• 

• Bisnis

Jumat, 9 Oktober 2026 - 12:36 WIB

Jakarta, VIVA – Menkeu Suahasil Nazara membeberkan realiasi pembiayaan utang hingga 30 September 2026 tembus Rp494,3 triliun. Angka ini telah mencapai 59,4 persen dari target APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp832,2 triliun.

Suahasil Nazara menyatakan, realisasi utang baru ini masih terkendali sesuai rencana. Pemerintah terus mempertimbangkan kebutuhan kas negara serta perkembangan pasar keuangan, baik di dalam negeri maupun global, dalam menentukan strategi pembiayaan.

“Pembiayaan utang tetap terkendali sesuai target, mendukung pengelolaan APBN yang kredibel dan berkelanjutan,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Dalam paparannya, Suahasil menyampaikan pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mencapai Rp497,5 triliun. Realisasi ini setara 62,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp799,5 triliun.

Sebaliknya, pembiayaan melalui pinjaman mencatatkan angka negatif Rp3,2 triliun. Capaian tersebut berbeda dari target pembiayaan pinjaman neto yang ditetapkan sebesar Rp32,7 triliun.

Sedangkan secara tahunan, total realisasi pembiayaan utang hingga September 2026 lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025, yakni Rp502,9 triliun.

Meski demikian, pembiayaan melalui SBN meningkat dibandingkan realisasi Januari hingga September 2025 yang mencapai Rp471,4 triliun.

Suahasil menegaskan pemerintah akan menjaga kehati-hatian dalam menerbitkan SBN. Keputusan penerbitan surat utang tersebut akan mempertimbangkan kondisi pasar obligasi dan perkembangan ekonomi global.

“Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global. Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik,” katanya.

Menurut Suahasil, pemerintah akan menyesuaikan waktu penerbitan SBN dengan situasi pasar guna menjaga efisiensi biaya pembiayaan.

“Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan. Lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit,” ujarnya.

Kementerian Keuangan menyatakan pengelolaan utang dilakukan dengan memperhitungkan biaya pembiayaan dan risiko secara terukur. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia serta otoritas terkait untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

APBN Defisit Rp319 Triliun

Di sisi lain, kinerja APBN 2026 mencatatkan defisit Rp319 triliun hingga 30 September 2026. Nilai tersebut setara 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pendapatan negara terkumpul sebesar Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN. Realisasi penerimaan tersebut tumbuh 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu APBN 2026. Angka tersebut meningkat 19 persen secara tahunan.