SURABAYA, KOMPAS.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi menaikkan besaran denda administratif bagi masyarakat yang nekat melakukan pelanggaran kebersihan, termasuk aktivitas membakar sampah secara terbuka (open burning).

Dalam aturan terbaru, warga yang membakar sampah tanpa memenuhi syarat teknis pengelolaan lingkungan hidup bakal dijatuhi denda sebesar Rp 1,5 juta.

Langkah tegas ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 45 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 14 September 2026. Regulasi tersebut merupakan perubahan atas Perwali Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.

Melalui aturan anyar ini, Pemkot Surabaya menetapkan besaran sanksi atau uang paksa administratif yang jauh lebih tinggi ketimbang ketentuan sebelumnya.

Baca juga: Hati-hati! Buang Sampah Sembarangan di Surabaya Bisa Didenda hingga Rp 3 Juta

Fokus Penegakan Hukum dan Denda Membakar Sampah

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya M. Fikser menjelaskan, penyesuaian regulasi ini berfokus pada perincian jenis pelanggaran serta besaran denda guna memberikan efek jera sekaligus menjaga mutu lingkungan kota.

Tindakan membakar sampah secara terbuka di area permukiman maupun ruang publik kini menjadi salah satu poin prioritas pengawasan tim yustisi di lapangan.

“Masyarakat yang membakar sampah secara terbuka (open burning) tanpa memenuhi syarat teknis pengelolaan lingkungan dikenakan denda Rp 1,5 juta. Sanksi denda yang lebih besar juga dijatuhkan kepada pihak yang mengelola sampah hingga memicu pencemaran atau kerusakan lingkungan,” kata Fikser, Jumat (6/11/2026).

Fikser menegaskan bahwa langkah pengetatan ini murni ditujukan demi kepentingan ekologis dan kepatuhan hukum warga Kota Pahlawan.

"Ini merupakan upaya untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan kualitas lingkungan yang rusak serta agar masyarakat mematuhi peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ujar Fikser.

Baca juga: 72 Persen Ikan Sapu-sapu Huni Kali Surabaya, Pemerintah Didesak Atasi Pencemaran

Rincian Denda Buang Sampah Sembarangan Berdasarkan Volume

Selain sanksi membakar sampah, Perwali Surabaya Nomor 45 Tahun 2026 juga merinci besaran denda administratif untuk berbagai tindak pelanggaran pembuangan limbah lainnya berdasarkan volume dan lokasi kejadian:

Pembuangan Sampah di Ruang Publik (Sungai, Selokan, Riol, Trotoar, Badan Jalan):

• Volume kecil  (seperti sampah kantong plastik, tisu, atau puntung rokok): Denda Rp 1.000.000.
• Volume > 1 meter kubik: Denda Rp 3.000.000.

Pembuangan Sampah Melebihi Kapasitas di TPS, TPST, atau TPA:

Baca juga: Tempat Sampah Terpilah Tersedia di Ruang Publik Jakarta, Sudahkah Berfungsi Optimal?

Pembuangan sampah dengan volume > 1 meter kubik di TPA/TPS dikenai denda maksimal sebesar Rp 3.000.000. Warga yang membuang di bawah volume tersebut tidak dikenai denda ini.

Pembuangan Puing / Sisa Material Bangunan (Gragal):

• Volume < 1 meter kubik di TPS, TPST, atau TPA: Denda Rp 1.500.000.
• Volume > 1 meter kubik: Denda Rp 3.000.000.

Sampah dari Luar Kota Surabaya:

• Membawa dan memasukkan sampah dari luar wilayah Surabaya ke TPS, TPST, atau TPA tanpa izin tertulis Wali Kota dikenai denda administratif.

Penumpukan Sampah Liar:

• Pemilik gerobak yang meninggalkan gerobaknya hingga memicu penumpukan di luar kontainer TPS/TPST: Denda Rp 1.000.000.
• Penumpukan sampah liar di luar area landfill TPA: Denda Rp 3.000.000.

Baca juga: Curanmor Marak di Surabaya, Warga Kampung Ini Tempel Stiker Khusus pada Motor

Teknis Penindakan dan Peruntukan Dana Denda

Mengenai mekanisme penindakan di lapangan, Fikser menerangkan bahwa tim yustisi dan petugas pengawas DLH Surabaya akan langsung melakukan tangkap tangan di lokasi kejadian.

“Petugas berwenang akan meminta identitas (KTP) pelanggar untuk diterbitkan sanksi administratif berupa denda sesuai Perwali,” terangnya.

Seluruh uang denda administratif yang terkumpul wajib disetorkan langsung ke kas daerah melalui bendahara penerimaan.

Fikser memastikan bahwa dana tersebut dialokasikan kembali untuk kepentingan publik, khususnya pemulihan kualitas lingkungan hidup serta pelaksanaan program edukasi kebersihan di masyarakat dan sekolah-sekolah.

"Harapannya bukan untuk membebani masyarakat, melainkan agar masyarakat memiliki kesadaran dan ketakutan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Aturan ini sudah resmi berjalan dan menjadi acuan baru bagi petugas di lapangan," pungkas Fikser.

Baca juga: Curhat Mahasiswi S2 di Surabaya Terpaksa Bayar UKT Lagi Usai Ponselnya Dijambret

SUMBER: KOMPAS. com (Penulis: Azwa Safrina | Editor: Larissa Huda) 

Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS

Ironi Sampah Labuan Bajo, di Tengah Mimpi Membangun Citra Wisata Kelas Dunia