BGN Bantah Minta SPPG Pecat Relawan, Cuma Minta Batasi Pegawai hingga 47 Orang per Dapur - Informasi

Ikhtisar
- • Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak pernah memerintahkan pengurangan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) relawan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
- • BGN menetapkan acuan kebutuhan tenaga kerja harian berdasarkan jumlah penerima manfaat, mulai dari 15 hingga 47 relawan.
- • Pengelola SPPG tetap boleh mempekerjakan lebih banyak relawan selama biaya operasional tidak melampaui Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
INFORMASI.COM, Jakarta - Kabar mengenai pengurangan tenaga kerja di sejumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan keresahan di kalangan relawan. Sejumlah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bahkan menyampaikan keluhan melalui media sosial setelah muncul penyesuaian jumlah tenaga kerja berdasarkan petunjuk teknis (juknis) terbaru Badan Gizi Nasional (BGN).
Salah satunya datang dari pengelola SPPG Padang Bulan 2. Dalam unggahannya, pengelola menyebut sejumlah relawan harus mengakhiri masa tugas akibat penyesuaian kebutuhan tenaga kerja. Pengelola juga menegaskan keputusan tersebut bukan karena relawan melakukan kesalahan ataupun memiliki kinerja buruk.
Keluhan lain menyangkut perubahan jam kerja dan hari libur yang berpengaruh terhadap pendapatan relawan. Salah satu unggahan bahkan menyebut sebagian pekerja sebelumnya menjalani tugas hingga 14 jam dengan bayaran sekitar Rp100 ribu.
Menanggapi persoalan tersebut, BGN menegaskan tidak pernah meminta pengelola dapur MBG mengurangi jumlah relawan, apalagi melakukan pemutusan hubungan kerja.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan, ketentuan dalam juknis terbaru hanya memberikan acuan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kapasitas pelayanan masing-masing dapur.
"Tidak ada paksaan untuk melakukan pengurangan jumlah relawan yang membantu di setiap SPPG. Kami juga tidak meminta para SPPG untuk meng-cut atau mem-PHK para relawannya," kata Tysa di Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
Acuan Relawan MBG Berdasarkan Jumlah Penerima Manfaat
Dalam aturan tersebut, BGN menyusun perhitungan kebutuhan relawan harian berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap SPPG. Semakin banyak porsi makanan yang diproduksi, semakin besar pula kebutuhan tenaga kerja.
Berikut alternatif perhitungan kebutuhan relawan yang disampaikan BGN:
| Jumlah penerima manfaat | Acuan relawan per hari |
| 1.000–1.499 orang | 15 orang |
| 1.500–1.999 orang | 24 orang |
| 2.000–2.499 orang | 33 orang |
| 2.500–2.999 orang | 42 orang |
| 3.000 orang atau lebih | 47 orang |
BGN menegaskan angka tersebut merupakan acuan kebutuhan tenaga kerja harian, bukan batas maksimal jumlah relawan yang boleh dimiliki sebuah dapur MBG.
Artinya, SPPG tetap diperbolehkan memiliki tenaga kerja lebih banyak daripada angka yang tercantum dalam perhitungan tersebut. Syaratnya, pengeluaran operasional tidak boleh melewati pagu Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
Tysa mencontohkan, dapur yang melayani 1.000–1.499 penerima manfaat tetap boleh memiliki 20 relawan meskipun acuan kebutuhan tenaga kerjanya 15 orang.
"Kalau mau 20 (relawan), kalau misalkan alternatifnya cuma 15, ya enggak apa-apa, selama Rp3.000 itu cukup untuk operasional," ujarnya.
Ia mengatakan, mitra SPPG perlu memperhitungkan kebutuhan tenaga kerja dengan anggaran yang tersedia. Perhitungan tersebut juga harus mempertimbangkan perbedaan biaya tenaga kerja di setiap daerah.
BGN Sarankan Relawan Bekerja Bergiliran, Bukan Diberhentikan
Selain memberikan keleluasaan dalam jumlah tenaga kerja, BGN menawarkan sistem kerja bergiliran atau shifting sebagai alternatif pengaturan relawan.
Melalui skema tersebut, pengelola SPPG dapat membagi jadwal kerja sehingga relawan tidak harus masuk setiap hari. Sebagian relawan bisa bertugas pada hari tertentu, sementara kelompok lainnya mendapat giliran pada hari berikutnya.
"Contoh shifting-nya, biasanya mereka mungkin masuk setiap hari, tapi dengan adanya penyesuaian jumlah relawan ini mereka mungkin bisa masuk hari ini, besok enggak. Jadi selang-seling begitu. Jadi mereka pun juga tidak kehilangan pekerjaan mereka," jelas Tysa.
Menurut dia, pengaturan jadwal tersebut memungkinkan dapur menyesuaikan jumlah tenaga kerja yang bertugas setiap hari tanpa harus langsung mengurangi keseluruhan jumlah relawan.
BGN juga mengaitkan penyesuaian kebutuhan tenaga kerja dengan pengendalian anggaran negara. Pengelola perlu menyesuaikan jumlah pekerja dengan volume makanan yang diproduksi agar biaya operasional tetap berada dalam alokasi yang tersedia.
Tysa kembali menegaskan bahwa BGN tidak pernah meminta mitra SPPG memberhentikan relawan. Ia mempersilakan pengelola menggunakan alternatif perhitungan maupun sistem pergiliran jadwal sesuai kebutuhan dapur.
"Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan. Kami hanya memberikan alternatif perhitungan kebutuhan relawan SPPG per hari berdasarkan jumlah penerima manfaat," tegasnya.
Ia menambahkan, jumlah relawan yang melampaui angka acuan tetap diperbolehkan selama pengeluaran operasional tidak melebihi Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
"Bagaimana jika jumlah relawan melebihi angka alternatif kebutuhan tadi? Tidak apa-apa asalkan biaya operasionalnya tidak melebihi pagu Rp3.000 per penerima manfaat per hari," kata Tysa.