Gibran Disebut Masih Punya Peluang Membuktikan Ijazah, Kemana Arena Terakhir? - Tribunnews
Ringkasan Berita:Peluang Gibran Rakabuming Raka Buktikan Ijazah
- Ahmad Doli sebut MK jadi arena terakhir Gibran buktikan ijazah SMA.
- MA nyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan dimusnahkan.
- Doli nilai upaya hukum di PTUN telah usai, beralih ke proses HMP DPR di MK.
- Gibran tetap punya hak maju Pilpres 2029 karena mundur, bukan dimakzulkan.
TRIBUNJAMBI.COM – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan Gibran Rakabuming Raka masih memiliki peluang atau kesempatan emas untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya, termasuk ijazah setingkat SMA, di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK).
Peluang tersebut terbuka apabila hasil pembahasan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari DPR resmi diserahkan dan diproses melalui persidangan di MK.
Menurut Doli, ruang pembelaan di lembaga yudisial tersebut sekaligus mengoreksi pernyataan Gibran sebelumnya yang sempat berniat menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Kalau proses Hak Menyatakan Pendapat diajukan DPR ke Mahkamah Konstitusi, justru di situlah upaya hukum terakhir yang dimiliki oleh Saudara Gibran. Dia harusnya bisa ditunjukkan di situ, membela diri di situ. Jadinya bukan di PTUN yang sudah selesai," ujar Doli, seperti dikutip dari kanal YouTube Rhenald Kasali, Selasa (17/11/2026).
Dinamika Putusan Lembaga Peradilan dan Polemik Surat Keterangan
Polemik latar belakang pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebelumnya telah melalui serangkaian proses hukum yang panjang.
Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 lalu telah menjatuhkan putusan yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah, batal demi hukum, serta memerintahkan agar dokumen tersebut dimusnahkan.
Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan tidak dapat menerima gugatan terkait suket pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Meskipun demikian, para hakim konstitusi saat itu mengungkapkan mereka tidak menemukan bukti kuat terkait keberadaan ijazah asli Gibran yang semestinya menjadi dasar penerbitan suket penyetaraan tersebut.
Sebelumnya, Gibran sempat menyatakan akan berjuang membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN, yakni pada Rabu (11/11/2026) atau selang sehari setelah dirinya mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden.
Baca juga: Gugatan Penyetaraan Ijazah Gibran di PTUN Jakarta Gugur
Baca juga: Cara Membuat Akun SSCASN Jelang Pendaftaran CPNS 2026
Kendati demikian, Doli menegaskan bahwa jalur PTUN sejatinya telah tuntas dan arena persidangan di MK lah yang kini menjadi benteng pembelaan terakhir bagi mantan Wali Kota Solo tersebut.
Peluang Politik Terbuka Menuju Pilpres 2029
Terlepas dari perdebatan panjang mengenai keabsahan dokumen pendidikannya, Doli menegaskan bahwa mundurnya Gibran dari jabatan wakil presiden tidak serta-merta menggugurkan hak politiknya di masa depan.
Karena Gibran Rakabuming Raka memilih mundur secara sukarela dan tidak melalui mekanisme pemakzulan (impeachment) oleh DPR, ia dinilai tetap memenuhi syarat konstitusional untuk kembali meramaikan kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2029.
"Ya karena memang tidak terbukti melanggar dan perbuatan-perbuatan yang seperti yang saya katakan tadi," pungkas Doli.
Kronologi Gibran Ketemu Prabowo Subianto
Pada kesempatan yang sama, Doli turut menceritakan kronologi detik-detik pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran sebelum resmi berhenti menjadi Wapres.
Dia mengungkapkan bahwa Gibran mulanya tidak langsung menemui Prabowo, tetapi melalui orang terdekat dari Presiden.
Dalam pertemuan itu, putra sulung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan terkait niatnya bertemu Prabowo untuk mengabarkan tentang rencana pengunduran dirinya sebagai Wapres.
