Sosial Media
0
Mensinkronisasi logo dan berita terbaru...
    Home Bappenas Berita Bisnis COP31 Featured Spesial

    Bappenas Bahas Penguatan Perencanaan dan Pembiayaan untuk Mendorong Investasi Rendah Karbon di COP31 - Bappenas

    4 min read

     

    ANTALYA, TÜRKIYE – Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan dialog bertajuk “From Climate Plans to Investable Pipelines: Bridging Ambition, Policy, and Finance in Indonesia” di Paviliun Indonesia, sebagai salah satu side event Konferensi Para Pihak ke-31 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP31 UNFCCC) di Antalya, Turkiye, Rabu (11/11) waktu setempat. Dialog ini mempertemukan pemerintah, UNFCCC, industri, perbankan, dan jaringan investor institusional untuk membahas langkah konkret menyelaraskan kebijakan hingga mengembangkan skema pembiayaan inovatif guna mempercepat aksi iklim di Indonesia. 

    Dalam keynote-nya, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan bahwa Second Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia memperkirakan kebutuhan pendanaan sebesar USD 472,6 miliar untuk periode 2031–2035, yang tidak dapat dipenuhi oleh keuangan pemerintah saja. Namun, menurutnya, pendanaan hanyalah sebagian dari tantangan. Indonesia juga perlu menutup kesenjangan implementasi melalui pipeline proyek siap investasi yang lebih kuat. Sebagai negara percontohan Climate Implementation BRIDGE, Indonesia melihat peluang untuk memperkuat seluruh rantai, mulai dari perencanaan dan penyiapan proyek hingga pembiayaan.

    “Modal tidak hanya mengikuti ambisi. Modal mengikuti kejelasan. Keberhasilan aksi iklim tidak diukur dari ambisi rencana kita, tetapi dari hasil yang dicapai: dari rencana ke pipeline, dari pipeline ke investasi, dan dari investasi ke hasil nyata,” ujar Wamen Febrian.

    Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi menjelaskan bahwa model Ekonomi Hijau membantu Kementerian PPN/Bappenas menentukan program yang perlu didahulukan, dengan memahami dampaknya terhadap emisi, ekonomi, lapangan kerja, dan kerentanan. Sementara itu, penyiapan proyek menentukan apakah sebuah prioritas dapat menarik pembiayaan, sehingga setiap prioritas membutuhkan lembaga penanggung jawab, perkiraan biaya, dan penilaian kesiapan.

    “Kita bisa menentukan proyek yang membutuhkan pendanaan publik, yang bisa menarik investasi swasta, dan yang membutuhkan kombinasi keduanya. Jalannya jelas: kita menggunakan rencana pembangunan untuk menetapkan arah, pemodelan untuk memilih prioritas, dan penyiapan proyek untuk mengubah prioritas itu menjadi portofolio yang dapat dibiayai oleh mitra pendanaan, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan kita,” ujar Direktur Nizhar.

    Dari sudut pandang investor, Chief Executive Officer Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) Rebecca Mikula-Wright menekankan perlunya pengembangan investable pipelines, atau rangkaian proyek yang siap menarik investasi, untuk mendukung transisi ketenagalistrikan di Indonesia. Peta jalan yang matang, kepastian kebijakan, tata kelola yang kuat, dan pembagian risiko yang proporsional menjadi faktor penting untuk menjembatani kebutuhan pendanaan transisi energi dengan kapasitas investasi sektor swasta.

    “Investor siap mendukung langkah Indonesia untuk mencapai ekonomi hijau. Dalam studi terbaru kami tentang ekspektasi investor terhadap peta jalan transisi sektor ketenagalistrikan, kami menyoroti pentingnya rencana transisi iklim dan prioritas pembangunan Indonesia diterjemahkan menjadi rangkaian proyek yang layak investasi. Kejelasan itulah prasyarat agar modal mulai bergerak,” jelas Rebecca.

    Dari perspektif internasional, Julie Amoroso-Garbin dari UNFCCC menekankan pentingnya menerjemahkan target iklim nasional menjadi proyek dan pipeline sektoral yang konkret. John Murton dari Standard Chartered menyoroti perlunya mengelompokkan proyek berdasarkan profil risiko dan menyesuaikannya dengan sumber pembiayaan yang tepat, termasuk dukungan untuk memastikan kepastian permintaan (offtake) pada proyek perintis. Sementara itu, Erlangga Rismantojo dari PT Pupuk Indonesia menjelaskan bahwa pengembangan amonia hijau masih menghadapi tantangan biaya investasi, akses terhadap listrik hijau dengan harga kompetitif, dan dukungan kebijakan.

    Sebagai penutup, Wamen Febrian menekankan bahwa investasi membutuhkan regulasi yang dapat diprediksi, sponsor yang kredibel, dan alokasi risiko yang jelas. Ia menilai pemerintah, dunia usaha, mitra pembangunan, lembaga keuangan, dan investor perlu bekerja berdasarkan prioritas bersama. Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat kejelasan kebijakan dan menyiapkan pipeline proyek yang siap dibiayai. Penyiapan proyek, termasuk studi kelayakan, perizinan, kepastian lahan, dan aspek perlindungan lingkungan dan sosial, menjadi fondasi untuk menarik investasi. Proyek juga perlu dikelompokkan berdasarkan profil risiko dan disesuaikan dengan sumber pembiayaan yang tepat, sementara proyek perintis seperti amonia hijau membutuhkan kepastian permintaan (offtake), akses terhadap listrik hijau berbiaya rendah, dan dukungan kebijakan. “Investasi iklim harus memberikan lebih dari sekadar penurunan emisi. Investasi ini harus menciptakan lapangan kerja yang layak, meningkatkan akses energi, memperkuat ekonomi lokal, melindungi penghidupan, dan membangun komunitas yang lebih tangguh. Investasi iklim seharusnya menjadi investasi pada manusia,” ujar Wamen Febrian.

    Melalui dialog ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat mengidentifikasi langkah konkret pasca-COP31,termasuk pengembangan fasilitas penyiapan proyek terpadu di tingkat subnasional untuk menggabungkan proyek-proyek berskala kecil, untuk memperjelas peran kelembagaan, memperkuat persiapan proyek, mengembangkan pilihan pembiayaan dan pembagian risiko, serta menjajaki kemitraan untuk mendorong program prioritas menuju tahap pembiayaan dan implementasi.

    Komentar
    Additional JS