Sosial Media
0
Mensinkronisasi logo dan berita terbaru...
    Home Berita Featured RUU Perampasan Aset Spesial UU Perampasan Aset

    BREAKING NEWS: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU, Lebih Cepat dari Target yang Dijanjikan - Tribunnews

    5 min read


    Tayang:
    Transaksi Jasa Pelabuhan Lebih Praktis dan Transparan, Bank Mandiri Andalkan Kopra Port Solutions
    Tribunnews/Chaerul Umam
    RUU PERAMPASAN ASET - DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Kamis (19/11/2026). 
    Ringkasan Berita:
    • DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi UU dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026), dipimpin Puan Maharani. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU).

    Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI di gedung parlemen Jakarta pada Kamis (19/11/2026).

    Rapat Paripurna DPR dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Puan didampingi oleh pimpinan DPR lainnya yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

    Sebelum disahkan, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU tersebut.

    "Kita 18 tahun diminta untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset ini. Saya menjadi Ketua Komisi III DPR di periode ini. Pada Agustus 2026 kami pimpinan Komisi III DPR dipanggil Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasco Ahmad untuk gaspol (percepat) RUU Perampasan Aset ini," ujarnya.

    "Pada 6 Oktober disepakati usul inisiatif DPR dan kemarin dipimpin Pak Sufmi Dasco Ahmqd memimpin pembicaraan Tingkat I. Jadi Pak Dasco yang memulai Pak Dasco yang menuntaskan," imbuhnya.

    Setelah menyampaikan laporan tersebut, Puan meminta persetujuan pengesahan RUU tersebut.

    "Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan.

    "Setuju," jawab peserta rapat.

    10 Pokok Pengaturan

    Untuk diketahui terdapat 10 pokok pengaturan dalam RUU Perampasan Aset.

      Lebih Cepat dari yang Dijanjikan

      Jadwal pengesahan RUU Perampasan Aset ini lebih cepat dari janji yang sempat disampaikan DPR ketika didemo oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) 27 Agustus 2026 lalu.

      Kala itu, AMPB sempat beraudiensi dengan DPR saat aksi demonstrasi digelar. Dalam audiensi tersebut, salah satu yang disepakati yaitu terkait pengesahan RUU Perampasan Aset.

      Koordinator AMPB Supriyono alias Botok menjadi salah satu perwakilan yang melakukan pertemuan itu.

      Botok menyebut bahwa DPR akan berkomitmen untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.

      "DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU Perampasan Aset harus diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026," katanya saat orasi di depan massa yang berdemo di depan Gedung DPR.

      Selain itu, Botok juga menyebut adanya komitmen dari pimpinan DPR yang mana akan mundur dari jabatannya apabila pengesahan RUU Perampasan Aset tidak dilakukan pada waktu yang telah disepakati.

      Sesuai Minatmu
      Enam Tahun Kebanjiran, Katon Bagaskara Patungan Beli Pompa Air, Ogah Harapkan Solusi dari Pemrov DKI
      Komentar
      Additional JS