ESDM Tetapkan Perairan Ujung Kulon Jadi Wilayah Tambang sejak Februari, Badan Geologi: Kami Tidak Tahu Ada Emas -, AFU

Penulis: Radiatul Husna
JAKARTA, AFU.ID — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sejak Februari 2026. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan itu diteken Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026. Namun Badan Geologi Kementerian ESDM mengaku belum pernah melakukan eksplorasi maupun kajian potensi sumber daya di kawasan tersebut.
“Sejauh ini Badan Geologi tidak pernah melakukan kegiatan eksplorasi di taman suaka margasatwa tersebut,” kata Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria, Selasa (17/11/2026). Lana menjawab pertanyaan soal isu potensi emas di kawasan Ujung Kulon. “Kami tidak tahu, karena tidak pernah lakukan studi di sana,” ujarnya. Dengan demikian, Badan Geologi tidak memiliki data sumber daya mineral di wilayah tersebut.
Kepmen 65.K/2026 menggantikan Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 dan membagi wilayah pertambangan Banten ke dalam tiga klasifikasi. Klasifikasi itu adalah WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Dalam peta lampirannya, perairan sekitar TNUK ditandai warna krem sebagai WUP, sedangkan daratan TNUK ditandai putih atau berada di luar wilayah pertambangan. WUP menjadi dasar bagi Menteri ESDM dan gubernur untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, dan batuan.
Penetapan WUP tidak otomatis membuat wilayah itu bisa langsung ditambang. Penambangan baru bisa dilakukan setelah wilayah ditetapkan menjadi WIUP dan perusahaan memenuhi perizinan serta persyaratan lingkungan. Kepmen itu juga memuat ketentuan bahwa penetapan wilayah pertambangan hanya dapat ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun.
Berdasarkan peta wilayah kerja Balai TNUK yang diterbitkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan pada 2025, kawasan taman nasional tidak hanya meliputi daratan. Luas TNUK tercatat 105.694,46 hektare, terdiri atas sekitar 61.357 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan. Kementerian ESDM belum menjelaskan apakah batas WUP dalam Kepmen bersinggungan dengan zona perairan taman nasional. TNUK ditetapkan UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia pada 1991 dan merupakan satu-satunya habitat alami badak jawa (Rhinoceros sondaicus) yang tersisa di dunia.
Baca Juga
- Kapolri Suyudi dan Kepala Bakom Bahas Mitigasi Hoaks, Syahganda: Tersangka Penyadapan Presiden Segera Diumumkan
- Rahasia Karier Melesat Listyo Sigit: Tak Lolos Seleksi Ajudan, Masuk Istana Lewat "Jalur Khusus" Jokowi
- WALHI Tolak Keras Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo: Jangan Jadikan Objek Eksperimen Kebijakan!
Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melarang kegiatan yang dapat mengubah keutuhan zona inti taman nasional. Sementara itu, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melarang penambangan mineral di wilayah pesisir yang secara teknis, ekologis, sosial, atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan. Anggota Komisi XII DPR Syafruddin sebelumnya mendesak Menteri ESDM mencabut Kepmen tersebut. Menurutnya, lokasi tambang dapat dipindahkan, sedangkan habitat badak tidak tergantikan.
Penetapan WUP ini menjadi sorotan publik bersamaan dengan wacana pemindahan sebagian badak jawa dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Wacana itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11). Hashim beralasan Ujung Kulon rawan terdampak gempa, tsunami, dan aktivitas Gunung Anak Krakatau. “Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah,” ujarnya. Pemerintah menawarkan proyek relokasi itu kepada calon investor melalui skema pendanaan konservasi.
Gubernur Banten Andra Soni menolak wacana tersebut. “Kami berharap, jangan mencoba-coba atau jangan diuji coba pemindahan ke bukan habitatnya,” kata Andra di Kota Serang, Selasa. Ia mengingatkan kematian badak bernama Musofa, yang mati pada 7 November 2025 tak lama setelah dipindahkan ke area studi dan konservasi badak jawa (JRSCA) yang masih berada di dalam TNUK. Menurut Andra, ancaman utama yang harus dijaga bersama adalah perburuan liar.
Sejumlah kalangan menilai rencana relokasi dan penetapan wilayah tambang di sekitar Ujung Kulon perlu dikaji bersamaan. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa meminta semua pihak mengkaji wacana relokasi badak jawa secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Hingga berita ini ditulis, Kementerian ESDM belum menjelaskan dasar teknis penetapan perairan sekitar TNUK sebagai WUP, meski Badan Geologi menyatakan tidak memiliki data potensi mineral di kawasan tersebut. (RHU)