Sosial Media
0
Mensinkronisasi logo dan berita terbaru...
    Home Berita Featured Gibran Rakabuming Raka pendidikan Spesial

    Foto Gibran di Sekolah dan Kantor Pemerintah Jabar Diminta Tak Diturunkan Dulu - Pikiran Rakyat

    5 min read

     



    Daftar Isi

    KORAN - PIKIRAN RAKYAT - Jajaran sekolah dan instansi pemerintahan di Jawa Barat diimbau menahan diri dalam aksi penurunan foto Gibran Rakabuming Raka pasca penyerahan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis 12 November 2026. Lang­kah penurunan foto resmi kenegaraan harus menunggu keputusan sah dari Majelis Permusya­waratan Rakyat (MPR) dan instruksi resmi dari pemerintah pusat.

    Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan meminta agar tidak terburu-buru mengambil tin­dakan sebelum ada ketetapan hukum yang berlaku. Menurut dia, dinamika pengunduran diri Wakil Presiden merupakan ranah kebijakan tingkat pusat yang proses konstitusionalnya perlu dihormati bersama.

    "Untuk pencopotan foto di sekolah dan instansi pemerintahan, saya imbau jangan dulu. Nanti setelah ada keputusan sidang umum dari MPR yang mengesahkan pengunduran diri wapres, baru nanti bisa diturunkan," ujarnya disela-sela kegiatan Pesta Patok dan Kontes Ternak Jawa Barat 2026 di Lapangan Gn. Bohong Kota Ci­mahi, Jumat 13 November 2026.

    Erwan menyatakan, proses pengisian jabatan wakil presiden selanjutnya merupakan hak prerogatif Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR. Calon terpilih akan ditetapkan melalui sidang MPR.

    Di tengah proses politik tersebut, ia mengajak masyarakat Jawa Barat untuk tetap tenang dan menjaga stabilitas wilayah. "Itu masalah pusat. Saya menghormati apa pun yang menjadi keputusan Mas Gibran dan juga prosesnya mari kita ikuti bersama. Saya berharap masyarakat tetap menjaga kondusivitas di daerah masing-masing sehingga Indonesia tetap aman dan nyaman untuk kita semua," tuturnya.

    Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyatakan hal serupa. Peme­rintah Kota Cimahi bersikap te­gak lurus dan menunggu arah­an formal dari pemerintah pusat terkait pemasangan mau­pun pe­nurunan atribut foto pim­pinan negara.

    "Mengenai foto wapres, kita mengikuti saja perkembangan dari pusat. Kita selaku pemerintah daerah selalu tunduk dan mengikuti petunjuk dari pusat. Kalau sudah ada petunjuk, kita lakukan dan laksanakan. Kita ada­lah loyalitas tegak lurus terhadap pemerintah pusat. Jadi kalau memang itu belum ada instruksi ya jangan dulu dilakukan," katanya.

    Ngatiyana menekankan penting­nya menghormati proses serta ke­putusan pribadi yang telah diambil oleh Gibran. Pihaknya memastikan bahwa hingga saat ini belum ada instruksi pencopotan foto di lingkung­an Pemkot Cimahi, secara prosedural hal tersebut baru dilakukan setelah adanya ketetapan resmi dan so­sok pengganti yang sah.

    "Kita menghargai pilihan sese­orang, tetap itu keputusan final bagi Mas Gibran untuk menentukan itu. Biasanya kan diinstruksikan secara resmi, kalau sudah ada penggantinya itu baru bi­sa dilepas," katanya.

    Sehari setelah Gibran Ra­ka­buming Raka menyampai­kan surat pengunduran diri,  sejumlah kantor pemerintah­an dan sekolah menurunkan foto Wakil Presiden RI tersebut. Semua foto Wapres yang terpasang di setiap dinding ruangan Gedung DPRD Majalengka diturunkan sejumlah staf Setwan, Jumat 13 November 2026.

