DEWAN Perwakilan Rakyat mengubah jadwal rapat paripurna yang salah satu agendanya membahas usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) mengenai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rapat yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026, pukul 10.00 WIB diundur menjadi pukul 14.00 WIB.

Perubahan jadwal tersebut tertuang dalam surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/15920/LG.01.01/11/2026 tertanggal 11 November 2026. “Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa sesuai arahan Pimpinan DPR RI untuk pelaksanaan Rapat Paripurna yang semula akan dilaksanakan pukul 10.00 WIB diubah menjadi pukul 14.00 WIB,” demikian bunyi surat yang ditandatangani atas nama Pimpinan oleh Plt Sekretaris Jenderal Kepala Biro Persidangan Arini Wijayati.

Penundaan jadwal rapat paripurna ini terjadi di tengah dinamika politik yang kian memanas. Pada Rabu sore, 11 November 2026, Gibran dilaporkan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut diambil hanya berselang sehari sebelum DPR menggelar sidang pembacaan usulan hak menyatakan pendapat.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa usulan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran akan dibawa ke rapat paripurna. Usulan tersebut berkaitan dengan polemik keabsahan persyaratan pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan menjadi bagian dari proses pemakzulan.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi—PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat—telah membubuhkan tanda tangan pada usulan tersebut. “Jadi ini akan kami proses di pimpinan. Akan bawa ke rapat pimpinan DPR RI dan nanti akan kita bawa ke rapat Bamus atau rapat konsultasi pengganti Bamus," ujar Saan.

Saan menegaskan jumlah pengusul telah memenuhi syarat formal pengajuan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain pengumuman usul penggunaan HMP oleh anggota DPR RI, agenda rapat paripurna pada 12 November tersebut juga bakal mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta pengambilan keputusan atas persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik. ●