Di Balik Petisi Buka Ijazah, Apa Syarat Pendidikan Anggota DPR dalam UU Pemilu? - Kompas
JAKARTA, KOMPAS.com - Pendidikan anggota DPR menjadi diskursus publik setelah munculnya petisi yang mendesak agar ijazah dan riwayat pendidikan semua anggota DPR dibuka.
Tanda tangan petisi dalam laman change.org dibuat Farida Octavia. yang meminta agar riwayat pendidikan dan ijazah semua anggota DPR dibuka ke publik.
Per Selasa (17/11/2026) pukul 10.40 WIB, jumlah tanda tangan yang terverifikasi dalam petisi tersebut telah mencapai 21.477 tanda tangan.
Baca juga: KPU Jawab Petisi untuk Buka Ijazah Anggota DPR
Petisi tersebut memuat tiga tuntutan yang ditujukan kepada semua anggota DPR agar membuka dokumen ijazah dan riwayat pendidikan mereka kepada publik.
Anggota DPR Ramai-ramai Ajukan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran
Tuntutan pertama ditujukan kepada pimpinan DPR RI. Pembuat petisi meminta pimpinan parlemen mewajibkan semua anggota Dewan untuk mengungkapkan rekam jejak pendidikan beserta dokumen ijazah secara terbuka.
"Mulai dari tingkat Sekolah Menengah hingga jenjang pendidikan tinggi/gelar akademik seluruh anggota DPR RI secara terbuka ke ruang publik," tulis pembuat petisi.
Tuntutan kedua menyasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan kementerian terkait, yang diminta memfasilitasi audit atau verifikasi ulang terhadap keabsahan ijazah semua anggota legislatif yang masih aktif.
Baca juga: Pimpinan DPR: Hak Menyatakan Pendapat terkait Ijazah Gibran Otomatis Selesai
Adapun tuntutan ketiga ditujukan langsung kepada semua anggota DPR, yang diminta secara sukarela memublikasikan dokumen ijazah masing-masing sebagai bentuk pembuktian integritas sekaligus upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Syarat Pendidikan Calon Anggota DPR
Di balik petisi tersebut, syarat untuk menjadi anggota DPR sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Termasuk di dalamnya syarat pendidikan bagi calon anggota legislatif (caleg) tingkat DPR, yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu.
"Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan," bunyi Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu.
"Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat," bunyi Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu.
Baca juga: Dasco Respons Ramai Desakan Ijazah Anggota DPR Dibuka
Pasal tersebut juga mengatur syarat lain bagi caleg DPR yang ingin berkontestasi dalam pemilu. Berikut ke-16 syarat yang harus dipenuhi:
- Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesahran Republik Indonesia;
- Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- Terdaftar sebagai pemilih;
- Bersedia bekerja penuh waktu;
- Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak' melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan
- Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
Baca juga: 3 Desakan Petisi yang Minta Ijazah Seluruh Anggota DPR Dibuka

Lihat Foto
Terkait syarat pendidikan, caleg DPR harus membuktikannya dengan fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi.
"Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah," bunyi Pasal 240 ayat (2) huruf b UU Pemilu.
Respons Pimpinan DPR soal Petisi
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons petisi yang mendesak agar semua anggota DPR membuka dokumen ijazah dan riwayat pendidikan mereka kepada publik.
Dasco mengatakan, informasi mengenai latar belakang para anggota DPR sebenarnya telah tersedia secara terbuka melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan di sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka," kata Dasco, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Baca juga: Muncul Petisi Desakan Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR
Ia menjelaskan, berbagai informasi mengenai rekam jejak anggota DPR sebelum terpilih sebagai anggota legislatif juga dapat ditelusuri melalui data yang dimiliki KPU.
"Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif, itu ada semua," ujar Dasco.
Terima kasih atas dukungan kepada KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Turut mendukung dengan Gabung Kompas.com PLUS
Sidang UU Pemilu, Hakim MK Arsul Sani: Punya Ijazah S2 tapi Tak Tamat SMA
