Sosial Media
0
Mensinkronisasi logo dan berita terbaru...
    Home Berita China Featured KTT Iklim Spesial

    China Mundur dari Bursa Tuan Rumah COP33 2028, Indonesia Berpeluang Jadi Penyelenggara KTT Iklim - Tribunnews

    10 min read

     


    Ringkasan Berita:
    • China memutuskan tidak menjadi tuan rumah COP33 2028, meski sempat mempertimbangkannya selama beberapa bulan.
    • Keputusan ini membuka peluang bagi Indonesia, Korea Selatan, Thailand, dan Uzbekistan untuk menggelar KTT iklim PBB tersebut.
    • Sejumlah pakar menyayangkan keputusan China karena negara itu dinilai memiliki peran penting dalam memimpin upaya dunia menghadapi perubahan iklim.

    TRIBUNNEWS.COM - China memutuskan tidak akan mengajukan diri sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau COP33 yang dijadwalkan berlangsung pada 2028.

    Keputusan tersebut membuka peluang bagi negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia, untuk menyelenggarakan salah satu pertemuan internasional terpenting dalam upaya penanganan perubahan iklim.

    Selain Indonesia, Uzbekistan, Korea Selatan, dan Thailand juga disebut masuk dalam daftar negara yang mempertimbangkan diri menjadi tuan rumah COP33.

    Dikutip dari The Guardian, Kamis (12/11/2026), China mengambil keputusan tersebut setelah berbulan-bulan mempertimbangkan kemungkinan menjadi penyelenggara konferensi iklim PBB itu.

    Bloomberg juga melaporkan pada Jumat (13/11/2026), sejumlah pejabat China sempat membahas kemungkinan menjadi tuan rumah COP33. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan tidak melanjutkan rencana tersebut.

    Keputusan Beijing ini disayangkan sejumlah pakar iklim.

    Pasalnya, China merupakan negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia yang diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam memimpin upaya global mengatasi krisis iklim.

    Harapan tersebut muncul di tengah mundurnya Amerika Serikat (AS) dari berbagai bentuk kerja sama internasional terkait iklim di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Mantan Wakil Presiden AS, Al Gore, termasuk pihak yang menyayangkan keputusan China tersebut.

    "Saya sangat mendukung gagasan itu (China menjadi tuan rumah KTT). Sayang sekali," kata Al Gore kepada The Guardian.

    Padahal, China tengah mengalami perubahan besar dalam sektor energinya.

    Negara yang selama ini sangat bergantung pada batu bara tersebut kini semakin mengembangkan energi terbarukan dan teknologi rendah karbon.

    Baca juga: Di Balik Alasan Mundurnya India jadi Calon Tuan Rumah COP33

    Kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan di China bahkan telah melampaui pembangkit listrik tenaga batu bara.

    Emisi gas rumah kaca negara itu juga diperkirakan mulai menunjukkan penurunan pada tahun ini.

    Perkembangan serupa terlihat dalam industri otomotif.

    Penjualan kendaraan listrik di China meningkat pesat hingga menguasai hampir dua pertiga pasar otomotif pada bulan sebelumnya.

    Selain itu, industri energi bersih menyumbang lebih dari 90 persen pertumbuhan investasi China pada tahun lalu.

    Mantan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, menilai China kini jauh lebih maju dibandingkan banyak negara lain dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi rendah karbon.

    Sementara itu, Gareth Redmond-King, kepala divisi internasional lembaga think tank Energy and Climate Intelligence Unit, menilai China sebenarnya memiliki modal kuat untuk menjadi tuan rumah COP33.

    Menurutnya, posisi China sebagai negara penghasil emisi terbesar sekaligus ekonomi terbesar kedua di dunia akan membuat penyelenggaraan konferensi tersebut memiliki arti penting bagi diplomasi iklim global.

    China juga memimpin dalam investasi, manufaktur, dan penerapan teknologi energi bersih.

    "Sebagai kisah kepemimpinan, China menjadi tuan rumah COP33 akan menjadi hal yang sangat penting," kata Redmond-King kepada The Guardian.

