BREAKING NEWS: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang - Bisnis com
Bisnis.com, JAKARTA --- DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-undang (UU).
Keputusan pengesahan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dia didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Puan Maharani menyampaikan bahwa percepatan pengesahan RUU ini tidak karena tekanan dari pihak manapun melainkan murni telah dilakukan sebaik-baiknya. Setelahnya, Puan meminta persetujuan kepada para anggota sidang.
"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?," kata Puan.
"Setuju," jawab anggota rapat.
Sebelumnya pemerintah bersama Komisi III DPR RI melaksanakan rapat pengambilan keputusan tingkat I pada Rabu (18/11/2026), atas RUU tersebut. Di sisi lain, kedua belah pihak telah membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
Wakil Ketua DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa RUU ini rampung dibahas setelah Komisi III DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebanyak 87 kali, sejak pembahasan pertama kali berlangsung pada September 2025.
"Pembahasan yang sudah dilakukan sekian lama dan kami mengikuti prosesnya di Komisi III DPR RI ada 87 kali RDP—RDPU yang dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat, dari organisasi, dan berbagai macam pihak sehingga alhamdulillah pada hari ini sudah diselesaikan finalisasi rancangan undang-undang tindak pidana perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya," kata.
Di sisi lain, Ketua Panja sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman memastikan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power dalam praktik RUU ini telah ditutup.
Sebab, RUU ini sempat dikhawatirkan disalahgunakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) saat melakukan perampasan secara sewenang-wenang.
"Mungkin itu, hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkaitnya dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi, Pak Dasco, semua sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup," ujarnya Habiburokhman.
Perlu diketahui bahwa pengesahaan RUU ini lebih cepat dari target sebelumnya yaitu 15 Desember 2026.
