Ringkasan Berita:

• Pemerintah Singapura membantah terkait tudingan Bahlil bahwa negara tersebut menjual lagi impor LNG dari Indonesia ke negara lain.
• Juru bicara METI menuturkan bahwa seluruh impor LNG dari Indonesia dipakai untuk kebutuhan domestik.
• Sementara, Indonesia disebut mengekspor sebanyak 148 kargo LNG ke Singapura. Di sisi lain, hubungan Indonesia dan Singapura memanas setelah keputusan untuk memangkas ekspor gas.

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Singapura membantah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Transisi dan Hilirisasi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut impor liquefied natural gas (LNG) dari Indonesia ke Singapura dijual kembali ke negara lain.

Sebagai informasi pernyataan Bahlil itu disampaikan pada Kamis (29/10/2026) lalu.

Seorang juru bicara Kementerian Energi, Perdagangan, dan Industri (METI) mengungkapkan bahwa Singapura adalah pusat perdagangan internasional, termasuk untuk LNG.

Dia menuturkan lebih dari 50 perusahaan yang berbasis di Singapura, membeli, memasarkan, dan memperdagangkan pasokan LNG dari pasar-pasar di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

"Meskipun para pedagang yang berbasis di Singapura yang mengambil keputusan komersial terkait muatan tersebut, muatan LNG itu sendiri biasanya dikirim langsung dari negara asal ke negara tujuan dan tidak secara fisik melewati Singapura," katanya dikutip dari Channel News Asia, Senin (2/11/2026).

"Gas alam yang diimpor dari Indonesia melalui pipa adalah untuk penggunaan domestik, dan bukan untuk ekspor," sambung juru bicara METI.

Baca juga: RI Pangkas Ekspor Gas ke Singapura, Kebutuhan Energi Dalam Negeri Dinilai Perlu Diutamakan

Sebelumnya, Bahlil mencurigai bahwa sebagian dari 148 kargo LNG yang dikirim Indonesia ke Singapura telah diperdagangkan dan diekspor kembali, bukan digunakan untuk kebutuhan domestik Singapura.

“Saya meyakini tidak semua dari 148 kargo yang kita kirim digunakan untuk kebutuhan Singapura sendiri, melainkan ada yang diperdagangkan dan kemudian diekspor kembali ke negara lain,” ujar Bahlil setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Bahlil tidak merinci pernyataan tersebut periode pengiriman kargo-kargo LNG ke Singapura yang dia maksud.

Menurut The Straits Times, pernyataan ini merujuk pada LNG yang diangkut melalui jalur laut, yang berbeda dengan gas alam yang disalurkan melalui pipa dari ladang gas Natuna dan Sumatra di Indonesia. 

Menurut media Singapura tersebut, praktik perdagangan dan ekspor kembali LNG sebenarnya bukan tindakan yang melanggar aturan, meskipun transaksi semacam itu tetap terikat pada ketentuan dalam perjanjian pasokan.

Indonesia Pangkas Ekspor Gas ke Singapura

Bahlil juga sempat mengumukan terkait pemangkasan ekspor gas ke Singapura.

Mulanya, dia menjelaskan bahwa total ekspor gas ke Singapura sebesar 409,55 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD).

Bahlil menuturkan ekspor tersebut berasal dari pipa gas di Laut Natuna dan Pulau Sumatra.

"Total ekspor kita yang gas pipa yaitu dari Laut Natuna, dan yang satu dari Sumatra, itu totalnya 409,55 MM. Yang kemarin kita potong itu adalah 31 MM atau kurang lebih 8 persen," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/10/2026).

Bahlil mengungkapkan jumlah ekspor gas yang dikurangi tersebut ternyata hanya sebesar dua persen dari total kebutuhan gas di Singapura.

Alhasil, apabila ekspor dari Indonesia sepenuhnya disetop, kebutuhan gas Singapura akan berkurang sebanyak 30 persen.

Namun, Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan menyetop ekspor gas secara keseluruhan. 

Dia mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghargai kontrak kerja sama dengan Singapura sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan bahwa pengurangan ekspor gas Indonesia ke Singapura masih sesuai dengan kontrak yang telah disepakati kedua negara.

"Tetapi atas arahan Bapak Presiden Prabowo, negara kita adalah negara yang menghargai kontrak, jadi jangan ajari Indonesia komitmen untuk menjaga dan menghargai kontrak. 31 MM yang kita potong itu adalah masih di batas kontrak minimum," tegasnya.

"Batas kontrak minimum kita itu adalah sekitar 91-92 MM, dan kita baru sekitar 8 persen (pengurangan ekspor gas). Kecuali kita potong 10 persen, nah itu baru melanggar kontrak," jelas Bahlil.

Baca juga: PGN Teken 7 Kesepakatan Pasokan Gas, LNG Masela Disiapkan 15 Tahun

Di sisi lain, Bahlil mengatakan bahwa pengurangan kuota ekspor gas ke Singapura karena adanya pemeliharaan pipa gas dan kebutuhan domestik.

Selain gas pipa, ia mengungkapkan adanya ekspor gas LNG ke Singapura sebesar 146 kargo.  Dengan kuota ekspor itu, Bahlil meminta Singapura menghargai dan tidak mengolok-olok Indonesia.

"Jadi cukup besar. Pemerintah Indonesia sangat menghargai aturan, apalagi Menteri ESDM-nya. Tapi saya juga minta, jangan di saat yang bersamaan kalian (Singapura) menghargai, susah minta dihargai, senang mengolok-olok negara lain. Bagaimana itu? Jadi di sinilah asas kebersamaan kita," kata Bahlil.

Kebijakan ini pun sempat direspons oleh Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong.

Dia mengatakan bahwa importir gas Singapura bakal mengambil sikap tertentu untuk melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan kontrak yang disepakati.

“Pasokan gas tersebut dilindungi oleh kontrak komersial. Kami mengharapkan semua pihak memenuhi komitmennya, dan importir gas Singapura akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak tersebut,” kata Wong saat menghadiri konvensi Partai Aksi Rakyat (PAP) pada Sabtu (24/10/2026).

Sementara itu, menurut Otoritas Pasar Energi Singapura (Energy Market Authority/EMA), pengurangan pasokan gas dari Indonesia sebesar 31 juta MMSCFD atau setara dengan kurang dari 2 persen total kebutuhan gas harian Singapura.

Baca juga: Pimpinan Komisi I DPR: Satgas Bersama Indonesia-Singapura Harus Perkuat Penegakan Hukum Karhutla

Wong menuturkan pengurangan ekspor gas ini telah diantisipasi dengan berinvestasi pada terminal gas alam cair (LNG).

Dengan adanya terminal ini, Singapura dapat mengimpor gas dari berbagai negara tanpa tergantung jaringan pipa.

Selain itu, Wong juga melihat potensi sumber energi lain yakni melalui penyediaan energi nuklir.

Kendati demikian, ia mengakui pemanfaatan tenaga nuklir menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Singapura karena berukuran kecil dan memiliki kepadatan penduduk tinggi.

“Kami memahami adanya kekhawatiran mengenai keselamatan tenaga nuklir di negara kecil dan padat penduduk seperti Singapura. Kami menanggapi kekhawatiran tersebut dengan sangat serius. Keselamatan harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)