Jakarta, VIVA - Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana alam menjelang akhir tahun, terutama memasuki musim penghujan. Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan sejumlah langkah penanganan mulai dari sebelum bencana terjadi hingga pemulihan masyarakat terdampak.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 9 November 2026. Rapat melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memastikan koordinasi penanganan bencana berjalan lebih baik.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, Kemensos telah menyiapkan dukungan penanganan bencana sejak tahap prabencana, saat bencana terjadi, hingga pascabencana.

Menurutnya, persiapan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta mempertimbangkan perkiraan cuaca. Pemerintah ingin seluruh pihak dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan secara bersama-sama.

"Jadi, ini adalah laporan dari setiap kementerian, lembaga, dan juga tentu nanti kaitannya dengan pemerintah daerah. Kita ingin sesuai harapan Bapak Presiden, ada koordinasi yang baik, kita bisa mengantisipasi segala kemungkinan, tentu berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG. Sehingga nanti antisipasinya secara bersama-sama," ujar Gus Ipul.

Kemensos Siapkan Logistik di Lebih dari 800 Titik Rawan Bencana

Gus Ipul menjelaskan, pada tahap prabencana, Kemensos melakukan konsolidasi bersama pemerintah daerah dan menyiapkan Kampung Siaga Bencana.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami bencana alam.

Sementara itu, ketika bencana terjadi, Kemensos telah menyiapkan dukungan logistik yang tersebar di lebih dari 800 titik. Persediaan logistik tersebut ditempatkan di desa-desa yang masuk kategori rawan bencana agar dapat dimanfaatkan ketika masyarakat membutuhkan bantuan.

Selain dukungan logistik, Kemensos juga akan mendirikan dapur umum serta menyalurkan bantuan lain sesuai kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.

"Ketika terjadi bencana, kita ada dukungan logistik di 800 lebih titik ya, logistik kita di desa-desa yang rawan bencana. Kemudian juga yang berikutnya, kita juga ketika bencana kita mendirikan dapur umum, bantuan-bantuan lain yang diperlukan pada saat bencana," kata Gus Ipul.

Dengan persiapan tersebut, Kemensos berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat.

Bantuan Pascabencana hingga Jaminan Hidup Tiga Bulan

Tidak hanya saat bencana berlangsung, Kemensos juga menyiapkan sejumlah bantuan untuk masyarakat setelah bencana berakhir.

Gus Ipul mengatakan, bantuan pascabencana meliputi bantuan sosial, bantuan isian rumah, pemberdayaan masyarakat, hingga jaminan hidup (jadup).

Khusus untuk jaminan hidup, bantuan tersebut disiapkan bagi setiap individu selama tiga bulan.

Penyaluran berbagai bantuan itu nantinya akan dikoordinasikan dengan kementerian, lembaga, badan, serta pemerintah daerah agar penanganan masyarakat terdampak dapat berjalan sesuai kebutuhan.

Gus Ipul menegaskan, penyaluran bantuan tidak dilakukan tanpa dasar data. Kemensos menggunakan data yang disampaikan pemerintah daerah, kemudian melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Setelah proses tersebut selesai, bantuan baru akan disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

"Setiap penyaluran, kita selalu berdasarkan data yang dikirim oleh pemerintah daerah, kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan BPS, setelah itu kita salurkan," ujarnya.

Kemenkes Siapkan Penanganan Kesehatan Sesuai Jenis Bencana

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan juga menyiapkan langkah penanganan untuk menghadapi berbagai jenis bencana yang berpotensi terjadi di Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Presiden Prabowo ingin memastikan pemerintah memiliki persiapan lebih baik dalam menghadapi bencana. Menurutnya, Indonesia termasuk negara dengan tingkat kejadian bencana yang tinggi setiap tahunnya sehingga membutuhkan kesiapan lintas kementerian.

Karena itu, pemerintah tidak ingin hanya bergerak setelah bencana terjadi. Persiapan perlu dilakukan sejak awal agar penanganan masyarakat terdampak bisa lebih terkoordinasi.

"Agendanya ini mengenai persiapan untuk bencana ke depan. Jadi Bapak Presiden ingin memastikan bahwa karena banyaknya bencana di Indonesia, dan saya bisa sampaikan, kan, Indonesia tuh di dunia tuh termasuk negara yang tinggi bencana setiap tahunnya. Ranking-nya ranking 2 3, 2 3 gitu lho, dengan India dan Filipina. Nah, kita perlu persiapannya lebih baik. Agar jangan begitu bencana, reaktif. Bencana, reaktif," ujar Budi.

Belajar dari Bencana di Sumatera hingga Karhutla Kalimantan

Budi mengatakan, pemerintah dapat mengambil pelajaran dari sejumlah kejadian bencana yang sebelumnya terjadi di Indonesia.

Dia mencontohkan bencana hidrologi di Sumatera, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, serta bencana Krakatau.

Menurutnya, setiap jenis bencana membutuhkan pendekatan penanganan kesehatan yang berbeda. Karena itu, Kemenkes mempersiapkan penanganan kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan karakteristik dan dampak masing-masing bencana.

Budi menjelaskan, peran Kemenkes lebih banyak berada pada tahap penanganan dampak kesehatan masyarakat setelah bencana terjadi.

"Kalau Kemenkes memang sifatnya lebih di hilir ya, bagaimana menangani kesehatan masyarakat pascabencana, dan penanganannya kan berbeda. Misalnya karhutla itu beda dengan banjir, banjir berbeda juga dengan yang gempa bumi. Itu yang kita siapkan," kata Budi.

Melalui koordinasi tersebut, Kemensos dan Kemenkes menyiapkan dukungan sesuai tugas masing-masing, mulai dari logistik, kebutuhan dasar, bantuan pemulihan, hingga penanganan kesehatan masyarakat terdampak bencana.