Di Tengah Isu Mundur Gibran, DPR Tetap Gelar Paripurna Bahas Usulan HMP - - Suara
BACA 10 DETIK
- DPR RI menjadwalkan Rapat Paripurna di kompleks parlemen Jakarta pada Kamis, 12 November 2026.
- Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Wakil Presiden.
- Rapat paripurna turut mengagendakan pembahasan Rancangan Undang-Undang serta penjelasan Kapolri mengenai kasus penyadapan ilegal.
Suara.com - DPR RI dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (12/11/2026) siang dengan salah satu agenda pengumuman usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, tersebut dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB.
Agenda ini menjadi perhatian setelah sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan HMP untuk pemakzulan Gibran pada Rabu (11/11/2026).
Pengajuan tersebut berkaitan dengan polemik ijazah Gibran yang belakangan kembali menjadi sorotan politik nasional.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya membenarkan adanya pengajuan HMP yang ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026), dikutip dari ANTARA.
Saan mengatakan usulan tersebut selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada Kamis ini.
Meski demikian, agenda pengumuman usulan HMP dalam rapat paripurna tidak serta-merta menjadi keputusan DPR untuk memakzulkan Gibran. Penggunaan hak tersebut masih harus melalui mekanisme dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.
Agenda Lain Rapat Paripurna DPR
Selain pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR, rapat paripurna juga memiliki sejumlah agenda legislasi.
Di antaranya, penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI.
Agenda tersebut dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menjadikan RUU tersebut sebagai usul DPR RI.
DPR juga akan membahas perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik sebelum dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Sementara itu, Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kapolri untuk meminta penjelasan terkait penegakan hukum atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga akan meminta penjelasan mengenai tindakan atau kegiatan lain yang dilakukan maupun dikendalikan oleh para tersangka dalam perkara penyadapan ilegal atau illegal interception.