    Foto yang diturunkan diantaranya yang berada di ruang komisi, fraksi, pimpinan dewan serta ruang siang pa­ripurna. Foto-foto tesebut kemudian ditumpuk di gudang bersama sejumlah barang lainnya.

    Kepala Bagian Umum bi­dang Perlengkapan, Abu So­leh Mulyana mengatakan, pe­nurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dilakukan karena sudah resmi mengundurkan diri dari pisisi jabatannya sebagai wa­pres. “Penurunan ini sebagai langkah penertiban, sambil menunggu wapres pengganti untuk dipasang kembali,” ungkap Abu Soleh.

    Abu Soleh menjelaskan, se­banyak dua belas  Gibran diturunkan dari ruang ko­mi­si, fraksi serta pimpinan dewan dan sekretaris dewan.

    Klarifikasi 

    Sementara itu, DPRD Ja­wa Barat akan mengirimkan su­rat permintaan klarifikasi secara terbuka kepada koordinator masyarakat sipil Ja­wa Barat. Langkah itu dilakukan menyusul aksi simbolik penurunan serta pembalikan pigura foto Wakil Pre­siden RI se­usai audiensi di Ruang Banggar, Gedung DPRD Jabar, Kamis 12 November 2026.

    Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Goena menegaskna, tindakan klarifikasi itu dilakukan karena aksi tersebut berujung viral dan berdampak pada mun­culnya tudingan negatif publik terhadap lembaga dan pim­pinan dewan. Surat permintaan klarifikasi tersebut dikirimkan langsung kepada koordinator rombongan, Andri Kantaprawira.

    "Nanti kita lihat bagai­mana respons dari tim ma­syarakat sipil Jawa Barat yang kemarin melaksanakan audiensi di sini," ujar Buky dalam konferensi pers di Ge­dung DPRD Jabar, Bandung, Jumat 13 November 2026. 

    Buky menegaskan, langkah penyampaian surat tersebut saat ini masih berupa permintaan klarifikasi dan be­lum mengarah pada layang­an somasi hukum. DPRD Jabar ingin mengetahui terlebih dahulu duduk perkara tindakan di penghujung aca­ra audiensi tersebut.

    "Kita kan tidak tahu kema­rin kan cukup banyak orang yang hadir, gitu ya. Sehingga kami tidak sempat mengon­trol secara detail, gitu ya, dari peristiwa kemarin. Tetapi pasti kami akan ber­kirim su­rat untuk meminta klarifikasi juga. Gitu kan? Apalagi kan mereka awalnya mau datang­nya 25, terus berubah jadi 63, gitu kan, terus berubah jadi 76, gitu," katanya.

    Menurut Buky, tindakan meminta penjelasan resmi ini harus ditempuh karena insiden yang beredar luas di tengah masyarakat tersebut dinilai sangat tidak baik. Insiden itu membuat publik justru melayangkan serangan serta tudingan miring kepada pimpinan DPRD Jabar yang saat itu menerima audiensi bersama Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan.

    Buky menuntut agar klarifikasi dari pihak masyarakat sipil Jawa Barat nantinya di­sampaikan secara terbuka kepada publik dan media massa. Apalagi dampak dari aksi simbolik tersebut telah terlanjur menyebar di ruang terbuka.

    Selain menyoroti dampak tudingan publik, kata Buky, alasan lain DPRD Jabar me­layangkan surat tersebut ada­lah karena aksi membalikkan foto itu dinilai bertolak belakang dengan substansi dis­kusi. Padahal, selama audiensi yang justru banyak membahas mengenai nilai-nilai kejujuran dan etika.

    "Jadi menyayangkan tindakan tersebut karena lagi-lagi bahwa karena topik dis­kusi kemarin itu mengemuka masalah aspek apa ya, nilai-nilai kejujuran, etika, gitu ya," ucapnya. (Ririn NF, Tati Purnawati, Suhirlan A)***

    Add as a preferred source on Googlel

    Komentar
    Additional JS