Empat bulan berjalan, proyek pembangunan pabrik sepatu di Desa Bagi, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, ternyata belum mengantongi izin.

    Aktivitas proyek di lahan hampir lima hektare itu juga memicu protes warga. Puluhan orang memblokade akses menuju lokasi pembangunan, Minggu (25/10) pagi.

    Warga mempersoalkan tidak adanya sosialisasi dari pihak perusahaan sejak pekerjaan dimulai.

    Mereka juga mengeluhkan debu pengurukan tanah serta getaran pemasangan tiang pancang yang diduga menyebabkan sejumlah rumah mengalami keretakan.

    Dika Kusuma, warga RT 20, Dusun Gedangan, Desa Bagi, mengatakan, masyarakat telah menunggu komunikasi dari perusahaan selama berbulan-bulan.

    Namun, hingga aksi blokade berlangsung, belum ada kejelasan mengenai dampak pembangunan maupun kompensasi bagi warga terdampak.

    ’’Sudah sekitar empat bulan belum ada reaksi apa-apa dari perusahaan. Seharusnya sebelum proyek dimulai ada sosialisasi,’’ kata Dika.

    Menurut Dika, warga tidak menolak investasi begitu saja. Namun, mereka menginginkan kejelasan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang dirasakan masyarakat sekitar proyek.

    Tuntutan itu mencakup kompensasi atas gangguan aktivitas pembangunan serta kemungkinan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

    Belum adanya kesepakatan membuat warga memilih menutup akses proyek.

    Mereka meminta pihak perusahaan terlebih dahulu menemui masyarakat dan memberikan kepastian mengenai tuntutan tersebut.

    ’’Selama belum ada komitmen yang pasti terkait kompensasi dan hal lainnya, akses proyek kami tutup sementara,’’ tegasnya.

    Kepala Desa Bagi Mulyanto membenarkan bahwa pihak perusahaan belum melakukan sosialisasi kepada warga.

    Padahal, pemerintah desa telah meminta perusahaan membuka komunikasi dengan masyarakat setelah transaksi pembelian lahan selesai.

    Mulyanto menyebut, pembangunan pabrik sepatu tersebut menempati lahan hampir lima hektare.

    Namun, hingga kini pemerintah desa belum menerima surat resmi mengenai rencana pembangunan maupun identitas perusahaan yang mengerjakan proyek.

    Kondisi tersebut membuat pemerintah desa belum memiliki informasi administratif yang memadai mengenai kegiatan investasi di wilayahnya.

    ’’Kalau ada investor masuk, jangan sampai merugikan masyarakat maupun wilayah kami,’’ ujarnya.

    Persoalan pembangunan pabrik sepatu di Desa Bagi tidak berhenti pada keluhan warga. Status perizinan proyek tersebut juga menjadi sorotan.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Anang Sulistijono membenarkan bahwa proyek itu belum mengantongi izin.

    Saat dimintai konfirmasi mengenai status perizinan melalui WhatsApp, Anang memberikan jawaban singkat. ’’Belum,’’ tulisnya.

    Anang menjelaskan, perizinan penanaman modal asing (PMA) berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

    Sementara pemerintah kabupaten menangani Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

    Dia juga membenarkan bahwa proyek yang sedang dibangun di Desa Bagi diperuntukkan bagi industri alas kaki. Namun, identitas perusahaan yang berinvestasi belum diungkapkan.

    Hingga Minggu (25/10), akses menuju lokasi proyek masih ditutup warga.

    Mereka mendesak perusahaan membuka dialog dan memberikan kepastian mengenai penanganan dampak pembangunan sebelum pekerjaan dilanjutkan.

    Sementara itu, pihak perusahaan belum memberikan tanggapan atas tuntutan warga maupun persoalan perizinan yang mencuat. (her)

    Komentar
    Additional JS