120 Anggota DPR Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran - Kompas
JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 120 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang. dari 8 Fraksi yang ada," kata pimpinan DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa.
Ia kemudian membacakan sebaran fraksi anggota DPR yang mengusulkan.
Baca juga: 18 Anggota F-PKB Ajukan Hak Menyatakan Pendapat untuk Sudahi Kasus Ijazah Gibran
Dari fraksi PDIP 14 orang, fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, Fraksi Nasdem 19 orang, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN 1 orang, dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang.
Gibran Niat Berjuang di PTUN, DPR "Buka Pintu" Hak Menyatakan Pendapat untuk Pemakzulan
"Total 120 Anggota dari 8 Fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat (HMP)," kata Saan.
Ia kemudian menjelaskan, pimpinan DPR telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 2011 UU MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tatib DPR RI.
Baca juga: Hanya 1 Legislator PAN yang Teken Hak Menyatakan Pendapat untuk Gibran: Sarifuddin Sudding
Dia juga menegaskan, HMP yang diusulkan berkaitan dengan polemik ijazah Gibran sebagai syarat seorang Wakil Presiden.
"Ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yagn tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," tandasnya.
Baca juga: 14 Anggota Fraksi PDI-P Ajukan HMP terhadap Gibran, Ada Adian Napitupulu hingga TB Hasanuddin
Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS
Batas akses KARIN
Kamu sudah mencapai batas akses KARIN.
Gabung membership Kompas.com+ MAX untuk bertanya lebih banyak dan memahami berita dengan lebih leluasa.
Khusus Member
Akses Tanya Langsung Tersedia untuk Member
Gabung membership Kompas.com+ MAX untuk bertanya lebih banyak dan memahami berita dengan lebih leluasa.
Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat DPR dan Bagaimana Alur Pengajuannya?
