Sosial Media
0
Mensinkronisasi logo dan berita terbaru...
    Home Berita Featured Kasus Spesial UU Perampasan Aset

    Apa Itu Illicit Enrichment yang Tak Masuk UU Perampasan Aset? - merdeka

    5 min read


    Ketentuan illicit enrichment tidak dimasukkan dalam UU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR. Simak penjelasan pakar hukum mengenai konsep peningkatan harta tak wajar serta dampaknya terhadap pemiskinan koruptor.


    Apa Itu Illicit Enrichment yang Tak Masuk UU Perampasan Aset?
    Suasana pembahasan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR. (Foto: Liputan6.com/Ady Anugrahadi).

    Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/11) menuai perdebatan di ruang publik karena tidak memuat ketentuan mengenai illicit enrichment. Absennya klausul tersebut memunculkan pertanyaan mengenai seberapa tajam aturan baru ini dalam memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi maupun kejahatan ekonomi lainnya.

    Komisi III DPR sebelumnya beralasan tidak memasukkan illicit enrichment karena UU Perampasan Aset dirancang murni sebagai hukum acara (hukum formil), bukan hukum pidana materiil, serta khawatir berbenturan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

    Baca Juga

    Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan illicit enrichment dan bagaimana konsekuensinya ketika konsep ini tidak masuk dalam UU Perampasan Aset?

    Memahami Illicit Enrichment

    Pakar hukum pidana, Alfitra menjelaskan bahwa illicit enrichment merupakan kondisi ketidakwajaran lonjakan aset secara signifikan dimiliki seorang pejabat negara. Ketidakwajaran tersebut tampak ketika jumlah harta dimiliki terpaut sangat jauh dan tidak sebanding dengan gaji maupun penghasilan resmi diterima pejabat negara tersebut.

    Dia mencontohkan situasi ketika seorang pejabat melaporkan harta kekayaan senilai Rp 1 miliar pada awal masa jabatan, lalu kekayaannya melonjak hingga tiga kali lipat dalam kurun waktu satu tahun. Lonjakan aset yang tidak wajar tersebut harus dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah.

    Konsep ini juga berkaitan erat dengan fenomena unexplained wealth atau pendapatan dan kekayaan yang tidak terduga. Dalam praktiknya, lonjakan harta bisa saja bersumber dari penerimaan sah seperti hibah tanah maupun harta warisan dari orang tua dan mertua. Namun, sumber kekayaan tersebut tetap wajib dilaporkan secara transparan setiap tahun agar dapat dibedakan dari hasil tindak pidana.

    Di sisi lain, Alfitra memandang keputusan tidak memasukkan illicit enrichment juga tidak lepas dari penafsiran dan kepentingan politik pembentuk undang-undang. Menurutnya, penafsiran politik dalam proses legislasi kerap bertolak belakang dengan penafsiran yuridis dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

    "Kalau Undang-Undang Perampasan Aset itu dikatakan sebagai produk politik karena dibuat oleh DPR, tetapi hasil dari undang-undang itu digunakan untuk hukum atau yudikatif dalam penegakan hukumnya," kata Alfitra saat dihubungi merdeka.com, Minggu (22/11).

    Senada dengan perlunya ketajaman penyidik, Alfitra menuturkan bahwa modus penyembunyian harta oleh pelaku korupsi, suap, gratifikasi, pencucian uang, hingga kejahatan narkotika kerap disamarkan melalui skema pemberian hibah atau janji imbalan proyek yang baru dicairkan setelah pejabat selesai menjabat.

    "Indikasi-indikasi ini kalau kita bawa kepada illicit enrichment, ini bisa menjadikan suatu nilai bagi penyidik untuk membongkar hasil kejahatan yang diterima oleh pejabat tersebut sehingga itu juga tetap akan dirampas," tutur Alfitra yang merupakan guru besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.

    Baca Juga

    Peran Penyidik dalam Pembuktian Aset

    Sementara itu, ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyoroti bahwa peningkatan kekayaan atau aset yang tidak wajar serta tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tetap dapat menjadi objek perampasan sepanjang ditemukan bukti pendukung bahwa harta tersebut diperoleh dari tindak pidana.

    Fickar menilai absennya illicit enrichment sebagai objek langsung dalam UU Perampasan Aset memang selaras dengan sifat undang-undang tersebut sebagai hukum acara. Menurutnya, hukum positif Indonesia saat ini, baik dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maupun undang-undang lainnya memang belum menetapkan illicit enrichment sebagai sebuah tindak pidana tersendiri.

    "Memang illicit enrichment ini tidak masuk dalam kategori hasil tindak pidana yang dapat dirampas, karena memang UU Perampasan Aset selain merupakan hukum formil atau hukum acara, illicit enrichment ini belum ditetapkan sebagai tindak pidana atau kejahatan baik oleh UU Tipikor maupun UU lainnya," ujar Fickar saat dihubungi merdeka.com, Minggu (22/11).

    Fickar menegaskan bahwa badan pelaksana perampasan aset, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun Kejaksaan harus bergerak gesit menelusuri bukti asal-usul perolehan aset yang melonjak tidak wajar agar tetap bisa dijerat menggunakan mekanisme perampasan tanpa putusan pengadilan (in rem).

    "Tugas penegak hukum untuk mencari bukti-bukti bahwa perolehannya melawan hukum, agar dapat dikualifikasikan sebagai objek perampasan UU Perampasan Aset. Soal memiskinkan koruptor, ya tergantung niat para penegak hukumnya, karena itu kegigihan mencari bukti sangat dibutuhkan," jelas Fickar.

    Selain soal pembuktian aset, Fickar juga mengingatkan potensi kerawanan apabila pembentukan badan pengelola aset diserahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Ia menilai pemerintah sebaiknya tidak membentuk lembaga baru yang berisiko menimbulkan duplikasi kewenangan, melainkan cukup menugaskan divisi eksekusi yang sudah ada di Kejaksaan dan KPK di bawah pengawasan Komisi Kejaksaan serta Dewan Pengawas KPK.

    Lantaran illicit enrichment belum dikualifikasikan sebagai tindak pidana tersendiri, kedua akademisi tersebut menilai beban pembuktian keterkaitan aset dengan perbuatan melawan hukum kini bertumpu pada kegigihan aparat penegak hukum.

    Baca Juga
    Komentar
    Additional JS