Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan belum ada usulan resmi dari anggota maupun fraksi di DPR untuk menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Politikus Partai NasDem tersebut mengatakan, hingga Selasa (10/11/2026), pimpinan DPR belum menerima surat pengajuan Hak Menyatakan Pendapat. Dengan demikian, belum ada proses resmi yang berjalan terkait wacana tersebut.

"Kita sampai hari ini belum ada yang mengusulkan. Jadi pimpinan belum belum menerima usulan dari anggota terkait dengan Hak Menyatakan Pendapat sampai hari ini ya," kata Saan Mustopa kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Selasa (10/11/2026).

Saan tidak menampik adanya sejumlah anggota DPR yang telah menggulirkan wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Namun, ia menegaskan, wacana tersebut masih sebatas pembicaraan di kalangan anggota dan belum disampaikan secara resmi kepada pimpinan DPR.

"Kalau misalnya besok atau kapan dari anggota ada yang mengusulkan dan memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat, tentu nanti pimpinan akan apa ditindaklanjuti karena semua surat yang masuk pimpinan itu pasti ditindaklanjuti. Namun, keputusannya seperti apa nanti kita lihat," katanya.

Saan mengatakan, pimpinan DPR juga akan mengikuti proses pembuktian ijazah Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurutnya, perkembangan dan putusan pengadilan tersebut akan menjadi salah satu acuan dalam menentukan langkah selanjutnya terkait wacana Hak Menyatakan Pendapat.

"Kita tetap akan mengikuti prosedur, aturan, dan konstitusi yang berlaku terkait dengan mekanisme itu. Jadi kita tunggu saja besok," katanya.