Bukan Hanya Listyo Sigit, DPR Dorong Kejagung Bongkar Seluruh Dugaan Beking Tambang Arif Kurniawan - Inilah

Ilustrasi tambang nikel. (Foto: iStock)

Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo mendesak Kejagung mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi beking atau pelindung tambang ilegal milik Arif Kurniawan (AK) di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

Salah satu yang nyaring terdengar adalah eks Kapolri Listyo Sigit diduga sebagai bekingnya. "Kami selalu mendorong aparat menindak tegas seluruh aktivitas tambang ilegal, termasuk mengungkap pihak-pihak yang memungkinkan praktik tersebut berjalan (beking)," kata Rudianto di Jakarta, dikutip Selasa (10/11/2026).

Dia menambahkan, penindakan tidak boleh berhenti pada kegiatan tambang yang melanggar hukum, tetapi juga harus menyasar pihak yang mendukung atau melindungi aktivitas tersebut.

"Praktik pertambangan ilegal berpotensi mengurangi penerimaan negara sekaligus merugikan masyarakat dan lingkungan. Karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak tanpa pandang bulu," ujar politikus Partai NasDem itu.

Omzet Jumbo Arif Kurniawan Bikin Ngiler

Asal tahu saja, laporan investigasi Bloomberg yang dirilis akhir Desember 2025, menyebut Arif sebagai salah satu pedagang nikel mentah kelas kakap di Indonesia.

Bersama kongsi bisnis bernama Edi Liu Amas, Arif mengempit sedikitnya 20 konsesi tambang seluas 71.000 hektare. Di perdagangan nikel tanah air, Arif menguasai sepertiganya.

Dengan asumsi produksi nikel nasional sebesar 220 juta ton dengan harga patokan pemerintah, Bloomberg memperkirakan nilai perdagangan bijih yang ditangani Arif mencapai US$3 miliar per tahun. Atau setara Rp52,5 triliun setahun. Atau rata-rata Rp4,4 triliun per bulan. Wow.

Jumbonya duit perdagangan nikel mentah yang dikuasai Arif tentu menarik banyak pihak. Bisa jadi, bekingnya bukan hanya Sigit saja. Tapi banyak jenderal yang ngiler.

Apalagi, tak semua bisnis pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur itu, legal. Ternyata, cukup banyak tambang nikelnya yang beroperasi ilegal alias bermasalah di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).

Munculnya nama Listyo Sigit sebagai salah satu beking tambang milik Arif Kurniawan ini, tak lama setelah terungkapnya kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang berujung makar itu. Listyo Sigit bersama 3 mantan anak buahnya di Polri, saat berita ini diturunkan, sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kejagung Telisik Dugaan Listyo Beking Tambang

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi menegaskan, penyidik Kejagung masih mendalami dugaan keterkaitan bos nikel Arif Kurniawan (AK) dengan eks Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. "Kita masih mendalami (hubungannya)," ujarnya usai rakor di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Saat ini, lanjut Kuntadi, penyidik Kejagung belum bisa memastikan, apakah Listyo Sigit benar menjadi beking dari kegiatan tambang nikel ilegal milik Arif Kurniawan. "Kita belum sampai ke sana (kesimpulan). Kita masih mendalami semua, ya," tuturnya.

Sebelumnya Kejagung telah mengungkap enam perusahaan yang dikendalikan Arif Kurniawan. Enam perusahaan tersebut berinisial PT BSJ dengan luas IUP 1.030 hektare, PT KAA dengan luas IUP 1.036 hektare, dan PT ANI dengan luas IUP 106 hektare.

Kemudian, PT AMI dengan luas IUP 1.000 hektare, PT AMID dengan luas IUP 1.026 hektare, dan PT HJ. Keenam perusahaan tersebut dikendalikan melalui Holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.

Adapun penyidik telah menemukan fakta hukum bahwa PT BSJ dan PT KAA diduga melanjutkan kegiatan pertambangan secara ilegal sejak 2015. Setelah Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir pada 2015, kedua perusahaan tersebut tetap melanjutkan aktivitas tambangnya melalui skema suspend. Padahal, seharusnya IUP kedua perusahaan dikembalikan kepada negara.

Topik