Ringkasan Berita:

• Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kamis (12/11/2026).
• Sidang perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT tersebut menjadi momentum bagi Gibran untuk membuktikan dokumen riwayat pendidikannya, setelah sebelumnya menyatakan siap membuka seluruh dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kamis (12/11/2026) besok.

Sidang perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT tersebut menjadi momentum bagi Gibran untuk membuktikan dokumen riwayat pendidikannya, setelah sebelumnya menyatakan siap membuka seluruh dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Gibran bahkan mengaku mendapat saran Presiden Prabowo Subianto agar tetap berjuang melalui jalur PTUN. 

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN," ucap Gibran di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11/2026) sore.

Terkait jadwal sidang besok, berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, sidang dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT itu akan berlangsung pukul 10.00 WIB. 

“Agenda sidang replik penggugat secara elektronik dan tambahan bukti surat penggugat dan tergugat secara konvensional,” bunyi SIPP PTUN Jakarta.

Sebelumnya, kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, bersama timnya mengajukan pencabutan gugatan dalam persidangan pada Kamis (29/10/2026). 

Denny beralasan pihak tergugat, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), tidak kunjung menghadirkan dokumen primer yang menjadi dasar penerbitan suket penyetaraan pendidikan Gibran. 

Dokumen yang dimaksud antara lain Certificate of Attendance, transkrip nilai, dan bukti enrollment atau pendaftaran pendidikan di UTS Insearch, Australia.

Namun, permohonan pencabutan tersebut ditolak oleh pihak tergugat dan kuasa hukum Gibran selaku tergugat II intervensi. 

Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menilai pencabutan gugatan di tengah proses persidangan menunjukkan ketidakseriusan penggugat. Penolakan itu juga membuat pencabutan gugatan tidak dapat dilakukan secara sepihak. 

Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pencabutan gugatan setelah tergugat memberikan jawaban harus mendapat persetujuan tergugat.

Dengan tidak adanya persetujuan tersebut, majelis hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara meskipun pihak penggugat menyatakan mundur dan meninggalkan ruang sidang. 

Artinya, ketidakhadiran Denny Indrayana dan timnya tidak otomatis menghentikan proses hukum. 

Persidangan tetap berjalan dengan agenda replik penggugat secara elektronik serta tambahan bukti surat dari penggugat dan tergugat.

Persidangan ini sendiri memiliki makna penting sebagai ujian konstitusional dan administratif terhadap transparansi pejabat publik.

Sengketa terkait surat keterangan (suket) sekolah ini bukan sekadar urusan keabsahan dokumen administratif semata, melainkan menjadi tolok ukur sejauh mana asas keterbukaan informasi dan akuntabilitas pejabat negara ditegakkan di lembaga peradilan tata usaha negara.

Kenapa penting bagi Gibran?

Ini satu-satunya forum pengadilan yang tersisa untuk menyampaikan dokumen. 

Gibran menyatakan siap membuka seluruh dokumen pendidikannya, dan mengaku Presiden Prabowo menyarankannya “tetap fight di PTUN.”

Posisi Gibran secara politik sedang sangat tertekan. 

• MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang bisa menjadi dasar penyetaraan setingkat SMA. 
• MA lewat putusan 742 K/TUN/2026 memerintahkan Kemendikdasmen mencabut suket penyetaraan yang terbit pada 2019. Putusan lengkapnya dirilis 10/11. 
• Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi mengusulkan hak menyatakan pendapat (HMP). Gibran sendiri sudah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo. 

PDIP: Cuma Mau Mengulur Waktu

Di sisi lain, langkah Gibran untuk membuktikan dokumen pendidikannya melalui PTUN menuai kritik dari PDI Perjuangan. 

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan urgensi pembuktian tersebut karena Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan terkait keabsahan suket penyetaraan pendidikan Gibran. 

"Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," ujar Deddy, Selasa (10/11/2026).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menghormati langkah hukum yang hendak ditempuh Gibran. 

Menurut Saan, Gibran memiliki hak untuk mencari keadilan melalui jalur pengadilan. Namun, proses hukum tersebut tidak serta-merta menghentikan proses politik di DPR, termasuk wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang tengah didorong sejumlah anggota dewan.

"Itu kan kita hormati saja. Jadi apa pada prinsipnya kita harus menghormati apa hak dari Mas Gibran untuk melakukannya," kata Saan.

Berbeda dengan Perkara Subhan Palal 

Adapun gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana melalui Denny Indrayana ini berbeda dengan perkara yang sebelumnya dikabulkan MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. 

Dalam perkara yang diajukan Subhan Palal tersebut, MA pada 30 Oktober 2026 menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan memerintahkan Kemendikdasmen mencabutnya. 

Perkembangan inilah yang membuat sidang lanjutan di PTUN Jakarta menjadi sorotan, terutama terkait bagaimana Gibran akan membuktikan dokumen pendidikannya di tengah putusan MA dan tekanan politik yang terus berkembang.

Perbedaan utama

Perbedaan utama antara perkara yang diajukan PT Mercy Toga Kirana (kuasa hukum Denny Indrayana) dan Subhan Palal dapat dirinci dalam 5 hal berikut:

• Subjek Hukum Penggugat: Perkara No. 255/G/2026/PTUN.JKT diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana atas nama badan hukum/perusahaan swasta dengan Denny Indrayana sebagai kuasa hukumnya. Sementara Perkara No. 62/G/2026/PTUN.JKT diajukan oleh H.M. Subhan Palal, S.H., M.H. secara perorangan sebagai warga negara.
• Keterlibatan Tergugat II Intervensi: Pada perkara PT Mercy Toga Kirana, Gibran Rakabuming Raka masuk secara resmi sebagai Tergugat II Intervensi melalui tim kuasa hukumnya untuk mempertahankan hak dan keabsahan suket tersebut. Sebaliknya, pada perkara Subhan Palal tidak ada permohonan atau penetapan Tergugat II Intervensi dari pihak Gibran.
• Status dan Tahapan Hukum Saat Ini: Perkara PT Mercy Toga Kirana masih berproses aktif di PTUN Jakarta dalam tahap pembuktian dan penyerahan replik. Sedangkan perkara Subhan Palal telah selesai dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) di tingkat Kasasi Mahkamah Agung (Putusan No. 742 K/TUN/2026).
• Hasil Akhir Putusan: Perkara PT Mercy Toga Kirana belum membuahkan putusan akhir dari majelis hakim. Sementara perkara Subhan Palal telah menghasilkan putusan kasasi MA yang mengabulkan seluruh gugatan penggugat serta membatalkan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA tersebut demi hukum.