TRIBUNBATAM.id, BATAM - Empat sekolah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masuk dalam daftar sekolah yang terindikasi terkait dugaan kecurangan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA sederajat 2026.

Keempat sekolah tersebut yakni Madrasah Aliyah Amanatul Ummah, SMK Tunas Muda Berkarya, SMA Plus Darusilmi Bintan, dan SMAN 1 Tambelan.

Temuan ini menjadi perhatian di tengah catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang mengungkap adanya ratusan pelanggaran selama pelaksanaan TKA SMA sederajat tahun ini.

Secara nasional, Kemendikdasmen mencatat sementara terdapat 308 pelanggaran dengan kategori ringan, sedang hingga berat.

Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen, Rahmawati, mengungkapkan pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan peserta didik. Sejumlah pengawas maupun proktor juga diduga melakukan pelanggaran selama pelaksanaan asesmen.

"308 tersebut terdiri dari pelanggaran yang ringan, sedang, maupun berat," kata Rahmawati kepada Kompas.com, Kamis (5/11/2026).

Beberapa bentuk pelanggaran yang ditemukan di antaranya melakukan siaran langsung atau live streaming saat ujian berlangsung hingga mengunggah foto maupun video yang memperlihatkan layar TKA.

Pelanggaran berat paling banyak ditemukan dilakukan oleh siswa.

Kemendikdasmen bahkan telah memberikan teguran kepada sejumlah sekolah yang berkaitan dengan temuan pelanggaran tersebut.

Rahmawati menjelaskan, sebagian sekolah mendapat teguran karena pelanggaran yang dilakukan peserta didiknya.

Meski demikian, beberapa sekolah telah menindaklanjuti teguran yang diberikan pemerintah.

Nama Terduga Pelanggar Sudah Dikantongi

Kemendikdasmen saat ini juga tengah mendalami dugaan pelanggaran tersebut, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat.

Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah nama yang diduga kuat berkaitan dengan laporan pelanggaran TKA.

Namun, nama-nama tersebut belum diumumkan ke publik karena masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman bukti.

"Sejauh ini, kami sudah mengantongi beberapa nama yang diduga kuat terkait dengan laporan pelanggaran TKA. Namun, nama-nama tersebut masih dalam proses pendalaman dan pemeriksaan untuk memastikan keterkaitan serta bukti yang ada," kata Faisal dalam keterangan tertulis, Kamis (29/10/2026).

Ia menegaskan, penanganan dugaan pelanggaran harus dilakukan berdasarkan fakta dan bukti, bukan sekadar asumsi.

Apabila terbukti melakukan pelanggaran, pihak yang terlibat akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Batam Gelar Sejumlah Event Kunjungan Wisatawan Meningkat Tahun Ini

Sanksi Bisa Berujung Nilai Nol hingga Sekolah Dihentikan

Penanganan pelanggaran TKA mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026.

Dalam aturan tersebut, pelanggaran dibagi menjadi tiga kategori, yakni ringan, sedang dan berat.

Bagi peserta didik, pelanggaran ringan dapat berujung teguran lisan dari pengawas ruang.

Sementara pelanggaran sedang bisa menyebabkan ujian mata pelajaran yang bersangkutan dibatalkan.

Adapun pelanggaran berat dapat berakibat peserta dikeluarkan dari ruang ujian dan mendapatkan nilai nol untuk mata pelajaran terkait setelah melalui investigasi penyelenggara tingkat pusat.

Sanksi juga berlaku bagi pengawas, proktor, teknisi maupun pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan TKA.

Untuk pelanggaran ringan, sanksinya berupa teguran lisan. Pelanggaran sedang dapat dikenai surat peringatan, sedangkan pelanggaran berat bisa berujung pemberhentian dari penugasan terkait.

Bahkan, sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran sedang dapat dikenai pembatalan pelaksanaan tes.

Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, sekolah dapat direkomendasikan untuk dihentikan sebagai pelaksana TKA dan Asesmen Nasional selama tiga kali penyelenggaraan berturut-turut.

Kemendikdasmen menegaskan proses pemeriksaan masih berjalan untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani sesuai aturan.

Dengan adanya temuan tersebut, integritas pelaksanaan TKA kembali menjadi sorotan. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan asesmen diminta mematuhi ketentuan agar hasil tes benar-benar mencerminkan kemampuan akademik peserta didik.(*)