Terjerat Kasus Korupsi, Bupati Pati Nonaktif Sudewo Divonis 8 Tahun 6 Bulan Penjara - Kompas
SEMARANG, KOMPAS.com - Bupati Pati nonaktif, Sudewo, divonis 8 tahun 6 bulan penjara atas kasus korupsi yang menjeratnya.
Sebelumnya, Sudewo menjadi terdakwa atas dua kasus korupsi. Kasus pertama terkait dugaan pemerasan dalam pengisian perangkat desa, saat dirinya menjabat sebagai Bupati Pati.
Kasus kedua, terkait dugaan suap dan gratifikasi proyek DJKA, saat Sudewo menjabat sebagai DPR RI.
Putusan vonis 8 tahun 6 bulan penjara itu dibacakan saat sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, Rabu (21/10/2026).
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Rp 11 M sejak Jadi Pj
"Menjatuhkan pidana selama 8,6 tahun penjara," kata majelis hakim saat membacakan vonis, Rabu.
Menurut majelis hakim, terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan pertama, kedua dan ketiga penuntut umum.
"Menuntut terdakwa membayar uang pengganti sebanyak 3,5 miliar," ujarnya.
Tuntutan Jaksa
Sebelumnya, Jaksa KPK Greafik Loserte, menuntut Sudewo agar dihukum 8 tahun 6 bulan penjara.
"Pidana penjara 8 tahun 6 bulan," kata jaksa saat membacakan dakwaan.
Adapun hal yang memberatkan karena perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI dan kabupaten.
"Terdakwa tidak mengakui perbuatannya," ujarnya.
Diketahui, Sudewo terjerat dalam dua kasus korupsi. Pertama adalah dugaan pemerasan dalam pengisian perangkat desa saat dirinya menjabat sebagai Bupati Pati.
Dia diduga menarik "mahar" dari para calon perangkat desa (Sekdes, Kasi, Kaur) dengan tarif berkisar Rp 165 juta hingga Rp 225 juta per orang.
Total uang yang dikumpulkan melalui perantara (Kades) mencapai Rp 2,49 miliar.
Baca juga: Massa Pendukung Padati Depan Pengadilan Tipikor Semarang Jelang Vonis Bupati Pati Nonaktif Sudewo
Kasus kedua adalah dugaan suap dan gratifikasi proyek DJKA saat Sudewo menjabat sebagai anggota DPR RI.
Ia didakwa menerima suap (commitment fee) dari kontraktor pelaksana proyek perkeretaapian di Jawa Tengah dan Jawa Timur demi mengamankan "jatah" proyek bagi rekanan tertentu.
Total penerimaan suap dan gratifikasi mencapai sekitar Rp 3,8 miliar (termasuk penerimaan uang tunai Rp 1,37 miliar dan fasilitas pengaspalan jalan pribadi senilai Rp 150 juta).
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.
Praperadilan Roy Suryo Tak Diterima, Hakim Persoalkan Tak Ada Pihak Menkeu