Penulis: Radiatul Husna

JAKARTA, AFU.ID — Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mendatangi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di sebuah gedung olahraga (GOR) bulu tangkis di kawasan Petamburan, Jakarta, Rabu malam. Kedatangan itu menindaklanjuti dua kali ketidakhadiran Firli dalam panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Polda Metro Jaya membantah kabar yang beredar sejak Rabu petang bahwa Firli ditangkap.

“Kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran Saudara FB dalam dua kali panggilan pemeriksaan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026). Ia menegaskan tidak ada orang yang diamankan dalam kedatangan tersebut. Menurut Budi, Firli menyatakan akan hadir dalam pemeriksaan yang segera dijadwalkan penyidik.

Polda Metro Jaya belum mengumumkan jadwal pemeriksaan berikutnya. Polisi juga belum merinci kapan dua panggilan sebelumnya dilayangkan dan apa alasan ketidakhadiran Firli. Ini bukan pertama kalinya Firli tidak memenuhi panggilan. Pada akhir 2024, Firli juga dua kali mangkir dari pemeriksaan. Saat itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak membuka opsi menjemput paksa Firli jika ia kembali tidak hadir.

Status tersangka Firli sudah berjalan 1.085 hari, terhitung sejak penyidik gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menetapkannya pada 22 November 2023. Selama hampir tiga tahun itu, Firli tidak pernah ditahan. Perkaranya juga belum sampai ke pengadilan.

Firli disangka melakukan pemerasan, menerima gratifikasi, serta menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan penanganan perkara korupsi di Kementerian Pertanian. Kasus itu bermula dari dugaan pertemuan Firli dengan SYL ketika KPK sedang mengusut perkara korupsi di Kementerian Pertanian. SYL sendiri telah divonis bersalah dalam perkara korupsi di kementerian yang pernah dipimpinnya.

Penanganan perkara Firli tersendat di tahap pemberkasan. Penyidik tercatat dua kali melimpahkan berkas ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan dua kali pula berkas itu dikembalikan karena dinilai belum lengkap. Jaksa kemudian menerbitkan P20, yakni pemberitahuan bahwa waktu penyidikan untuk memenuhi petunjuk jaksa telah habis.

Karena petunjuk itu tidak dipenuhi, Kejati DKI Jakarta mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Polda Metro Jaya pada 7 Agustus 2025. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Dapot Dariarma baru mengungkap pengembalian itu pada April 2026. Ia menyebut penyidik harus mengirim SPDP baru jika ingin melanjutkan perkara, sehingga penanganan kasus kembali ke tahap awal.

Kuasa hukum Firli, Ian Iskandar, menilai pengembalian SPDP membuktikan penyidik tidak mampu memenuhi syarat formil dan materiil yang diminta jaksa. Ia mendesak polisi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Polda Metro Jaya belum menjelaskan apakah pemanggilan Firli saat ini didasarkan pada SPDP baru.

Firli juga tiga kali mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan pertama yang diajukan pada November 2023 tidak diterima hakim. Dua gugatan berikutnya dicabut sendiri oleh pihak Firli, terakhir pada Maret 2025.

Firli diberhentikan dari jabatan Ketua KPK pada akhir Desember 2023, setelah Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi etik berat terkait pertemuannya dengan SYL. Ia menjadi Ketua KPK pertama yang berstatus tersangka kasus korupsi saat masih menjabat. (RHU)