Foto Gibran di Sekolah dan Kantor Pemerintah Jabar Diminta Tak Diturunkan Dulu - Pikiran Rakyat

KORAN - PIKIRAN RAKYAT - Jajaran sekolah dan instansi pemerintahan di Jawa Barat diimbau menahan diri dalam aksi penurunan foto Gibran Rakabuming Raka pasca penyerahan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis 12 November 2026. Langkah penurunan foto resmi kenegaraan harus menunggu keputusan sah dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan instruksi resmi dari pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan meminta agar tidak terburu-buru mengambil tindakan sebelum ada ketetapan hukum yang berlaku. Menurut dia, dinamika pengunduran diri Wakil Presiden merupakan ranah kebijakan tingkat pusat yang proses konstitusionalnya perlu dihormati bersama.
"Untuk pencopotan foto di sekolah dan instansi pemerintahan, saya imbau jangan dulu. Nanti setelah ada keputusan sidang umum dari MPR yang mengesahkan pengunduran diri wapres, baru nanti bisa diturunkan," ujarnya disela-sela kegiatan Pesta Patok dan Kontes Ternak Jawa Barat 2026 di Lapangan Gn. Bohong Kota Cimahi, Jumat 13 November 2026.
Erwan menyatakan, proses pengisian jabatan wakil presiden selanjutnya merupakan hak prerogatif Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR. Calon terpilih akan ditetapkan melalui sidang MPR.
Di tengah proses politik tersebut, ia mengajak masyarakat Jawa Barat untuk tetap tenang dan menjaga stabilitas wilayah. "Itu masalah pusat. Saya menghormati apa pun yang menjadi keputusan Mas Gibran dan juga prosesnya mari kita ikuti bersama. Saya berharap masyarakat tetap menjaga kondusivitas di daerah masing-masing sehingga Indonesia tetap aman dan nyaman untuk kita semua," tuturnya.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyatakan hal serupa. Pemerintah Kota Cimahi bersikap tegak lurus dan menunggu arahan formal dari pemerintah pusat terkait pemasangan maupun penurunan atribut foto pimpinan negara.
"Mengenai foto wapres, kita mengikuti saja perkembangan dari pusat. Kita selaku pemerintah daerah selalu tunduk dan mengikuti petunjuk dari pusat. Kalau sudah ada petunjuk, kita lakukan dan laksanakan. Kita adalah loyalitas tegak lurus terhadap pemerintah pusat. Jadi kalau memang itu belum ada instruksi ya jangan dulu dilakukan," katanya.
Ngatiyana menekankan pentingnya menghormati proses serta keputusan pribadi yang telah diambil oleh Gibran. Pihaknya memastikan bahwa hingga saat ini belum ada instruksi pencopotan foto di lingkungan Pemkot Cimahi, secara prosedural hal tersebut baru dilakukan setelah adanya ketetapan resmi dan sosok pengganti yang sah.
"Kita menghargai pilihan seseorang, tetap itu keputusan final bagi Mas Gibran untuk menentukan itu. Biasanya kan diinstruksikan secara resmi, kalau sudah ada penggantinya itu baru bisa dilepas," katanya.
Sehari setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri, sejumlah kantor pemerintahan dan sekolah menurunkan foto Wakil Presiden RI tersebut. Semua foto Wapres yang terpasang di setiap dinding ruangan Gedung DPRD Majalengka diturunkan sejumlah staf Setwan, Jumat 13 November 2026.
Foto yang diturunkan diantaranya yang berada di ruang komisi, fraksi, pimpinan dewan serta ruang siang paripurna. Foto-foto tesebut kemudian ditumpuk di gudang bersama sejumlah barang lainnya.
Kepala Bagian Umum bidang Perlengkapan, Abu Soleh Mulyana mengatakan, penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dilakukan karena sudah resmi mengundurkan diri dari pisisi jabatannya sebagai wapres. “Penurunan ini sebagai langkah penertiban, sambil menunggu wapres pengganti untuk dipasang kembali,” ungkap Abu Soleh.
Abu Soleh menjelaskan, sebanyak dua belas Gibran diturunkan dari ruang komisi, fraksi serta pimpinan dewan dan sekretaris dewan.
Klarifikasi
Sementara itu, DPRD Jawa Barat akan mengirimkan surat permintaan klarifikasi secara terbuka kepada koordinator masyarakat sipil Jawa Barat. Langkah itu dilakukan menyusul aksi simbolik penurunan serta pembalikan pigura foto Wakil Presiden RI seusai audiensi di Ruang Banggar, Gedung DPRD Jabar, Kamis 12 November 2026.
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Goena menegaskna, tindakan klarifikasi itu dilakukan karena aksi tersebut berujung viral dan berdampak pada munculnya tudingan negatif publik terhadap lembaga dan pimpinan dewan. Surat permintaan klarifikasi tersebut dikirimkan langsung kepada koordinator rombongan, Andri Kantaprawira.
"Nanti kita lihat bagaimana respons dari tim masyarakat sipil Jawa Barat yang kemarin melaksanakan audiensi di sini," ujar Buky dalam konferensi pers di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat 13 November 2026.
Buky menegaskan, langkah penyampaian surat tersebut saat ini masih berupa permintaan klarifikasi dan belum mengarah pada layangan somasi hukum. DPRD Jabar ingin mengetahui terlebih dahulu duduk perkara tindakan di penghujung acara audiensi tersebut.
"Kita kan tidak tahu kemarin kan cukup banyak orang yang hadir, gitu ya. Sehingga kami tidak sempat mengontrol secara detail, gitu ya, dari peristiwa kemarin. Tetapi pasti kami akan berkirim surat untuk meminta klarifikasi juga. Gitu kan? Apalagi kan mereka awalnya mau datangnya 25, terus berubah jadi 63, gitu kan, terus berubah jadi 76, gitu," katanya.
Menurut Buky, tindakan meminta penjelasan resmi ini harus ditempuh karena insiden yang beredar luas di tengah masyarakat tersebut dinilai sangat tidak baik. Insiden itu membuat publik justru melayangkan serangan serta tudingan miring kepada pimpinan DPRD Jabar yang saat itu menerima audiensi bersama Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan.
Buky menuntut agar klarifikasi dari pihak masyarakat sipil Jawa Barat nantinya disampaikan secara terbuka kepada publik dan media massa. Apalagi dampak dari aksi simbolik tersebut telah terlanjur menyebar di ruang terbuka.
Selain menyoroti dampak tudingan publik, kata Buky, alasan lain DPRD Jabar melayangkan surat tersebut adalah karena aksi membalikkan foto itu dinilai bertolak belakang dengan substansi diskusi. Padahal, selama audiensi yang justru banyak membahas mengenai nilai-nilai kejujuran dan etika.
"Jadi menyayangkan tindakan tersebut karena lagi-lagi bahwa karena topik diskusi kemarin itu mengemuka masalah aspek apa ya, nilai-nilai kejujuran, etika, gitu ya," ucapnya. (Ririn NF, Tati Purnawati, Suhirlan A)***
