18 Tahun Menunggu, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset: Koruptor Bisa Miskin, Negara Bisa Balik Modal - BERITABUANA

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Setelah 18 tahun terkatung-katung, DPR akhirnya mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang pada Kamis (19/11/2026).
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan aturan ini sudah diusulkan sejak 18 tahun lalu, namun baru benar-benar dibahas serius di Komisi III sejak Agustus 2025.
Menurut Habiburokhman, undang-undang ini mengubah total cara negara menghukum koruptor. Selama ini, koruptor cukup dipenjara, sementara uang hasil kejahatannya sering tidak kembali. Kini, fokusnya bukan lagi sekadar memenjarakan pelaku, tapi juga merebut kembali harta hasil kejahatan untuk memulihkan kerugian negara dan kerugian korban.
Yang paling tajam, aset bisa dirampas tanpa harus menunggu vonis pidana berkekuatan hukum tetap. Pengelolaannya pun akan disatukan dalam satu sistem terpadu berbasis teknologi dan dikelola secara independen, agar tidak lagi tercecer dan rawan diselewengkan.
Aturan ini tidak hanya menyasar korupsi. Kejahatan lain seperti investasi bodong dan penipuan keuangan modern yang korbannya berjumlah banyak juga masuk dalam jangkauan undang-undang ini, dengan menempatkan korban sebagai pihak yang harus dipulihkan.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR, Puan Maharani. Setelah seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan setuju, Puan Maharani langsung mengetok palu tanda RUU Perampasan Aset resmi menjadi Undang-Undang. (Asim)