Namun, Doli menyebut Gibran menyampaikan mau untuk mundur sebagai Wapres dengan sejumlah syarat.
"Syaratnya 'oke saya (Gibran) mengundurkan diri, syaratnya ini ini ini, (apa saja syaratnya?) saya nggak tahu. Kemudian yang bersangkutan (orang dekat Prabowo) mengatakan kalau syarat itu sebagian besar ada di tangan Presiden. Jadi silakan saja nanti katakan kepada Presiden'," katanya.
Namun, Doli menduga bahwa salah satu syarat yang diajukan Gibran terkait kasus dugaan penyadapan yang dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Seperti diketahui, salah satu korban dari dugaan penyadapan ini adalah Prabowo. Listyo Sigit pun kini telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga perwira tinggi (pati) lainnya.
"Dugaan saya ada (syarat soal kasus penyadapan terhadap Prabowo)," kata Doli.
Doli juga menduga bahwa dicopotnya Listyo Sigit sebagai Kapolri oleh Prabowo tidak akan berujung pada keputusan Gibran mundur sebagai Wapres.
"Ini kan kayak ada segala keterkaitan. Jadi kan kepakai teori deep state (negara dalam negara)," ujarnya.
Akhirnya, pertemuan antara Prabowo dan Gibran pun terjadi. Doli menyebut mereka bertemu sebanyak dua kali.
Dalam dua pertemuan tersebut, ia mengatakan adanya penegasan dari Gibran bahwa dia memiliki ijazah setara SMA dan bersikukuh akan segera menunjukkannya di depan publik.
Doli mengungkapkan, pernyataan Gibran yang akan 'fight' di PTUN diduga merupakan saran dari kuasa hukumnya.
Lalu, sambungnya, saran tersebut disampaikan ke Prabowo oleh Gibran. Hal ini sekaligus membantah terkait narasi dari Gibran bahwa saran untuk bertarung di PTUN adalah berasal dari Prabowo.
"Dan itu (saran untuk pembuktian di PTUN) disampaikan ke Pak Prabowo (oleh Gibran)," jelasnya.
Baca juga: Pernyataan Sufmi Dasco soal Banyak Dukungan Jadi Wapres RI Pengganti Gibran
Baca juga: Kunjungan Wisatawan ke Kota Jambi Baru 74 Persen, Disparbud Kejar Target 750 Ribu
Doli juga menyebut, Prabowo menyampaikan kepada Gibran untuk tidak usah memberitahu dirinya ketika ingin memutuskan mundur sebagai Wapres.
Prabowo, sambung Doli, justru meminta Gibran untuk langsung menyampaikan niatannya tersebut kepada MPR sebagai lembaga yang berwenang untuk melantik dan menghentikan Presiden dan Wakil Presiden.
"Jadi waktu itu Pak Presiden dari informasi yang saya dapat, ya tidak usah melibatkan saya," tuturnya.
Seperti diketahui, Gibran resmi berhenti sebagai Wapres pada Kamis (12/11/2026) lalu.
Kini, MPR pun mengebut untuk memproses pemilihan dan pelantikan Wapres pengganti Gibran.
Adapun MPR memberi waktu kepada Prabowo untuk menyerahkan dua nama cawapres hingga 25 November 2026 mendatang.
Sementara, pemilihan hingga pelantikan terhadap Wapres baru akan dilakukan pada 9 Desember 2026 dalam Rapat Paripurna MPR.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News dan ikuti saluran Tribunjambi.com di WhatsApp
Baca juga: Polemik Siswi SDN 81 Kebon IX Berakhir Damai, Orang Tua dan Kepsek Saling Memaafkan
Baca juga: Intelijen AS Endus Rencana Serangan Bomb Iran Sasar Pejabat Senior Trump di Washington
Baca juga: Bukan Sekadar Skor: Uji Kelayakan Desain IMA Next Gen CAT
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bukan Lewat PTUN, Gibran Disebut Bisa Buktikan Ijazah saat DPR Ajukan HMP ke MK