    Pemilu AS Diduga Jadi Pertimbangan China

    Hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengenai alasan China memutuskan tidak menjadi tuan rumah COP33.

    Namun, sejumlah pakar yang berbicara kepada The Guardian menduga jadwal pemilihan presiden AS pada 2028 turut memengaruhi keputusan Beijing.

    Pemilihan presiden AS dijadwalkan berlangsung pada 7 November 2028, sedangkan COP33 direncanakan digelar pada 6 hingga 17 November 2028.

    Baca juga: Netanyahu Desak Trump Kembali Gempur Iran Usai Pemilu AS, Perang Besar Terancam Pecah Lagi

    Artinya, konferensi iklim tersebut akan berlangsung berdekatan dengan momentum politik penting di AS.

    Partai Demokrat berharap dapat kembali memenangkan pemilihan presiden pada 2028 dengan mengusung kandidat yang lebih mendukung kebijakan penanganan perubahan iklim.

    Harapan itu menguat setelah Partai Demokrat mencatatkan hasil positif dalam pemilihan paruh waktu AS.

    Kekhawatiran masyarakat terhadap krisis iklim disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pilihan pemilih.

    Namun, sekalipun Partai Demokrat berhasil memenangkan pemilihan presiden, Trump masih akan menjabat hingga Januari 2029.

    Selama pemerintahannya, Trump menolak konsensus ilmiah mengenai perubahan iklim dan menarik AS dari Perjanjian Paris 2015.

    Pemerintahannya juga memutuskan menarik AS dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) 1992, yang menjadi landasan kerja sama internasional dalam menangani perubahan iklim.

    Di sisi lain, China berupaya mempertahankan pengaruhnya di antara negara-negara berkembang, tetapi juga berhati-hati untuk tidak sepenuhnya mengambil alih peran AS dalam diplomasi iklim global.

    Padahal, ketika AS dipimpin Presiden Barack Obama dan Joe Biden, kedua negara sempat menjalin kerja sama erat dalam isu perubahan iklim.

    Kerja sama tersebut mencakup penetapan target pengurangan emisi metana hingga pengembangan teknologi energi bersih.

    COP33 Jadi Momentum Penting Penanganan Krisis Iklim

    COP33 pada 2028 diperkirakan menjadi salah satu pertemuan penting dalam diplomasi iklim global.

    Konferensi tersebut akan mencakup penilaian global atau global stocktake, yakni mekanisme dalam Perjanjian Paris 2015 untuk mengevaluasi sejauh mana negara-negara telah memenuhi komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca.

    Penilaian tersebut diperlukan untuk melihat perkembangan upaya dunia dalam membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius dibandingkan tingkat praindustri.

    Meski ambang batas tersebut dipastikan akan terlampaui, para pakar menilai negara-negara tetap perlu berupaya menekan kenaikan suhu semaksimal mungkin.

    Langkah itu penting untuk membatasi dampak perubahan iklim yang lebih parah, termasuk meningkatnya risiko cuaca ekstrem.

    Sebelumnya, India juga sempat mempertimbangkan untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah COP33.

    Namun, pemerintah India akhirnya tidak melanjutkan rencana tersebut setelah mempertimbangkannya selama beberapa bulan.

    Baca juga: Industri Semen Tingkatkan Pemanfaatan Sampah dan Biomassa sebagai Pengganti Batu Bara

    Penggunaan batu bara di India masih terus meningkat, meskipun negara tersebut telah melampaui target pengembangan energi terbarukan yang ditetapkan pemerintahnya sendiri.

    Berdasarkan aturan UNFCCC, negara dari kawasan Asia dijadwalkan menjadi tuan rumah COP pada 2028.

    Meski sejumlah negara telah masuk dalam pertimbangan, keputusan mengenai tuan rumah COP33 kemungkinan belum akan ditetapkan dalam pertemuan COP31 tahun ini di Turki.

    COP31 dijadwalkan berlangsung dengan Turki dan Australia bersama-sama memimpin penyelenggaraan KTT iklim tersebut.

    (Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)

    Komentar
    Additional JS